Bawaslu Minta Kerja Sama dengan Kepala Daerah dan Forkopimda untuk Perkuat Pengawasan Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menginstruksikan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah masing-masing. 

Hal ini penting guna memperkuat sinergi antara Bawaslu daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan.

“Teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara daring. Tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah dan Forkopimda untuk membuka peluang kerja sama dalam berbagai hal,” ujar Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Bagja memberikan contoh terkait komitmen Gubernur Kepulauan Riau terpilih, yang setelah pelantikan langsung di Istana Kepresidenan Jakarta, menyatakan niatnya untuk membangun kantor Bawaslu di wilayah tersebut dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah.

“Sebagai contoh, Gubernur Kepulauan Riau berencana membangun kantor Bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah,” jelasnya.

Selain itu, Bagja mengingatkan para ketua Bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.

“Setelah ini, para ketua Bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. Laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke Bawaslu,” ujarnya.

Bagja juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu daerah yang telah mengawal Pemilu 2024 hingga tahap pelantikan, meskipun masih ada beberapa daerah yang sedang menunggu pembacaan putusan atau ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saat ini, masih terdapat 40 perkara PHPKada di MK yang akan diumumkan pada 24 Februari 2025. Kami (Bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (PSU). Namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya,” pungkasnya. 

Sebelumnya,  Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono meminta agar jajaran pengawas pemilu memanfaatkan teknologi siber sebagai tulang punggung dalam penguatan demokrasi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

’’Efisiensi anggaran tidak berarti mereduksi kualitas pengawasan, seperti yang dikatakan, ‘efisiensi tidak membuat rajawali menjadi burung nuri’,” kata Totok dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Meskipun dengan anggaran yang terbatas, Totok menekankan bahwa edukasi terkait penguatan demokrasi masih bisa disampaikan dengan efektif melalui platform siber. Menurutnya, teknologi digital kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, di era sekarang, massa yang sesungguhnya justru ada di dunia siber, yang lebih luas dan tak tampak secara fisik.

“Sebagian besar masyarakat kini menggali informasi dan edukasi, bahkan terpengaruh oleh informasi yang beredar di dunia maya. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana kita mengembangkan demokrasi melalui siber,” ujarnya.

Lebih lanjut, Totok juga menegaskan agar jajaran pengawas tidak hanya bekerja saat tahapan tertentu. Menurutnya, Bawaslu harus selalu aktif dalam mengedukasi masyarakat dan menguatkan demokrasi, meskipun tengah menghadapi efisiensi anggaran.