Menurutnya, kenaikan ini belum sesuai dengan rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengusulkan iuran sebesar Rp70.000 per orang per bulan untuk iuran PBI, sehingga BPJS Kesehatan belum terhindar dari jurang defisit.
’’Dengan potensi terjadinya defisit, maka JKN akan kembali mengulang persoalan pada 2014-2019 yang memang terjadi defisit total,” ungkap Timboel.
Timboel juga secara khusus menyoroti penurunan anggaran subsidi iuran bagi peserta mandiri yang turun dari Rp7.000 menjadi Rp4.200 per bulan.
Menurut Timboel, langkah ini berpotensi menjauhkan lebih banyak orang miskin dari akses JKN. Hal itu disebutnya kontraproduktif dengan tujuan utama APBN 2026 yang seharusnya memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan meringankan beban masyarakat.
’’Dengan alokasi iuran PBI pada 2026 yang tidak sesuai rekomendasi DJSN, maka target memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan akan sulit tercapai, dan malah menjadi kontraproduktif,” ungkap Timboel. (beritasatu.com.)