Kondisi ini memang masih belum menunjang pembangunan infrastruktur di Lampung.
Salahsatu skema yang digunakan pemerintah sebelumnya adalah menggunakan pinjaman atau bantuan dari pemerintah pusat.
"Hanya sekitar Rp1 triliun dari APBD yang dapat dialokasikan secara fleksibel oleh kepala daerah. Karena itu, membangun Lampung dengan hanya mengandalkan APBD tentu sulit," katanya.
Dijelaskan RMD, bahwa Provinsi Lampung membutuhkan skema kerja sama dengan pihak swasta serta bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, termasuk Media Massa.
Ini juga berkaitan dengan Lampung yang akan dibentuk kedepannya semakin ramah dengan investor.
Baginya, dalam pembangunan ekonomi tentu investor dibutuhkan.
“Tapi kita juga harus cermat. Investasi bisa berkolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, dengan petani dan pemerintah. Sehingga punya daya ungkit baik dan pendapatan banyak,” katanya.
“Ke depan akan menyajikan satu daerah ramah terhadap investasi. Bukan hanya pemerintahnya memudahkan proses tapoi segala hal baukj teknis maupuin non teknis sosial hukum akan kita buat nyaman,” jelasnya.
Mengenai keberlanjutan Kotabaru, kata dia, pihaknya berkomitmen melanjutkan Kota Baru. Di mana, saat ini baru dirasakan ditengah kepadatan Kota Bandar Lampung, buth perluasan potensi.
“Ternyata kita baru merasakan balam sudah sesak padat. Kita butuh perluasan potensi, hanya ada di kota baru. Kita butuh tempat pertumbuhan ekonomi baru, karenanya komitmen kita melanjutkan. Tapi kita butuh beberapa hal karena APBD kita kecil,” kata dia.
Salah satu upayanya adalah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menjadikan Kotabaru sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).
’’Yang jelas kita usulkan menjadi PSN. Twrapi kan ada variabel-variabelnya. Yang menjadi PR agar pengusaha bisa masuk ke sana adalah bagaimana di sana juga bisa punya masa depan yang untung,” kata dia. (abd)