Komisi III DPR Dukung Tambahan Anggaran Kejaksaan dan Polri Tahun 2026

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 07 Jul 2025 - 21:19

Radar Lampung Baca Koran--

BANDAR LAMPUNG - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Agenda utama rapat membahas laporan realisasi anggaran 2024–2025 serta pagu indikatif anggaran Kejaksaan RI untuk 2026.

Plt. Jaksa Agung Muda, Dr. Narendra Jatna, memaparkan bahwa hingga 30 Juni 2025, realisasi belanja Kejaksaan baru mencapai 37,53 persen dari total pagu Rp24,42 triliun.

“Total realisasi anggaran tercatat Rp9,16 triliun dari pagu Rp24,42 triliun,” ungkap Narendra.

Untuk 2026, Kejaksaan hanya mendapat pagu indikatif Rp8,96 triliun. Namun, pihak Kejagung mengajukan kebutuhan riil sebesar Rp27,49 triliun, yang terbagi dalam Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp2,19 triliun serta Program Dukungan Manajemen Rp25,29 triliun.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana Soediro, menyatakan dukungannya.

“PDI Perjuangan mendukung penuh usulan yang diajukan mitra kerja,” ujar Dede.

Dukungan serupa juga datang dari Fraksi Golkar. Rikwanto menekankan pentingnya optimalisasi anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya berharap anggaran yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ucapnya.

Rapat pun berujung pada keputusan Komisi III DPR RI untuk memperjuangkan tambahan anggaran Kejaksaan hingga Rp18,52 triliun, sehingga total anggaran Kejaksaan RI pada 2026 menjadi Rp27,49 triliun.

________________________________________

Sementara itu, Komisi III DPR RI juga mengadakan rapat kerja terpisah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada hari yang sama. Rapat membahas realisasi anggaran 2024, perkembangan 2025, serta pagu indikatif 2026.

Dalam paparannya, Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat selaku Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) menjelaskan bahwa realisasi anggaran Polri pada 2024 mencapai 97,49 persen dari pagu Rp140,08 triliun.

komisi iii dpr dukung tambahan anggaran kejaksaan dan polri tahun 2026                            bandar lampung - komisi iii dpr ri menggelar rapat kerja bersama kejaksaan agung di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (7/7/2025). 
agenda utama rapat membahas laporan realisasi anggaran 2024–2025 serta pagu indikatif anggaran kejaksaan ri untuk 2026.
plt. jaksa agung muda, dr. narendra jatna, memaparkan bahwa hingga 30 juni 2025, realisasi belanja kejaksaan baru mencapai 37,53 persen dari total pagu rp24,42 triliun.
“total realisasi anggaran tercatat rp9,16 triliun dari pagu rp24,42 triliun,” ungkap narendra.
baca juga:calo berkedok fotokopi di samsat bandarlampung 
untuk 2026, kejaksaan hanya mendapat pagu indikatif rp8,96 triliun. namun, pihak kejagung mengajukan kebutuhan riil sebesar rp27,49 triliun, yang terbagi dalam program penegakan dan pelayanan hukum rp2,19 triliun serta program dukungan manajemen rp25,29 triliun.
menanggapi hal tersebut, anggota komisi iii dpr dari fraksi pdi perjuangan, dede indra permana soediro, menyatakan dukungannya.
“pdi perjuangan mendukung penuh usulan yang diajukan mitra kerja,” ujar dede.
dukungan serupa juga datang dari fraksi golkar. rikwanto menekankan pentingnya optimalisasi anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“saya berharap anggaran yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ucapnya.
rapat pun berujung pada keputusan komisi iii dpr ri untuk memperjuangkan tambahan anggaran kejaksaan hingga rp18,52 triliun, sehingga total anggaran kejaksaan ri pada 2026 menjadi rp27,49 triliun.
________________________________________
sementara itu, komisi iii dpr ri juga mengadakan rapat kerja terpisah dengan kepolisian negara republik indonesia (polri) pada hari yang sama. rapat membahas realisasi anggaran 2024, perkembangan 2025, serta pagu indikatif 2026.
dalam paparannya, komjen pol. wahyu hadiningrat selaku asisten kapolri bidang perencanaan dan anggaran (astamarena) menjelaskan bahwa realisasi anggaran polri pada 2024 mencapai 97,49 persen dari pagu rp140,08 triliun.
“belanja pegawai sudah terealisasi 99,63 persen, belanja barang 97,96 persen, dan belanja modal 94,37 persen,” terang wahyu.
ia juga menyebut realisasi anggaran untuk program prioritas nasional 2025 baru mencapai 34,53 persen dari alokasi rp16,37 triliun. karena itu, polri mengajukan tambahan anggaran rp63,79 triliun untuk tahun anggaran 2026, dengan alasan adanya kebutuhan operasional di wilayah baru, cyber security, hingga penjagaan perbatasan.
rikwanto dari fraksi golkar mendukung penuh usulan tersebut.
“kalau dilihat perinciannya memang masuk akal. ada pengembangan wilayah baru seperti papua tengah dan papua barat, kebutuhan pembangunan, operasional, sampai pendidikan untuk penguatan sdm,” jelasnya.
senada, dede dari fraksi pdi perjuangan juga menyetujui penambahan tersebut, meskipun menekankan perlunya koordinasi lintas pihak.
“kami mendukung, tetapi penetapan anggaran juga perlu sinkronisasi lintas komisi,” imbuhnya.
komisi iii dpr ri pun menyetujui tambahan anggaran polri sebesar rp63,79 triliun, menjadikan total pagu indikatif polri pada 2026 sebesar rp173,46 triliun. (disway/abd)