JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyaluran Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tercatat senilai Rp18,77 triliun sepanjang Semester I-2025.
Melalui Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2025, Kemenkeu mencatat jumlah tersebut setara dengan 115.930 unit rumah atau 57,7 persen dari target sebanyak 220.000 unit rumah hingga akhir 2025.
"Sampai akhir Semester I-2025, penyaluran FLPP telah mencapai 115.930 unit rumah atau 57,7 persen dari target 220.000 unit rumah atau ekuivalen dengan dana sebesar Rp18.77 triliun," bunyi laporan tersebut.
Selanjutnya terdapat proyeksi tambahan nilai investasi pemerintah pada program FLPP dan PT SMI (Persero) yang diproyeksikan terealisasi pada Semester II-2025.
Investasi tambahan untuk program FLPP tersebut diarahkan guna mendukung pembiayaan KPR bagi 130.000 unit rumah MBR. Sehingga total target dapat ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
"Adapun tujuan dari penambahan target program FLPP adalah untuk meningkatkan persentaase kepemilikan rumah oleh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor lain serta mendukung program pembangunan 3 juta rumah," bunyi laporan tersebut.
Sebelumnya, Kemenkeu telah menyalurkan Rp12,59 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema FLPP hingga 31 Mei 2025.
Jumlah tersebut tercatat tumbuh dari sebelumnya hanya Rp10,96 triliun pada April 2025. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya. Khusus 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah. (jpc/c1)