DPRD Lampung Minta Bapenda Jangan Memble, Genjot Inovasi untuk Capai Target Pajak Kendaraan!

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 24 Sep 2025 - 20:34

Komisi III DPRD Lampung minta Bapenda berinovasi dalam pelayanan untuk mengejar target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025.-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

BANDARLAMPUNG – Sikap pesimistis Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Slamet Riadi mendapat sorotan dari DPRD Lampung.

Hal ini pasca terkesan pasrahnya Bapenda lampung terhadap capaian pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) yang prognosisnya di akhir tahun anggaran 2025 hanya mencapai 42,20 persen dari target keseluruhan sebesar Rp1,630 triliun. Yakni sekitar Rp685 miliar saja.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris mengatakan pihaknya menekankan kepada Bapenda untuk tidak memble. Di mana harus bisa meningkatkan kinerja untuk paling tidak meraih lebih dari angka 42 persen. Sebab di tahun 2024, capaian PAD dari sektor PKB surplus.

’’Kita minta Bapenda meningkatkan kinerja dengan melakukan inovasi dan pelayanan yang lebih baik. Masih ada waktu hingga Desember 2025, sekitar tiga bulan lagi. Saya kira Bapenda harus tetap optimistis, berjuang, dan bekerja keras agar target bisa tercapai optimal,” tandas Munir, Rabu (25/9/2025).

Menurut Munir, strategi jemput bola, pelayanan progresif, serta kemudahan akses bagi wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan realisasi PKB.

Ia menjelaskan, target PKB pada APBD murni 2025 ditetapkan sebesar Rp720,9 miliar. Namun, dalam APBD Perubahan, target tersebut naik signifikan menjadi Rp1,63 triliun. Sedangkan untuk tahun 2026, target PKB di APBD murni diproyeksikan sekitar Rp1,3 triliun.

“Target PKB di APBD murni 2025 sebesar Rp720,9 miliar karena saat itu ada asumsi opsen pajak yang real time dipotong langsung ke 15 kabupaten/kota sesuai pembagiannya. Pada APBD Perubahan, target dinaikkan menjadi Rp1,63 triliun,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebelum adanya opsen pajak pada 2024, realisasi PKB sudah mencapai Rp1,5 triliun. Dengan tambahan Rp630 miliar dari opsen, ada potensi kenaikan sekitar Rp570 miliar untuk target 2025.

Lebih lanjut, Munir memberikan dua catatan penting bagi Bapenda dalam menghadapi target tahun 2026. Pertama, ia meminta data wajib pajak 2025 dijadikan dasar integrasi antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan objek pajak.

“Harapannya, saat masyarakat menempelkan KTP di perangkat digital, kewajiban pajak kendaraan yang terhubung dengan NIK bisa langsung muncul. Jadi benar-benar online, digital, dan terintegrasi dengan data kependudukan,” terang Munir.

Kedua, ia menekankan pentingnya sistem aplikasi yang memudahkan wajib pajak mengecek apakah pembayaran PKB sudah masuk ke Kas Daerah (Kasda).

“Ke depan, pembayaran tunai di loket sebaiknya ditiadakan. Semua harus berbasis digital,” pungkasnya.

Sebelumnya, semangat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) tampaknya belum bisa diimbangi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Bahkan, Gubernur Mirza pun bersusah payah untuk melakukan perpanjangan program keringanan pajak kendaraan yang semula hingga 31 Juli menjadi 30 Oktober 2025.

dprd lampung minta bapenda jangan memble, genjot inovasi untuk capai target pajak kendaraan!                            bandarlampung – sikap pesimistis kepala badan pendapatan daerah (bapenda) lampung slamet riadi mendapat sorotan dari dprd lampung. 
hal ini pasca terkesan pasrahnya bapenda lampung terhadap capaian pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (pkb) yang prognosisnya di akhir tahun anggaran 2025 hanya mencapai 42,20 persen dari target keseluruhan sebesar rp1,630 triliun. yakni sekitar rp685 miliar saja. 
anggota komisi iii dprd lampung munir abdul haris mengatakan pihaknya menekankan kepada bapenda untuk tidak memble. di mana harus bisa meningkatkan kinerja untuk paling tidak meraih lebih dari angka 42 persen. sebab di tahun 2024, capaian pad dari sektor pkb surplus. 
’’kita minta bapenda meningkatkan kinerja dengan melakukan inovasi dan pelayanan yang lebih baik. masih ada waktu hingga desember 2025, sekitar tiga bulan lagi. saya kira bapenda harus tetap optimistis, berjuang, dan bekerja keras agar target bisa tercapai optimal,” tandas munir, rabu (25/9/2025).
menurut munir, strategi jemput bola, pelayanan progresif, serta kemudahan akses bagi wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan realisasi pkb.
ia menjelaskan, target pkb pada apbd murni 2025 ditetapkan sebesar rp720,9 miliar. namun, dalam apbd perubahan, target tersebut naik signifikan menjadi rp1,63 triliun. sedangkan untuk tahun 2026, target pkb di apbd murni diproyeksikan sekitar rp1,3 triliun.
“target pkb di apbd murni 2025 sebesar rp720,9 miliar karena saat itu ada asumsi opsen pajak yang real time dipotong langsung ke 15 kabupaten/kota sesuai pembagiannya. pada apbd perubahan, target dinaikkan menjadi rp1,63 triliun,” jelasnya.
ia menambahkan, sebelum adanya opsen pajak pada 2024, realisasi pkb sudah mencapai rp1,5 triliun. dengan tambahan rp630 miliar dari opsen, ada potensi kenaikan sekitar rp570 miliar untuk target 2025.
lebih lanjut, munir memberikan dua catatan penting bagi bapenda dalam menghadapi target tahun 2026. pertama, ia meminta data wajib pajak 2025 dijadikan dasar integrasi antara nomor induk kependudukan (nik) dengan objek pajak.
“harapannya, saat masyarakat menempelkan ktp di perangkat digital, kewajiban pajak kendaraan yang terhubung dengan nik bisa langsung muncul. jadi benar-benar online, digital, dan terintegrasi dengan data kependudukan,” terang munir.
kedua, ia menekankan pentingnya sistem aplikasi yang memudahkan wajib pajak mengecek apakah pembayaran pkb sudah masuk ke kas daerah (kasda).
“ke depan, pembayaran tunai di loket sebaiknya ditiadakan. semua harus berbasis digital,” pungkasnya.
sebelumnya, semangat gubernur lampung rahmat mirzani djausal meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak kendaraan bermotor (pkb) tampaknya belum bisa diimbangi oleh badan pendapatan daerah (bapenda). 
bahkan, gubernur mirza pun bersusah payah untuk melakukan perpanjangan program keringanan pajak kendaraan yang semula hingga 31 juli menjadi 30 oktober 2025. 
masih ada waktu tiga bulan lebih lagi sebelum tahun anggaran berakhir. namun, kepala bapenda lampung slamet riadi terkesan pesimistis terhadap capaian pkb. 
hal ini bahkan diungkapkan dalam konferensi pers kepada awak media pada selasa (23/9). 
di mana, prognosis atau prediksi capaian pkb hingga akhir tahun 2025 hanya 42,20 persen dari target keseluruhan sebesar rp1,630 triliun. yakni sekitar rp685 miliar saja. 
angka ini terjun bebas jika dibandingkan realisasi pkb di tahun anggaran 2024, yakni tercatat rp1,05 triliun. angka ini juga meningkat rp21,4 miliar dari tahun 2023. 
sementara, data bapenda per 20 september 2025 sebesar rp506,84 miliar. 
dalam konferensi pers tersebut, slamet mengungkapkan rendahnya capaian pkb dipengaruhi beberapa faktor. di antaranya data potensi yang tidak riil serta rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap tunggakan lebih dari lima tahun, yang hanya sekitar 2 persen. 
selain terkesan menyalahkan wajib pajak, dia juga mengungkapkan rendahnya realisasi pkb ini juga lantaran mendagri tito karnavian. yakni adanya kebijakan relaksasi pajak sesuai edaran menteri dalam negeri, yang turut berpengaruh.
kendati prognosisnya jeblok, slamet mengaku capaian masih meningkat dengan adanya berbagai upaya intensifikasi dan inovasi yang sedang dilakukan.
namun, dia tidak merincikan seperti apa upaya dan inovasi yang dilakukan. 
di beberapa daerah lain, ada yang dilakukan dengan menggelar razia gabungan dengan stake holder, berikut dilakukan dengan sosialiasi. seperti di makassar, yang digelar di jl. boulevard, satu kali razia saja bisa meraup pendapatan rp180 juta. 
“sampai hari ini kami terus bekerja secara maksimal dan berinovasi agar capaian ini sampai dengan akhir tahun dapat melebihi prognosis yang kami sampaikan,” kata slamet.
kemudian, untuk bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) prognosis realisasi mencapai 107,31 persen, sementara pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) sebesar 105,63 persen, didorong tren konsumsi bbm pada triwulan ii dan iii tahun 2025.
untuk pajak air permukaan (pap), prognosisnya 94,87 persen. realisasi lebih rendah karena perbedaan potensi riil pada perusahaan perkebunan, khususnya pt sugar group company yang volume pemakaian airnya jauh lebih kecil dibanding pt gunung madu.
sementara itu, pajak rokok dipastikan tercapai 100 persen karena bersifat transfer dari pemerintah pusat. pajak alat berat diproyeksikan 96,55 persen, dengan kontribusi utama dari sektor perkebunan dan pertambangan. 
adapun opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb) baru tercapai 38,75 persen.
“struktur pendapatan daerah 2025 menunjukkan capaian positif pada bbnkb, pbbkb, dan pajak rokok. namun, masih ada tantangan pada pkb, air permukaan, dan pajak mineral bukan logam. kami berkomitmen melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta perbaikan basis data wajib pajak agar target dapat tercapai optimal,” ujar slamet.
 
selain pajak, sektor retribusi daerah diproyeksikan menutup tahun dengan capaian 102,76 persen. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan 99 persen, sedangkan pendapatan asli daerah (pad) lainnya yang sah sebesar 66,83 persen. sehingga untuk pendapatan asli daerah, prognosis sampai akhir tahun diproyeksikan sebesar 76,89 persen.
kabid pajak bapenda lampung, intania purnama, menambahkan masih ada potensi data kendaraan yang tidak bisa ditagih karena berbagai alasan.
“memang ada potensi masuk data namun tidak bisa ditagih, seperti kendaraan rusak berat, musnah, hilang, atau dijual tapi tidak dilaporkan dan tidak dilakukan bbnkb,” jelas intania.
ia menegaskan pihaknya terus berinovasi untuk mengoptimalkan realisasi pajak, khususnya pkb dan bbnkb dengan berkolaborasi bersama kabupaten/kota. 
bapenda juga membentuk tim percepatan optimalisasi pad di uptd i bandar lampung yang bekerja sama dengan pemkot bandar lampung, kepolisian, dan jasa raharja. “kami berikan data kendaraan yang bisa ditagih sampai tingkat rt, sehingga penagihan lebih efektif,” ujarnya.
sebagai upaya mempermudah layanan, saat ini telah tersedia dua unit samsat digital drive thru di kota bandar lampung. lokasinya berada di jl za pagar alam, tepatnya di areal dinas perpustakaan provinsi lampung, dan di jl jaksa agung r.i. soeprapto, teluk betung, depan lapangan korpri kantor gubernur lampung. 
pemerintah provinsi (pemprov) lampung terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah di sisa waktu tahun anggaran 2025.
hal ini disampaikan sekretaris daerah (sekda) provinsi lampung, marindo kurniawan, menanggapi prognosis pajak daerah yang dipaparkan badan pendapatan daerah (bapenda).
“kita berharap prognosis yang disampaikan bapenda tidak tepat. artinya, realisasi bisa lebih tinggi dari perkiraan. masih ada waktu hingga desember, dan kita dorong bapenda bekerja maksimal dalam merealisasikan pendapatan daerah,” ujar marindo saat ditemui di ruang abung, selasa 23 september 2025.
ia juga menyoroti sektor pajak kendaraan bermotor yang menjadi penopang utama apbd provinsi lampung. karena itu, bapenda bersama uptd diminta memaksimalkan upaya pemungutan pajak tersebut.
“pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung. program pemutihan sudah kita lakukan, fasilitas pembayaran pajak juga dipermudah, bahkan ada layanan hingga tengah malam. namun, hasilnya masih belum maksimal. masih ada tiga bulan ke depan untuk digembleng dan dioptimalkan,” pungkas marindo.
menurutnya, pendapatan daerah yang telah ditetapkan mengacu pada potensi di lampung. karena itu, bapenda bersama organisasi perangkat daerah (opd) terkait diminta lebih intens berkoordinasi agar target dapat tercapai.
meski demikian, marindo menekankan bahwa pemprov juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi pendapatan tidak sesuai rencana.
“kalau pun hanya terealisasi sesuai prognosis, dari sisi belanja sudah mulai berhati-hati. ada efisiensi, pengetatan, dan memilah belanja wajib, tidak wajib, serta yang tidak mengikat bisa ditunda terlebih dahulu,” jelasnya.
marindo menegaskan dua strategi utama pemprov, yakni menggenjot pendapatan daerah sekaligus mengatur belanja secara ketat.
“tujuannya agar tidak terjadi tunda bayar. ini bisa dicegah kalau perhitungan dari awal dilakukan dengan cermat,” tegasnya. (pip/c1/abd)