Selain itu, Haryadi juga mengungkapkan tak hanya dari pemerintah pusat, industri perhotelan di daerah pun siap-siap makin terpuruk. Pasalnya, banyak daerah yang juga melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal, ujar Haryadi, pangsa pasar pemerintah daerah mencapai 70 persen. "Daerah itu bahkan bisa mencapai sampai 70 persen pangsa pasar pemerintah. Jadi itu dampaknya pasti akan sangat terasa ya," ungkapnya.
Sementara terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan, Haryadi pun tak menampik hal tersebut akan terjadi usai efisiensi anggaran dilakukan pemerintah.
Adapun kini, Haryadi menyebut PHRI masih belum menerima laporan dari anggotanya terkait PHK karyawan hotel. Kendati demikian, ia menyebut penyesuaian jumlah karyawan dimungkinkan terjadi menyesuaikan kondisi pasar.
"Sekarang belum (ada PHK), tapi kalau ini nanti berlanjutan ya, otomatis hotel akan menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. Misalnya, dia punya 200 kamar, kan nggak mungkin dia buka semuanya 200," jelas Haryadi.
"Dengan situasi pasarnya turun kan gitu kan. Nah pasti dia akan menyesuaikan gitu. Jadi itu kalau berlanjutan sudah pasti PHK. Karena posisinya untuk bertahan kelangsungan operasi," tutup Haryadi.
Merespons hal ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta untuk tidak mengaitkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta dengan efisiensi anggaran pemerintah.
"Ini gini, saya ingin meluruskan PHK itu di sektor swasta. Ini adalah efisiensi di APBN 2025, di mana skup lapangannya itu adalah ASN, kementerian/lembaga, TNI, dan Polri," kata Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).