Permenperin Tentang TKDN Rawan Disalahgunakan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Prima Imansyah Permana |

Rabu , 11 Sep 2024 - 20:24

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto-Sumber Foto : Beritasatu/istimewa-

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil, justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," terang dia.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi, adalah potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

“Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,” paparnya.

Bahkan terbaru, kata Darmadi, ada perusahaan AC asal Jepang yang bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp 3,3 triliun. Perusahaan Jepang tersebut, kata Darmadi, rencananya siap beroperasi Desember 2024 dan bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja.

“Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,” ungkapnya.

Darmadi berharap pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

"Di sinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, tetapi memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,” tuturnya.(Beritasatu/pip)

permenperin tentang tkdn rawan disalahgunakan                             jakarta - anggota komisi vi dpr darmadi durianto mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk mengawasi secara ketat implementasi peraturan menteri perindustrian (permenperin) nomor 46 tahun 2022 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (tkdn) untuk industri kecil.
pengawasan ketat, kata darmadi, penting agar permenperin tersebut bisa mencegah investor besar hengkang dari indonesia.
"lemahnya pengawasan terkait implementasi tkdn justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri. lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang," ujarnya.
darmadi mengatakan permenperin 46/2022 merupakan upaya pemerintah membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah (ikm) untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. 
baca juga:ingat, asn tak netral bisa dipidana!
hanya saja, kata darmadi, dalam praktiknya, diduga banyak perusahaan berskala besar ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan ikm itu.
dalam permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan ikm memenuhi syarat 40 persen tkdn sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"sebab dalam implementasinya syarat 40 persen tkdn banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah," tegas bendahara megawati institute itu.
darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal di bawah rp 5 miliar untuk mendapatkan sertifikat tkdn ik (industri kecil) dengan penetapan perhitungan besaran tkdn 40 persen, justru membuka celah terjadinya penyimpangan.
baca juga:hati-hati transaksi perdagangan dengan bangladesh 
menurut darmadi, celah itu akan dimanfaatkan secara sistematis pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.
"diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," jelasnya.
modal kelengkapan dokumen tersebut, kata darmadi, perusahaan bersangkutan pun menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya. "jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan tkdn itu sendiri,” ucap dia.
tak hanya itu, darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning atau ac) dalam proyek-proyek pemerintah. padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.
baca juga:bergerak menuju era multi platform 
"pertama, tkdn ik yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil, justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai tkdn sesuai disyaratkan pemerintah," terang dia.
kerugian lebih besar lagi, menurut darmadi, adalah potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di indonesia.
“padahal sejalan dengan penerapan tkdn oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di indonesia,” paparnya.
bahkan terbaru, kata darmadi, ada perusahaan ac asal jepang yang bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di indonesia dengan nilai investasi mencapai rp 3,3 triliun. perusahaan jepang tersebut, kata darmadi, rencananya siap beroperasi desember 2024 dan bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja.
baca juga:deddy amarullah ingatkan kepala opd hati-hati berikan keterangan gaji pns 
“sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,” ungkapnya.
darmadi berharap pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.
"di sinilah pemerintah mesti hadir. tak hanya mendorong investasi, tetapi memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,” tuturnya.(beritasatu/pip)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan