Menurut Sugeng, BKSDA tidak pernah serius menangani konflik satwa di Kecamatan Suoh dan BNS. Bahkan saat ini upaya-upaya penanganan konflik satwa dan manusia hanya dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Delatan (TNBBS), TNI, Polri dan Satgas.
Politisi PDIP tersebut juga tak segan menyebut BKSDA lepas tanggung jawab terkait konflik satwa yang terjadi. Bukan tanpa alasan, Sugeng membeberkan mulai dari konflik gajah liar dan manusia hingga harimau dan manusia. Menurutnya, konflik gajah liar-manusia saja sudah terjadi lima tahun terakhir belum ada langkah konkret dari BKSDA. Hanya sempat memasang GPS Collar dan saat ini 18 ekor kawanan gajah liar tersebut sudah tanpa GPS Collar dan sudah banyak merugikan masyarakat karena memasuki areal pertanian yang menjadi mata pencaharian terbesar penduduk.
Selanjutnya terkait konflik harimau yang telah memakan dua korban jiwa. Sebelumnya telah dilakukan pembentukan tim dimana BKSDA dilibatkan bahkan diharapkan memotori penanganan. “Tetapi, mereka seperti setengah hati, hanya beberapa hari saja di Suoh dan BNS ini. Itu pun dengan jumlah personel sedikit dan tidak pernah bergabung dengan tim lain.
“Saya tanyakan dengan tim, mereka dari BKSDA memang hanya sekitar tiga hari. Lalu entah kemana, selama mereka di sini (Suwoh) juga tidak pernah bergabung dengan tim,” kata Sugeng melanjutkan.
Terakhir, konflik beruang-manusia dimana dua ekor kambing milik masyarakat mati dengan kondisi mengenaskan. Dalam konflik ini tidak ada tanda-tanda dari BKSDA turun dan mencari solusi agar tidak konflik tersebut tidak terus terjadi.
’’Pada intinya, saya melihat BKSDA seperti lepas dari tanggung jawab mereka. Saat ini beban diserahkan ke TNBBS, TNI, Polri dan Satgas. Tentu ini sangat saya sayangkan,” pungkasnya. (nop/rnn/c1/rim)