UN Kembali Diterapkan, Momen Penting Dunia Pendidikan

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberi sinyal bahwa ujian nasional (UN) akan kembali diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas dalam upaya membangun generasi Indonesia yang cerdas dan maju.

Pemberlakuan kembali UN mengingatkan pada perjalanan panjang kebijakan pendidikan di Indonesia yang selalu mengalami transformasi sesuai era dan kepemimpinan. Dari awal pengenalannya hingga penghapusannya, sistem UN terus berevolusi.

UN kali pertama diperkenalkan pada 2005 oleh Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. Sistem ini menggantikan ujian akhir nasional (UAN) yang sebelumnya diterapkan pada 2002–2003. Kebijakan ini dirancang untuk menyelaraskan standar evaluasi pendidikan di seluruh Indonesia, memastikan kesetaraan kualitas pembelajaran antardaerah.

Pada 2013 di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mulai diperkenalkan. Juga dikenal sebagai computer based test (CBT). Sistem ini bertujuan memperkenalkan siswa pada teknologi sekaligus meningkatkan keakuratan dan transparansi penilaian. UNBK juga diharapkan mampu meminimalkan praktik kecurangan yang kerap terjadi dalam ujian konvensional.

BACA JUGA:UML Tunggu Proses Pembangunan Rusunawa

Transformasi signifikan terjadi pada 2021 ketika Nadiem Anwar Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menggantikan UN dengan asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter sebagai bagian dari asesmen nasional. Fokus asesmen ini adalah mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter siswa, menggantikan evaluasi berbasis mata pelajaran.

Kebijakan ini menekankan kemampuan bernalar dan karakter siswa sebagai indikator keberhasilan pendidikan, meninggalkan pendekatan yang sebelumnya dinilai terlalu menitikberatkan pada hasil ujian.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan. Setiap menteri memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap sistem evaluasi pendidikan yang mencerminkan prioritas dan visi mereka dalam memajukan pendidikan nasional.

BACA JUGA:Polinela Resmi Buka Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif

Tidak hanya dalam konteks pendidikan, perubahan kebijakan seperti ini sering terjadi dalam kabinet pemerintahan. Di mana, kepala kementerian melakukan revisi sesuai arah yang dianggap paling sesuai dengan situasi terkini.

Kembalinya UN, jika benar diterapkan pada 2025/2026 akan menjadi momen penting bagi dunia pendidikan. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan evaluasi mendalam untuk memastikan sistem tersebut relevan dengan tantangan pendidikan masa kini.

Transformasi kebijakan pendidikan dari masa ke masa mengajarkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan fondasi yang kuat, generasi muda Indonesia diharapkan mampu mengembangkan potensi diri, berkolaborasi, dan bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, keberhasilan pendidikan adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. (jpc/c1)