Gubernur Mirza Prihatin Kelangkaan Solar, Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Penimbunan

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan keprihatinannya atas kelangkaan solar subsidi yang kembali meresahkan masyarakat.

Sorotan itu mencuat setelah beredarnya video penggerebekan pengecoran solar oleh warga Desa Srimenanti, Kecamatan Bandarsribhawono, Lampung Timur, pada Minggu (16/11) malam.

Dalam video tersebut, warga memergoki sebuah truk yang diduga melakukan pengisian solar secara ilegal menggunakan tangki besar yang disembunyikan di balik terpal. 

Truk itu terparkir di samping dispenser SPBU saat warga menggerebek lokasi yang ditengarai sebagai tempat penimbunan BBM bersubsidi.

Peristiwa ini memperpanjang daftar keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh solar dan BBM subsidi di sejumlah wilayah. 

Mirza –sapaan akrab gubernur– mengaku menerima banyak laporan warga yang kesulitan beraktivitas akibat kelangkaan tersebut.

’’Saya sedih sekali, karena banyak laporan masyarakat kepada saya tentang langkanya solar dan BBM. Mereka yang ingin pergi ke kebun atau bertani kesulitan mendapatkan bensin. Mau mengantar barang pun susah karena solar sulit didapat. Para nelayan yang hendak melaut juga mengalami kesulitan yang sama. Laporan seperti itu sangat banyak,” ujar Mirza di Hotel Horison, Selasa (18/11).

Gubernur juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan distribusi solar yang diduga menjadi salah satu pemicu kelangkaan. Ia menegaskan bahwa solar subsidi adalah hak masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya.

“Saya melihat adanya penyalahgunaan distribusi solar. Saya berharap kepolisian dapat bertindak tegas dan mengusut tuntas masalah ini. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Mengapa bisa terjadi? Solar subsidi adalah hak masyarakat, hak petani, dan hak nelayan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan sehingga merugikan banyak orang,” tegas Mirza.

Ia meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Kami mendorong kepolisian untuk segera mengambil tindakan. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” imbuhnya.

Selain penindakan hukum, Pemprov Lampung juga mengajukan penambahan kuota BBM subsidi guna mengatasi dampak kelangkaan di lapangan.

“Saat ini kami juga sedang mengajukan permintaan kuota tambahan BBM subsidi, karena kondisi seperti ini tentu tidak baik,” kata Mirza. 

Pemerintah berharap langkah penegakan hukum dan penambahan kuota dapat segera menstabilkan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa hambatan.