BANDARLAMPUNG - Gerbang mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali bergerak. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah janji tiga pejabat tinggi pratama di lingkungan pemprov.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung pada Rabu (16/7) siang di ruang rapat utama Gubernur Lampung.
Ketiga pejabat tinggi pratama yang dilantik dan diambil sumpah yaitu Meiry Harika Sari dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung.
Kemudian Descatama Paksi Moeda dimutasi dari Kepala Dispora Lampung menjadi Sekretaris DPRD Lampung dan Tina Malinda dari Sekretaris DPRD Lampung menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Lampung.
Sementara, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menunjuk Rendi Reswandi sebagai Pelaksana tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung.
Kabid Mutasi dan Promosi BKD Lampung tersebut, sekaligus mengisi Plt Kepala BKD Lampung setelah Meiry Harika Sari di rolling menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung.
BACA JUGA:Wamendagri Tekankan Strategi Mitigasi untuk Cegah PSU dan Pilkada Ulang Berulang
Hal tersebut dibenarkan oleh Mirza usai melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemprov Lampung, pada Rabu 16 Juli 2025 di ruang rapat utama Gubernur Lampung.
"Rendi Reswandi (Plt Kepala BKD Lampung, red) nanti SK nya akan diserahkan oleh pak sekda," ujar Mirza.
Dalam sambutannya, Mirza berpesan agar para pejabat yang dilantik dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi hasil.
Mirza menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat struktur organisasi yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Pemerintah Provinsi Lampung memastikan bahwa setiap langkah yang diambil jajaran pimpinan tinggi harus membawa perubahan positif, baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Mirza.
Pada kesempatan tersebut, Mirza mengingatkan bahwa amanah jabatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika birokrasi, serta senantiasa mengedepankan kerja kolaboratif demi mewujudkan program-program prioritas daerah. (pip/c1/yud)