DKPP Catat Keberpihakan Penyelenggara Pemilu Masih Tinggi dalam Perkara Tahun 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:13

Ketua DKPP Heddy Lugito menyoroti tingginya tingkat keberpihakan penyelenggara pemilu pada 2024, tetapi tetap mengapresiasi kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada. FOTO HUMAS DKPP--

JAKARTA, RADAR LAMPUNG – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Ia menyoroti keberpihakan penyelenggara pemilu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara, tercatat sebagai aduan terbesar yang diterima DKPP selama tahun ini.

Heddy menyampaikan hal ini dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta, Senin (30/12/2024). "Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu pada saat pemungutan dan perhitungan suara, yang menempati angka tertinggi. Jadi, pengaduan terbesar adalah tentang keberpihakan, ini menjadi catatan penting," kata Heddy.

Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang masuk terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu, menjadikannya kategori aduan terbanyak dalam ranah nontahapan Pemilu/Pilkada. "Artinya, prinsip netralitas, kejujuran, dan keadilan yang menjadi tagline kita masih menjadi sorotan publik," tambah Heddy.

Secara keseluruhan, DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun 2024, dengan 267 aduan terkait tahapan Pemilu, 142 aduan terkait tahapan Pilkada, dan 284 aduan lainnya dalam kategori nontahapan Pemilu/Pilkada.

Heddy juga mengingatkan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang pentingnya menghormati Pemilu dan Pilkada sebagai ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon pemimpin. Namun, ia menyayangkan adanya pengkhianatan terhadap proses ini akibat ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. "Pemilu dan Pilkada adalah sebuah ritual yang harus dihormati, tetapi sangat ironis jika ritual ini dikhianati oleh penyelenggara yang tidak netral dan independen. Ini adalah dosa besar dan tidak boleh terjadi," ungkapnya.

Meski demikian, Heddy memberikan apresiasi tinggi kepada KPU yang berhasil menyelenggarakan dua pemilihan umum, yakni Pemilu dan Pilkada, pada tahun yang sama. "Saya sangat takjub dengan kinerja teman-teman semua. Tidak ada negara lain yang bisa menyelenggarakan dua pemilihan umum dalam setahun. Bahkan di Amerika pun tidak ada. KPU kita luar biasa," ujarnya, disambut tepuk tangan oleh ribuan hadirin.

Diketahui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2024 telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 66 penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terbukti melakukan pelanggaran.

’’Sebanyak 66 orang diberhentikan tetap, baik dari penyelenggara pusat maupun daerah,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat konferensi pers Laporan Kinerja DKPP Tahun 2024 di Yogyakarta, Jumat (14/12).

Heddy menjelaskan bahwa mayoritas sanksi pemberhentian tetap diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara, seperti masih menjadi anggota partai politik namun terdaftar di KPU.

“Itu yang paling banyak, mereka biasanya berkaitan dengan seleksi. Mereka masih anggota partai politik, tetapi ternyata menjadi anggota KPU,” ungkap Heddy.

Selain itu, sejumlah penyelenggara diberhentikan tetap karena terbukti mengubah hasil pemilu dengan menggeser perolehan suara. Heddy menyayangkan masih adanya oknum KPU dan Bawaslu yang terlibat dalam kecurangan tersebut.

dkpp catat keberpihakan penyelenggara pemilu masih tinggi dalam perkara tahun 2024                            jakarta, radar lampung – ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) heddy lugito mengungkapkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. 
ia menyoroti keberpihakan penyelenggara pemilu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara, tercatat sebagai aduan terbesar yang diterima dkpp selama tahun ini.
heddy menyampaikan hal ini dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, yang diselenggarakan oleh kpu ri di jakarta, senin (30/12/2024). "yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara pemilu pada saat pemungutan dan perhitungan suara, yang menempati angka tertinggi. jadi, pengaduan terbesar adalah tentang keberpihakan, ini menjadi catatan penting," kata heddy.
berdasarkan data dkpp per 29 desember 2024, terdapat 38 aduan yang masuk terkait keberpihakan penyelenggara pemilu, menjadikannya kategori aduan terbanyak dalam ranah nontahapan pemilu/pilkada. "artinya, prinsip netralitas, kejujuran, dan keadilan yang menjadi tagline kita masih menjadi sorotan publik," tambah heddy.
secara keseluruhan, dkpp telah menerima 693 aduan sepanjang tahun 2024, dengan 267 aduan terkait tahapan pemilu, 142 aduan terkait tahapan pilkada, dan 284 aduan lainnya dalam kategori nontahapan pemilu/pilkada.
baca juga:bawaslu diminta buat keterangan tertulis jujur dan sesuai fakta untuk sengketa hasil pemilu 2024 di mk
heddy juga mengingatkan seluruh jajaran kpu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang pentingnya menghormati pemilu dan pilkada sebagai ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon pemimpin. namun, ia menyayangkan adanya pengkhianatan terhadap proses ini akibat ketidaknetralan penyelenggara pemilu. "pemilu dan pilkada adalah sebuah ritual yang harus dihormati, tetapi sangat ironis jika ritual ini dikhianati oleh penyelenggara yang tidak netral dan independen. ini adalah dosa besar dan tidak boleh terjadi," ungkapnya. 
meski demikian, heddy memberikan apresiasi tinggi kepada kpu yang berhasil menyelenggarakan dua pemilihan umum, yakni pemilu dan pilkada, pada tahun yang sama. "saya sangat takjub dengan kinerja teman-teman semua. tidak ada negara lain yang bisa menyelenggarakan dua pemilihan umum dalam setahun. bahkan di amerika pun tidak ada. kpu kita luar biasa," ujarnya, disambut tepuk tangan oleh ribuan hadirin.
diketahui dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) sepanjang 2024 telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 66 penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terbukti melakukan pelanggaran.
’’sebanyak 66 orang diberhentikan tetap, baik dari penyelenggara pusat maupun daerah,” kata ketua dkpp heddy lugito saat konferensi pers laporan kinerja dkpp tahun 2024 di yogyakarta, jumat (14/12).
heddy menjelaskan bahwa mayoritas sanksi pemberhentian tetap diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara, seperti masih menjadi anggota partai politik namun terdaftar di kpu.
baca juga:diduga rem blong, truk hino tabrak pengemudi sepeda motor, ayah dan anak alami luka berat
“itu yang paling banyak, mereka biasanya berkaitan dengan seleksi. mereka masih anggota partai politik, tetapi ternyata menjadi anggota kpu,” ungkap heddy.
selain itu, sejumlah penyelenggara diberhentikan tetap karena terbukti mengubah hasil pemilu dengan menggeser perolehan suara. heddy menyayangkan masih adanya oknum kpu dan bawaslu yang terlibat dalam kecurangan tersebut.
“ini menjadi perhatian kita semua bahwa masih ada penyelenggara pemilu yang menggadaikan integritasnya dengan menggeser suara,” kata heddy.
penyelenggara lainnya juga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap akibat terlibat dalam kasus asusila atau suap. menurut heddy, kasus asusila dan suap biasanya terjadi saat tahapan pemilu tengah sibuk, seperti saat penghitungan suara atau bahkan dijanjikan sebelumnya.
“suap terjadi saat penghitungan suara atau bahkan sebelum penghitungan. ini yang paling banyak,” jelas heddy.
selain pemberhentian tetap, terdapat pula 15 penyelenggara pemilu yang hanya diberhentikan dari jabatannya, namun tetap bertugas sebagai anggota, seperti kasus ketua kpu jawa barat yang diberhentikan sebagai ketua, namun tetap menjadi anggota kpu.
baca juga:oknum tni al diduga pelaku penembakan bos rental mobil di tol jakarta-merak, diamankan puspom al
sejak januari hingga 9 desember 2024, dkpp telah menerima 687 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp), dengan pengaduan terbanyak terjadi pada bulan maret (98), mei (79), oktober (73), april (72), dan november (72).
“dkpp sudah sangat maksimal menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya sebagai lembaga yang menjaga muruah, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu di tahun politik ini,” ujar heddy lugito.
sebelumnya, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) akhirnya memberhentikan fery triatmojo secara tetap dari jabatannya sebagai anggota kpu kota bandarlampung. 
keputusan itu diumumkan oleh ketua dkpp ri heddy lugito dalam sidang yang berlangsung di kantor dkpp ri, jakarta, senin (2/9), melalui live facebook.
heddy menegaskan dkpp telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh aduan yang masuk dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada fery triatmojo sebagai anggota kpu bandarlampung terhitung sejak keputusan ini dibacakan.
diketahui, kasus ini dilaporkan oleh ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar serta para anggota bawaslu lainnya, yakni suheri, imam bukhori, tamri, ahmad qohar, gistiawan, dan hamid badrul munir. 
mereka mengadukan fery triatmojo terkait dugaan penerimaan suap sebesar rp530 juta dari m, erwin nasution, calon anggota dprd bandarlampung dari pdip untuk dapil iv, yang diduga dimaksudkan agar erwin dapat terpilih dalam pemilu 2024.
menurut dkpp, tindakan fery yang menjalin komunikasi dan membuat komitmen dengan peserta pemilu atau pihak yang berkepentingan dalam pemilihan, sebagaimana tercermin dalam rekaman suara berdurasi 24 menit 35 detik, adalah pelanggaran hukum dan etika.
kami menilai bahwa bukti yang diajukan dalam aduan, termasuk rekaman suara, keterangan saksi, serta dokumen lainnya, membuktikan adanya pelanggaran,” jelas heddy.
dkpp juga menilai bahwa jawaban fery triatmojo tidak dapat membantah tuduhan secara memadai. ia dianggap melanggar berbagai pasal dalam peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, termasuk pasal 6, 8, 10, 12, dan pasal 14.
setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan dokumen yang ada, dkpp memutuskan bahwa fery triatmojo terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu,” tutup heddy. (dkpp/c1/abd)