Sertifikat ini dapat dikeluarkan oleh MUI atau lembaga yang diakui, dan menjadi syarat bagi siapa pun yang hendak menyembelih hewan qurban secara publik.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi lintas sektor: Pemerintah pusat dan daerah: menyiapkan infrastruktur RPH, regulasi sertifikasi, serta pengawasan kesehatan hewan; Peternak rakyat: meningkatkan manajemen pemeliharaan dan memanfaatkan layanan kesehatan hewan; Organisasi Islam dan lembaga zakat: memastikan pelaksanaan qurban sesuai syariat dan standar mutu; Masyarakat konsumen: memilih hewan qurban dari sumber terpercaya dan mendukung penyembelihan di tempat yang higienis.
Digitalisasi juga dapat membantu. Platform berbasis teknologi dapat menghubungkan peternak, panitia qurban, dan konsumen dalam satu sistem informasi yang transparan.
Data asal ternak, pemeriksaan kesehatan, lokasi penyembelihan, dan distribusi daging dapat dipantau secara real-time.
Qurban adalah ibadah besar yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan asal-asalan.
Kita harus berkomitmen menjadikan momen qurban sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, baik bagi hewan, peternak, maupun masyarakat penerima manfaat. Meningkatkan kesehatan dan keamanan hewan qurban adalah tanggung jawab kolektif.
Dengan sistem yang baik, peternak rakyat akan sejahtera, konsumen merasa aman, dan nilai ibadah qurban semakin sempurna.
Sudah saatnya kita tidak hanya fokus pada kuantitas hewan yang disembelih, tetapi juga kualitas pelaksanaannya. Karena sejatinya, qurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam bingkai ibadah. (*)
*) Guru Besar Produksi Ternak Ruminansia dan anggota Ikaperta Unila