Selanjutnya, pada level kelompok dibutuhkan upaya rekategorisasi untuk merestrukturisasi kategorisasi kelompok secara inklusif pada level yang lebih tinggi. Artinya, untuk mencegah disintegrasi bangsa, kita perlu menstimulasi identitas kelompok yang lebih umum/inklusif. Di sinilah peran vital para pemimpin negara dan menjadi alasan mengapa keberpihakan mereka dalam pemilu rentan mengganggu stabilitas bangsa.
Oleh karena itu, setiap struktur kepemimpinan negara perlu menggunakan ’’hati” untuk tidak mengedepankan berahi kekuasaan. Hadirkan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya dan berinteraksi di publik dengan menggunakan narasi yang menyatukan bangsa. Sangat fundamental bagi pemimpin negara memandang harmonisasi sebagai sebuah sikap dalam bernegara, yang berupaya mengakomodasi keberagaman untuk kemudian diintegrasikan pada tujuan yang lebih besar.
Pemimpin negara seyogianya memandang bahwa harmoni merupakan cita-cita yang harus dicapai dengan menjaga keseimbangan antara aspek-aspek moralitas dan pencapaian tujuan dalam upaya harmonisasi. (*)
*) Muhammad Fath Mashuri, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang