Wali Kota Eva Dwiana Beri Sinyal UMK Bandar Lampung 2026 Naik: “Ada Kejutan”

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 14 Nov 2025 - 20:45

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana --

BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung belum mengumumkan besaran upah minimum kota (UMK) yang akan berlaku pada 2026. Meski demikian, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana memberi sinyal positif terkait rencana kenaikan UMK.

Saat ditemui di lingkungan Pemkot Bandarlampung pada Jumat (14/11), Eva mengisyaratkan UMK 2026 naik. Namun, ia enggan membocorkan angka pastinya.

“Ada kejutan,” ujarnya sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan awak media mengenai kabar baik yang ditunggu para pekerja maupun pelaku usaha.

Eva menegaskan bahwa kenaikan UMK akan tetap terjadi.

“Naik itu pasti naik,” tegasnya.

Kendati demikian, ia belum bersedia menyampaikan persentase kenaikan yang tengah dibahas bersama Dewan Pengupahan.

“Maksimal berapa persen? Kita lihat nanti. Jangan sekarang, nanti bukan kejutan lagi,” katanya.

Ia juga menyebut arah pembahasan UMK sebenarnya sudah dapat dipahami dari proses yang tengah berjalan.

“Rekan-rekan wartawan pasti sudah tahu,” tambahnya.

Hingga kini, Pemkot Bandar Lampung masih menunggu finalisasi pembahasan UMK sebelum disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada tahun sebelumnya, Wali Kota Eva Dwiana mengumumkan kenaikan UMK Bandar Lampung sebesar 6,5 persen menjadi Rp3.305.367. Pengumuman itu disampaikan pada Kamis, 12 Desember 2024, setelah rapat dengan Dewan Pengupahan Kota.

“Hari ini kita umumkan kenaikan UMK Bandar Lampung. Kenaikan kurang lebih 6,5 persen atau menjadi Rp3.305.367. Harapan kita segera disosialisasikan kepada seluruh pengusaha. Banyak pertimbangan yang kita lakukan, salah satunya instruksi pusat,” kata Eva saat itu.

Ia juga optimistis para pengusaha akan mematuhi aturan karena kenaikannya dinilai tidak terlalu besar dan menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Lampung.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung sekaligus Plt Asisten III Pemkot, Ahmad Husna, menjelaskan bahwa penetapan UMK tersebut berpedoman pada instruksi Presiden Prabowo Subianto serta Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.

wali kota eva dwiana beri sinyal umk bandar lampung 2026 naik: “ada kejutan”                            bandarlampung – pemkot bandarlampung belum mengumumkan besaran upah minimum kota (umk) yang akan berlaku pada 2026. meski demikian, wali kota bandarlampung eva dwiana memberi sinyal positif terkait rencana kenaikan umk.
saat ditemui di lingkungan pemkot bandarlampung pada jumat (14/11), eva mengisyaratkan umk 2026 naik. namun, ia enggan membocorkan angka pastinya.
“ada kejutan,” ujarnya sambil tersenyum saat menjawab pertanyaan awak media mengenai kabar baik yang ditunggu para pekerja maupun pelaku usaha.
eva menegaskan bahwa kenaikan umk akan tetap terjadi.
“naik itu pasti naik,” tegasnya.
kendati demikian, ia belum bersedia menyampaikan persentase kenaikan yang tengah dibahas bersama dewan pengupahan.
“maksimal berapa persen? kita lihat nanti. jangan sekarang, nanti bukan kejutan lagi,” katanya.
ia juga menyebut arah pembahasan umk sebenarnya sudah dapat dipahami dari proses yang tengah berjalan.
“rekan-rekan wartawan pasti sudah tahu,” tambahnya.
hingga kini, pemkot bandar lampung masih menunggu finalisasi pembahasan umk sebelum disampaikan secara resmi kepada pemerintah provinsi lampung.
pada tahun sebelumnya, wali kota eva dwiana mengumumkan kenaikan umk bandar lampung sebesar 6,5 persen menjadi rp3.305.367. pengumuman itu disampaikan pada kamis, 12 desember 2024, setelah rapat dengan dewan pengupahan kota.
“hari ini kita umumkan kenaikan umk bandar lampung. kenaikan kurang lebih 6,5 persen atau menjadi rp3.305.367. harapan kita segera disosialisasikan kepada seluruh pengusaha. banyak pertimbangan yang kita lakukan, salah satunya instruksi pusat,” kata eva saat itu.
ia juga optimistis para pengusaha akan mematuhi aturan karena kenaikannya dinilai tidak terlalu besar dan menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah lain di lampung.
sementara itu, ketua dewan pengupahan kota bandar lampung sekaligus plt asisten iii pemkot, ahmad husna, menjelaskan bahwa penetapan umk tersebut berpedoman pada instruksi presiden prabowo subianto serta permenaker nomor 16 tahun 2024.
menurutnya, perhitungan umk 2025 menggunakan formula baru, yaitu umk tahun sebelumnya ditambah kenaikan 6,5 persen. dari umk 2024 sebesar rp3.103.631, kenaikan rp201.736 menghasilkan angka akhir rp3.305.367.
husna menambahkan bahwa kebijakan tersebut wajib diterapkan mulai 1 januari 2025 meski sempat menuai keberatan dari sebagian pengusaha.
“ini keputusan pemerintah, jadi harus ditaati. mulai hari ini kita sosialisasikan kepada para pengusaha,” ujarnya. 
sebelumnya, beberapa serikat buruh di lampung mulai menyampaikan usulan kenaikan upah minimum provinsi (ump) 2026 kepada dinas tenaga kerja (disnaker) lampung. 
besaran kenaikan yang diajukan bervariasi, mulai 8,5 persen hingga 15 persen, tergantung hasil perhitungan masing-masing federasi.
usulan tersebut kini menjadi perhatian disnaker yang masih menunggu formula resmi penetapan ump dari pemerintah pusat sebagai dasar pembahasan di tingkat provinsi.
kepala disnaker lampung agus nompitu mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi dari federasi serikat buruh yang disampaikan secara tertib dan konstruktif.
menurutnya, pembahasan soal kenaikan ump 2026 tidak bisa diputuskan sepihak oleh daerah, melainkan harus mengacu pada aturan dan formula baru yang akan ditetapkan melalui peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).
“iya, tadi sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman dari federasi pergerakan serikat buruh beberapa tuntutan dan aspirasi mereka yang disampaikan secara baik. untuk masalah ump ini, kita sedang menunggu formula yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui permenaker, yang nantinya menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun ump maupun umk,” ujar agus.
selain membahas ump, lanjut agus, pihaknya juga tengah menyiapkan pembahasan upah minimum sektoral agar terdapat pedoman teknis yang jelas dan memberikan manfaat lebih bagi pekerja.
“kami berharap nantinya ada satu pedoman teknis yang bisa dijadikan rujukan dan memberikan hasil yang lebih baik bagi kepentingan buruh,” tambahnya.
agus juga mengimbau agar serikat buruh di daerah turut berkoordinasi dengan serikat buruh di tingkat pusat, mengingat usulan tersebut nantinya akan dibahas dalam forum dewan pengupahan nasional.
“saya sudah sampaikan agar usulan juga disalurkan melalui serikat buruh di pusat, karena nanti mereka yang akan merapatkan di dewan pengupahan nasional,” katanya.
terkait besaran usulan kenaikan, agus menjelaskan bahwa usulan dari berbagai serikat memang bervariasi, mulai dari 8,3 persen hingga 15 persen. 
namun, pemerintah daerah tetap menunggu kejelasan formula perhitungan resmi dari pemerintah pusat sebelum melakukan pembahasan di tingkat provinsi.
“memang ada beberapa serikat buruh yang mengusulkan secara langsung dan tertulis. variasinya ada yang 8,3 persen, 8,5 persen, hingga yang tertinggi 15 persen. tapi sekali lagi, kita menunggu bagaimana formula yang nanti ditetapkan dewan pengupahan nasional, khususnya yang akan diterbitkan melalui permenaker,” tegasnya.
agus memastikan bahwa pemprov lampung bersama dewan pengupahan provinsi akan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha, agar keputusan yang diambil nantinya dapat diterima semua pihak.
dengan demikian, keputusan akhir mengenai besaran ump lampung 2026 baru akan dibahas setelah adanya aturan resmi dari kemenaker yang menjadi dasar hukum dalam penetapan upah minimum di seluruh daerah.
sebelumnya, federasi pergerakan serikat buruh indonesia-konfederasi serikat nasional (fpsbi-ksn) mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (ump) tahun 2026 sebesar 15 persen. usulan tersebut didasari atas perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
ketua umum fpsbi-ksn, yohanes joko purwanto, menegaskan bahwa praktik politik upah murah yang terjadi di indonesia selama ini telah memiskinkan pekerja. 
ia menilai sistem kapitalisme yang melandasi kebijakan pengupahan membuat buruh terus terjebak pada upah minimum, tanpa peningkatan berarti meski memiliki masa kerja dan prestasi.
“kalau melihat politik upah murah dengan sistem kapitalisme yang terjadi di indonesia ini, praktiknya membuat kita semua miskin. yang terjadi kemudian adalah sistem kerja kontrak dan outsourcing, banyak hal yang tidak berpihak kepada buruh, termasuk soal upah,” kata joko saat ditemui di ruang abung balai keratun, selasa 11 november 2025.
menurutnya, ump seharusnya hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial atau standar upah terendah, bukan menjadi patokan tunggal yang digunakan perusahaan untuk menggaji seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja dan kinerja.
“harusnya ada kontrol kuat dari pemerintah. kalau tidak, kawan-kawan buruh ini mau sampai mati kerja tetap saja digaji setara ump. itu yang terjadi sekarang, dan pengawasan juga sangat lemah,” ujarnya.
fpsbi-ksn mengusulkan kenaikan 15 persen karena berdasarkan perhitungan mereka, rata-rata inflasi dan pertumbuhan ekonomi lampung dari januari hingga november 2025 mencapai lebih dari 8,5 persen.
kenaikan tersebut juga memperhitungkan indeks tertentu dan kebutuhan keluarga dengan dua anak (k2). “kalau dihitung standar rata-rata menurut mahkamah konstitusi, ump itu harus memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. di lampung, angka itu sudah di atas 8,5 persen, jadi wajar kalau kami usulkan naik 15 persen,” terangnya.
joko juga menyoroti adanya daerah yang memasukkan variabel pemutusan hubungan kerja (phk) dalam penentuan indeks tertentu, seperti yang terjadi di bandar lampung. 
padahal, menurutnya, lampung tidak mengalami phk massal sebagaimana daerah industri besar seperti tangerang.
“lampung tidak ada phk massal kok malah memasukkan indikator phk dalam indeks tertentu. itu tidak masuk akal dan justru menekan angka kenaikan ump,” tegasnya.
fpsbi-ksn berharap pemerintah daerah dan dewan pengupahan dapat mempertimbangkan secara objektif usulan kenaikan 15 persen tersebut, demi menjamin upah layak dan kehidupan yang lebih manusiawi bagi para buruh di lampung.
diketahui, ump tahun 2025 sebesar rp2.893.069 atau naik 6,5% dari ump tahun sebelumnya, yaitu sebesar rp2.716.497. jika ump 2026 naik 15 persen maka ump tahun 2026 sebesar rp3.327.029. dari 15 kabupaten/kota di lampung tahun 2025 hanya lima kabupaten/kota yang menetapkan umk sisanya mengikuti ump.
terpisah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten mesuji, masih menunggu surat edaran atau petunjuk dan teknis dari kementerian tenaga kerja (kemenaker) untuk membahas soal upah minimum kabupaten (umk) tahun 2026.
“terkait umk tahun 2026, kami masih menunggu surat edaran atau petunjuk teknis dari kementerian sebagai  dasar hukum penentuan besaran umk 2026,” kata kepala bidang hubungan industrial dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten mesuji noviria saputra pada rabu 12 november 2026.
dalam proses pembahasan umk, nantinya akan melibatkan berbagai pihak sesuai aturan yang berlaku. pihak-pihak yang akan duduk bersama dalam forum pembahasan meliputi perwakilan dari kalangan pengusaha serta serikat pekerja atau serikat buruh sebagai representasi dari pekerja.
selain itu, unsur pemerintah dan perwakilan akademisi juga turut dihadirkan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan instansi lainseperti  perwakilan dari badan pusat statistik (bps).
keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan memastikan bahwa penetapan umk dapat mempertimbangkan semua aspek ekonomi dan kesejahteraan pekerja. jelasnya.
sesuai data, upah minimum kabupaten (umk) tahun 2025 untuk kabupaten mesuji mencapai sebesar rp. 3.092.026,- tiga juta sembilan puluh dua ribu dua puluh enam rupiah perbulan.
umk tersebut tertuang dalam keputusan gubernur lampung nomor g/849/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimun kabupaten mesuji tahun 2025 yang ditandatangani  (17 desember 2024). (mel/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 15 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan