JAKARTA - Presiden Jokowi mengaku tak pernah menyodorkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, kepada partai politik atau ketua partai untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengupayakan Kaesang ke sejumlah partai politik.
’’Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai,” kata Jokowi usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7).
Jokowi juga membantah dirinya cawe-cawe di Pilkada 2024. Jokowi menegaskan urusan Pilkada 2024 merupakan urusan partai politik.
Jokowi juga mengingatkan dirinya bukan ketua umum partai politik manapun, sehingga ia tidak memiliki urusan terkait pesta demokrasi itu.
“Urusan Pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyebut bahwa Presiden Jokowi menawarkan nama Kaesang Pangarep untuk dapat maju menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta di pilkada, November mendatang.
Aboe Bakar mengatakan, Jokowi tak hanya menyodorkan nama Ketua Umum PSI itu ke satu partai politik saja, tetapi juga ditawarkan ke sejumlah partai politik lain.
“Sudah menyodorkan, nanti kita lihat saja,” kata Aboe di kegiatan penutupan Sekolah Partai PKS di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Baru-baru ini, beredar kabar bahwa Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, mengklaim Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta.
Pernyataan ini langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep.
“Pak Sekjen PKS tidak berbicara berdasarkan fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik,” ujar Kaesang.
Kaesang juga menegaskan bahwa kewenangan pencalonan berada di tangan Ketua-ketua Umum Partai.
“PSI punya kursi di Jakarta, ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin bertujuan menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga,” lanjutnya.
“Sebagai Ketua Umum, saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu ada di Ketua Umum, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa Presiden, yang Ketua Umum kan saya!” tegas Kaesang.
Lebih lanjut, Kaesang menambahkan, “Kompetisi Pilkada ini sebaiknya dijauhkan dari penyebaran berita bohong, karena itu merugikan masyarakat. Terlebih lagi, akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong. Masyarakat kita sudah cerdas.” Kaesang menutup pernyataannya.