JAKARTA, RADAR LAMPUNG – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) terus menjalankan amanah pemerintah sebagai motor pemerataan pembangunan, pembuka akses wilayah terpencil, dan pencipta pusat ekonomi baru.
Salah satu fokusnya adalah sektor pendidikan. Di setiap wilayah perkebunan yang dibangun, perusahaan pelat merah ini mendirikan fasilitas sekolah sesuai kebutuhan masyarakat setempat, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA.
Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, mengungkapkan bahwa peran tersebut telah dijalankan sejak awal berdirinya perusahaan. “Sejak berdiri, PTPN memegang peran sebagai agent of change sekaligus agent of development. Kami membantu pemerintah membuka lapangan kerja, mengembangkan pusat ekonomi di pelosok, dan salah satu langkah strategisnya adalah menyediakan pendidikan bagi masyarakat sekitar,” jelas Teddy, dalam keterangan pers, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, ratusan sekolah yang dibangun perusahaan telah melahirkan ribuan hingga jutaan lulusan, yang kemudian berkontribusi di berbagai bidang. Meski kini orientasi bisnis semakin dominan, misi sosial seperti penyediaan pendidikan tetap dipertahankan.
Teddy menambahkan, keberadaan sekolah di lokasi perkebunan awalnya juga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak karyawan yang tinggal di wilayah terpencil. “Banyak karyawan membawa keluarga ke kebun atau pabrik yang jauh dari kota. Mereka membutuhkan sekolah yang layak, sehingga perusahaan membangun fasilitas tersebut. Namun sekolah ini terbuka untuk masyarakat umum, sehingga terjadi interaksi dan pertukaran budaya,” ujarnya.
Berdasarkan data manajemen, PTPN I saat ini memiliki 23 unit PAUD, 154 unit TK, 33 unit SD, 10 unit SMP, dan 5 unit SMA yang tersebar dari Aceh hingga Sulawesi.
Aris Handoyo, Sekretaris Perusahaan PTPN I, menjelaskan bahwa PAUD dan TK dikelola penuh oleh perusahaan, mulai dari biaya operasional, gaji guru, hingga penyediaan fasilitas belajar. Sementara untuk SD, SMP, dan SMA, perusahaan merintis pembangunan di lahan milik PTPN I, melengkapi fasilitas dasar, lalu menyerahkannya kepada pemerintah daerah agar menjadi sekolah negeri.
“Kami memulai dengan membangun gedung, menyediakan perlengkapan, bahkan karyawan turut menjadi pengajar. Seiring waktu, pemerintah daerah menambah ruang kelas dan guru. Sekolah-sekolah itu kemudian berkembang hingga akhirnya sepenuhnya dikelola pemerintah,” ujar Aris.
Ia menilai investasi di bidang pendidikan ini penting untuk membentuk generasi yang terampil dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian daerah. (*)