Berpotensi PHK Karyawan hingga Rugi Rp24,807 T
JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) buka suara soal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Salah satunya karena turut memangkas biaya seremonial, termasuk akomodasi meeting dan pertemuan di hotel.
Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan, industri perhotelan akan mengalami penurunan okupansi hingga pengurangan tenaga kerja imbas diterapkannya efisiensi anggaran oleh pemerintah.
"Yang sekarang terjadi adalah pangsa pasar pemerintah adalah 40 persen. Jadi kalau si 40 persen hilang ini, ya otomatis akan berdampak pada okupansi hotel," kata Haryadi, Kamis (13/2).
"Secara total okupansi nasional itu 2024 mencapai 54 persen, pemerintah totalnya 40 persen sendiri. Jadi bisa bayangin, kalau 40 persen ini hilang pasti pengaruhnya akan besar," sambung Haryadi.
Haryadi juga membeberkan, dari efisiensi anggaran pemerintah berpotensi industri perhotelan se-Indonesia akan kehilangan pendapatan alias rugi mencapai Rp24,807 triliun.
Jumlah tersebut berasal dari potensi kehilangan pendapatan dari akomodasi kamar Rp16,538 triliun dan meeting sekitar Rp8,269 triliun.
"Jadi gini, pemotongan anggaran ini kan cukup signifikan ya. Jadi untuk akomodasi aja, kamar aja, potensinya itu adalah Rp16,538 triliun, untuk meeting itu kira-kira Rp8,269 triliun, jadi totalnya itu adalah Rp24,807 triliun," beber Haryadi.