Mantan Kepala LPS itu menyebut hal ini untuk mendukung program agar memberikan dampak pada perekonomian.
“Saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan, berapa anggaran kita. Tahun lalu ada sisa juga, saya bisa hitung berapa sisanya. Jadi daripada sisa tinggal tiga minggu lagi tidak kepakai, saya pakai ke sana,” jelas dia.
Purbaya juga menambahkan, ketika perekonomian tumbuh lebih cepat, maka penerimaan negara otomatis akan meningkat, khususnya dari sektor perpajakan.
“Nanti kalau ekonomi tumbuh lebih bagus, kalau kita asumsikan tax ratio-nya konstan, kalau PDB tumbuh lebih cepat, tax-nya jadi lebih cepat juga. Jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positive,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar mengucurkan dana, tetapi memastikan setiap rupiah belanja negara mampu memberi efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Ini bukan pengeluaran tambahan tanpa arah. Justru ini cara kita memastikan belanja negara bekerja optimal di akhir tahun, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya, ekonomi bergerak, dan penerimaan negara ikut terkerek,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah merilis sejumlah program paket ekonomi 2025. Adapun paket itu terdiri dari 8 program akselerasi yang akan dijalankan pada tahun 2025, 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja
“Kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” kata Menko Perekonomian di Kantor Presiden, Senin, 15 September 2025
Airlangga merinci 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan dari pada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun.
“Apakah itu S1, D3, dan yang lain itu link and match-kan, dikerjakasaman dengan sektor industri,” imbuhnya.
Airlangga menyebut ada 20 ribu penerima manfaat program ini. Nantinya, kata Airlangga, para freshgraduate ini akan mendapatkan gaji sebesar upah minimum provinsi (UMP).
“Di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 Miliar,” paparnya. (disway/c1/abd)