Bawaslu Minta Kerja Sama dengan Kepala Daerah dan Forkopimda untuk Perkuat Pengawasan Pemilu 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 21 Feb 2025 - 22:57

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan kepala daerah dan forkopimda guna memperkuat sinergi dalam pengawasan Pemilu 2024. -FOTO DISWAY -

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, juga menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian dan lembaga, sesuai dengan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu belanja pegawai maupun bantuan sosial, yang tetap diprioritaskan.

Sebelumnya, Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp17,9 triliun memicu polemik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari alokasi dana besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meskipun penting, berisiko mengorbankan sektor strategis lainnya, termasuk transportasi.

Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat, menegaskan bahwa program MBG harus dijalankan dengan selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun, dengan Rp 256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan Rp 50 triliun dari transfer ke daerah,” ujar Djoko pada Minggu.

Djoko menjelaskan, salah satu sektor yang paling terdampak adalah Kementerian Perhubungan, yang anggarannya dipangkas signifikan dari Rp 31,5 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Dampaknya, pegawai honorer di sektor transportasi harus dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus. (ant/c1/abd)

bawaslu minta kerja sama dengan kepala daerah dan forkopimda untuk perkuat pengawasan pemilu 2024                            jakarta - ketua bawaslu ri rahmat bagja menginstruksikan jajaran bawaslu di seluruh indonesia untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah yang baru dilantik di wilayah masing-masing. 
hal ini penting guna memperkuat sinergi antara bawaslu daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengawasan.
“teman-teman telah menyaksikan seluruh proses pelantikan kepala daerah secara daring. tugas selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan kepala daerah dan forkopimda untuk membuka peluang kerja sama dalam berbagai hal,” ujar bagja dalam keterangannya di jakarta, jumat.
bagja memberikan contoh terkait komitmen gubernur kepulauan riau terpilih, yang setelah pelantikan langsung di istana kepresidenan jakarta, menyatakan niatnya untuk membangun kantor bawaslu di wilayah tersebut dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah.
“sebagai contoh, gubernur kepulauan riau berencana membangun kantor bawaslu dengan memanfaatkan sisa anggaran hibah,” jelasnya.
selain itu, bagja mengingatkan para ketua bawaslu daerah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dari seluruh divisi yang ada.
“setelah ini, para ketua bawaslu daerah wajib menyusun laporan komprehensif mengenai pelaksanaan pemilihan 2024 di wilayah masing-masing. laporan tersebut harus mencakup seluruh divisi yang ada dan diserahkan langsung ke bawaslu,” ujarnya.
bagja juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran bawaslu daerah yang telah mengawal pemilu 2024 hingga tahap pelantikan, meskipun masih ada beberapa daerah yang sedang menunggu pembacaan putusan atau ketetapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php kada) di mahkamah konstitusi (mk).
“saat ini, masih terdapat 40 perkara phpkada di mk yang akan diumumkan pada 24 februari 2025. kami (bawaslu) berharap tidak ada pemungutan suara ulang (psu). namun, jika ada, rekan-rekan harus siap menghadapinya,” pungkasnya. 
sebelumnya,  anggota bawaslu ri totok hariyono meminta agar jajaran pengawas pemilu memanfaatkan teknologi siber sebagai tulang punggung dalam penguatan demokrasi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
’’efisiensi anggaran tidak berarti mereduksi kualitas pengawasan, seperti yang dikatakan, ‘efisiensi tidak membuat rajawali menjadi burung nuri’,” kata totok dalam keterangan tertulisnya di jakarta, senin.
meskipun dengan anggaran yang terbatas, totok menekankan bahwa edukasi terkait penguatan demokrasi masih bisa disampaikan dengan efektif melalui platform siber. menurutnya, teknologi digital kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. bahkan, di era sekarang, massa yang sesungguhnya justru ada di dunia siber, yang lebih luas dan tak tampak secara fisik.
“sebagian besar masyarakat kini menggali informasi dan edukasi, bahkan terpengaruh oleh informasi yang beredar di dunia maya. oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana kita mengembangkan demokrasi melalui siber,” ujarnya.
lebih lanjut, totok juga menegaskan agar jajaran pengawas tidak hanya bekerja saat tahapan tertentu. menurutnya, bawaslu harus selalu aktif dalam mengedukasi masyarakat dan menguatkan demokrasi, meskipun tengah menghadapi efisiensi anggaran.
pada tahun anggaran 2025, kementerian keuangan telah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar rp256,1 triliun. hal ini merujuk pada instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang diperkuat dengan surat menteri keuangan nomor s-37/mk.02/2025.
dalam konteks ini, menteri keuangan sri mulyani indrawati menginstruksikan agar setiap kementerian dan lembaga melakukan identifikasi dan pengurangan belanja operasional serta nonoperasional. namun, menkeu memastikan bahwa penghematan ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial. 
sebelumnya, komisi pemilihan umum (kpu) ri dan badan pengawas pemilu (bawaslu) ri mengungkapkan telah berhasil mengefisiensikan anggaran mereka untuk tahun 2025 hingga 20 hingga 40 persen. penghematan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi ii dpr ri, yang berlangsung di kompleks parlemen, senayan, jakarta, pada rabu (12/2/2025).
rapat ini membahas tentang efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2025.
ketua kpu ri, mochammad afifuddin, menjelaskan bahwa anggaran kpu semula sebesar rp3.062.311.327.000, setelah dilakukan efisiensi, mengalami pengurangan sebesar rp843.200.000.000 atau setara dengan 27,53 persen. dengan demikian, anggaran kpu untuk tahun 2025 menjadi rp2.219.111.327.000.
“efisiensi anggaran ini menyasar program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. namun, belanja operasional pegawai tidak menjadi sasaran efisiensi,” kata afifuddin.
sementara itu, ketua bawaslu ri, rahmat bagja, mengungkapkan bahwa bawaslu ri juga melakukan efisiensi anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar 39,5 persen.
“anggaran bawaslu untuk tahun 2025 awalnya sebesar rp2.416.945.124.000, setelah efisiensi, terjadi pengurangan sebesar rp955.000.000.000, sehingga anggaran bawaslu yang disetujui untuk 2025 menjadi rp1.461.945.124.000,” terang bagja.
bagja juga menambahkan bahwa belanja barang menjadi pos anggaran yang paling banyak diefisienkan, dengan pengurangan mencapai 61,2 persen.
kedua lembaga ini menegaskan komitmen mereka untuk tetap mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pengawasan yang berkualitas, meskipun dengan anggaran yang lebih efisien. 
sebelumnya ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri mochammad afifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemangkasan anggaran sebesar rp900 miliar dari total anggaran yang semula sebesar rp3 triliun. alhasil, saat ini anggaran kpu untuk tahun 2025 menjadi rp2,1 triliun.
langkah ini dilakukan untuk memenuhi instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025.
“efisiensi anggaran ini berlaku untuk seluruh satuan kerja, termasuk kpu daerah,” ujar afifuddin saat ditemui di kantor kpu ri, jakarta, pada senin.
afifuddin menjelaskan bahwa dalam upaya efisiensi ini, banyak kegiatan kpu yang kini dilakukan di kantor, untuk mengurangi pengeluaran operasional.
meski ada pengurangan anggaran, afifuddin memastikan bahwa kegiatan pilkada yang masih berlangsung saat ini tidak akan terganggu. “kami berupaya agar seluruh kegiatan tetap efisien dan kami pastikan tidak ada gangguan dalam proses pelaksanaan pilkada, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegas afifuddin.
pemerintah, melalui kementerian keuangan, juga menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025. efisiensi ini mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian dan lembaga, sesuai dengan instruksi presiden dan surat menteri keuangan nomor s-37/mk.02/2025.
namun, menteri keuangan sri mulyani indrawati menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu belanja pegawai maupun bantuan sosial, yang tetap diprioritaskan.
sebelumnya, pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar rp17,9 triliun memicu polemik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mewujudkan visi indonesia emas 2045. 
kebijakan ini diambil sebagai dampak dari alokasi dana besar untuk program makan bergizi gratis (mbg), yang meskipun penting, berisiko mengorbankan sektor strategis lainnya, termasuk transportasi.
djoko setijowarno, akademisi teknik sipil unika soegijapranata dan wakil ketua mti pusat, menegaskan bahwa program mbg harus dijalankan dengan selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga rp 306 triliun, dengan rp 256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan rp 50 triliun dari transfer ke daerah,” ujar djoko pada minggu.
djoko menjelaskan, salah satu sektor yang paling terdampak adalah kementerian perhubungan, yang anggarannya dipangkas signifikan dari rp 31,5 triliun menjadi rp 5,7 triliun. dampaknya, pegawai honorer di sektor transportasi harus dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus. (ant/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 22 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan