Selain pajak, sektor retribusi daerah diproyeksikan menutup tahun dengan capaian 102,76 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperkirakan 99 persen, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang sah sebesar 66,83 persen. Sehingga untuk Pendapatan Asli Daerah, prognosis sampai akhir tahun diproyeksikan sebesar 76,89 persen.
Kabid Pajak Bapenda Lampung, Intania Purnama, menambahkan masih ada potensi data kendaraan yang tidak bisa ditagih karena berbagai alasan.
“Memang ada potensi masuk data namun tidak bisa ditagih, seperti kendaraan rusak berat, musnah, hilang, atau dijual tapi tidak dilaporkan dan tidak dilakukan BBNKB,” jelas Intania.
Ia menegaskan pihaknya terus berinovasi untuk mengoptimalkan realisasi pajak, khususnya PKB dan BBNKB dengan berkolaborasi bersama kabupaten/kota.
Bapenda juga membentuk tim percepatan optimalisasi PAD di UPTD I Bandar Lampung yang bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung, Kepolisian, dan Jasa Raharja. “Kami berikan data kendaraan yang bisa ditagih sampai tingkat RT, sehingga penagihan lebih efektif,” ujarnya.
Sebagai upaya mempermudah layanan, saat ini telah tersedia dua unit Samsat Digital Drive Thru di Kota Bandar Lampung. Lokasinya berada di Jl ZA Pagar Alam, tepatnya di areal Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung, dan di Jl Jaksa Agung R.I. Soeprapto, Teluk Betung, depan Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah di sisa waktu tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menanggapi prognosis pajak daerah yang dipaparkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kita berharap prognosis yang disampaikan Bapenda tidak tepat. Artinya, realisasi bisa lebih tinggi dari perkiraan. Masih ada waktu hingga Desember, dan kita dorong Bapenda bekerja maksimal dalam merealisasikan pendapatan daerah,” ujar Marindo saat ditemui di Ruang Abung, Selasa 23 September 2025.
Ia juga menyoroti sektor pajak kendaraan bermotor yang menjadi penopang utama APBD Provinsi Lampung. Karena itu, Bapenda bersama UPTD diminta memaksimalkan upaya pemungutan pajak tersebut.
“Pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung. Program pemutihan sudah kita lakukan, fasilitas pembayaran pajak juga dipermudah, bahkan ada layanan hingga tengah malam. Namun, hasilnya masih belum maksimal. Masih ada tiga bulan ke depan untuk digembleng dan dioptimalkan,” pungkas Marindo.
Menurutnya, pendapatan daerah yang telah ditetapkan mengacu pada potensi di Lampung. Karena itu, Bapenda bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta lebih intens berkoordinasi agar target dapat tercapai.
Meski demikian, Marindo menekankan bahwa Pemprov juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi pendapatan tidak sesuai rencana.
“Kalau pun hanya terealisasi sesuai prognosis, dari sisi belanja sudah mulai berhati-hati. Ada efisiensi, pengetatan, dan memilah belanja wajib, tidak wajib, serta yang tidak mengikat bisa ditunda terlebih dahulu,” jelasnya.
Marindo menegaskan dua strategi utama Pemprov, yakni menggenjot pendapatan daerah sekaligus mengatur belanja secara ketat.
“Tujuannya agar tidak terjadi tunda bayar. Ini bisa dicegah kalau perhitungan dari awal dilakukan dengan cermat,” tegasnya. (pip/c1/abd)