DPR Sahkan APBN 2026 Rp3.842,7 Triliun, Defisit Dijaga 2,68–3 Persen

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (24/9).

Dalam keputusan akhir, belanja negara dipatok Rp3.842,7 triliun, naik dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp3.786,4 triliun. 

Sementara itu, pendapatan negara ditetapkan Rp3.153,9 triliun dari semula Rp3.147,6 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun.

Ekonom INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai defisit tersebut masih aman, yakni pada kisaran 2,68–3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, ia menekankan masalah utama bukan pada rasio defisit, melainkan kualitas belanja negara.

“Risiko utamanya bukan pada defisit, melainkan kualitas belanja. Kalau belanja hanya habis untuk rutin, janji kampanye bisa tersendat,” ujarnya.

Menurut Rizal, beberapa program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan hilirisasi industri berpotensi tidak berjalan optimal karena struktur belanja yang masih kaku.

“APBN 2026 lebih terlihat sebagai survival budget ketimbang mesin akselerasi transformasi ekonomi,” tegasnya.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks fiskal pemerintahan baru. Pemerintah di satu sisi harus menjaga disiplin defisit, tetapi di sisi lain juga dituntut merealisasikan janji kampanye secara cepat.

Sebagai solusi, Rizal menyarankan strategi kombinasi seperti ekstensifikasi penerimaan, efisiensi belanja, diversifikasi pembiayaan, hingga tata kelola yang lebih disiplin. “Setiap rupiah harus punya output ekonomi maksimal,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak khawatir dengan naiknya defisit.

“Enggak usah takut. Kita tetap hati-hati. Defisit 2–3 persen masih aman, bahkan dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Purbaya di Gedung DPR, Senayan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemberlakuan 8 program yang tergabung dalam stimulus paket ekonomi “Akselerasi Program 2025” tidak akan memperlebar defisit APBN.

Purbaya menyebut anggaran untuk 8 program tersebut telah disediakan.

“Uangnya sudah ada, sudah kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar, tapi saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Senin, 15 September 2025.