Kabar pembatalan tender ini mengejutkan para penyedia jasa konstruksi. Salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa.
“Semua tahapan sudah kami ikuti, biaya persiapan sudah keluar, tenaga sudah dikerahkan. Eh, ujung-ujungnya dibatalkan tanpa alasan jelas. Kalau memang ada kesalahan dokumen, harusnya bisa diperbaiki, bukan serta-merta batal,” ujarnya dengan nada geram.
Menurut informasi yang diterima BPBJ dari LKPP, kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Lampung. Beberapa daerah lain pun mengalami hal serupa, dimana sistem LPSE melakukan pembatalan otomatis tanpa instruksi Pokja.
Namun, untuk proyek senilai miliaran rupiah, terlebih di bidang pendidikan, kejadian ini dinilai fatal dan bisa menghambat pembangunan sarana belajar di Tulangbawang.
Puadi Jailani menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga transparansi. “Kami pastikan semua berjalan sesuai aturan. Keputusan akhir tetap di LKPP. Kami tunggu arahan pusat,” katanya. (pip/c1/yud)