PTN Dilarang Naikkan UKT

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 14 Feb 2025 - 21:53

KETERANGAN PERS: Menkeu Sri Mulyani Indrawati didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait efisiensi anggaran di lingkungan kementerian/lembaga di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, J--FOTO DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM

JAKARTA - Perguruan tinggi negeri (PTN) dilarang menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengakui bahwa PTN terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan. ’’Meliputi perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya,’’ katanya.

"Langkah ini tidak boleh! Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2).

Dalam hal ini, kata Sri Mulyani, setidaknya UKT tidak boleh naik untuk tahun ajaran baru 2025/2026 yang baru akan mulai pada Juni atau Juli 2025.

Sri Mulyani memastikan pemerintah kembali meneliti secara detail terkait pemangkasan anggaran operasional perguruan tinggi itu. ’’Dapat dipastikan bahwa pemangkasan tidak akan mempengaruhi perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayananannya kepada masyarakat,’’ ungkapnya.

Sri Mulyani memastikan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, LPDP, dan beasiswa Indonesia Bangkit tidak kena efisiensi anggaran.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani membeberkan, anggaran pemerintah untuk beasiswa KIP Kuliah pada 2025 akan tetap dikucurkan untuk 1.040.192 mahasiswa penerima. Dengan jumlah anggaran untuk beasiswa KIP mencapai sebesar Rp14.698.000.000 atau Rp14,6 triliun.

ptn dilarang naikkan ukt                            jakarta - perguruan tinggi negeri (ptn) dilarang menaikkan uang kuliah tunggal (ukt) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. hal ini ditegaskan menteri keuangan sri mulyani indrawati.
sri mulyani mengakui bahwa ptn terdampak efisiensi anggaran dari sisi bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. namun, pemangkasan itu hanya berlaku untuk kriteria-kriteria yang tak terkait dengan biaya pendidikan. ’’meliputi perjalanan dinas, seminar, atk, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya,’’ katanya. 
 
"langkah ini tidak boleh! saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai ukt," tegas sri mulyani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, senayan, jakarta, jumat (14/2).
 
dalam hal ini, kata sri mulyani, setidaknya ukt tidak boleh naik untuk tahun ajaran baru 2025/2026 yang baru akan mulai pada juni atau juli 2025. 
 
sri mulyani memastikan pemerintah kembali meneliti secara detail terkait pemangkasan anggaran operasional perguruan tinggi itu. ’’dapat dipastikan bahwa pemangkasan tidak akan mempengaruhi perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayananannya kepada masyarakat,’’ ungkapnya.
 
sri mulyani memastikan bahwa beasiswa kartu indonesia pintar atau kip kuliah, lpdp, dan beasiswa indonesia bangkit tidak kena efisiensi anggaran.
 
"kami tegaskan bahwa beasiswa kip tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata sri mulyani.
 
sri mulyani membeberkan, anggaran pemerintah untuk beasiswa kip kuliah pada 2025 akan tetap dikucurkan untuk 1.040.192 mahasiswa penerima. dengan jumlah anggaran untuk beasiswa kip mencapai sebesar rp14.698.000.000 atau rp14,6 triliun.
 
itu sebabnya, bendahara negara ini meminta seluruh penerima beasiswa kip kuliah tetap dapat meneruskan program belajar seperti biasa. "anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa kip dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," beber sri mulyani.
 
selain beasiswa kip kuliah, sri mulyani juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tak terdampak untuk program beasiswa lpdp di bawah naungan kemenkeu. lalu, tak terdampak pula untuk beasiswa pendidikan indonesia di bawah kemendiktisaintek, dan beasiswa indonesia bangkit di bawah kementerian agama (kemenag).
 
"beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima lpdp, kemendiktisaintek yaitu beasiswa pendidikan indonesia, dan beasiswa indonesia bangkit di bawah kementerian agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," ungkap sri mulyani.
 
sri mulyani juga memastikan bahwa tunjangan kinerja atau tukin dosen asn akan tetap cair di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi instruksi presiden prabowo subianto.
 
sri mulyani menyebut, saat ini prosesnya masih dalam penghitungan dan pendataan. selain itu, masih dalam finalisasi revisi peraturan presiden (perpres). 
 
sri mulyani menjelaskan, saat ini tercatat ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen asn yang bertugas di ptn. salah satunya dosen di perguruan tinggi badan hukum atau ptnbh.
 
sri mulyani memastikan bahwa dosen tersebut sudah mendapatkan tukin atau remunerasi sesuai dengan standar ptnbh. selain itu, untuk perguruan tinggi yang kategori badan layanan umum (blu) telah menerapkan sistem remunerasi dan para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin.
 
selanjutnya dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi (ptn-lldikti), mereka sudah menerima tunjangan profesi, tetapi bukan mendapat tukin.
 
sri mulyani memastikan, dosen yang saat ini menerima tunjangan profesi di ptn-lldikti akan tetap diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti di ptnblu dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. (jpc/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 15 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan