JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat, fokus utamanya adalah pelaksanaan pilkada serentak 2024 serta digitalisasi sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
’’Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Kami akan konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/10).
Setelah itu, Tito melanjutkan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diadakan setiap pekan sejak September 2022. Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan berhenti jika Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.
Kemendagri juga akan melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin, mengingat Tito kini memiliki dua wakil menteri yang dapat berbagi tugas di daerah.
Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, hingga ketahanan pangan. Tito tidak menampik bahwa beban di Kemendagri cukup berat, namun hal ini sangat terkait dengan peran pemerintah daerah sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.
“Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan, dan sebagainya untuk menangani masalah pangan,” jelasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Pelantikan ini mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri untuk periode kedua.
Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah guna memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
“Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait desk pilkada, karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi konflik yang ada,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Bima menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data dari desk pilkada. Dia juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama pelaksanaan pilkada, serta mengantisipasi kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.
“Setiap perkembangan, sekecil apa pun, harus selalu di-update dan dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Bima mengungkapkan akan ada langkah konkret untuk mengoordinasikan data dari desk pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif di daerah.
Bima juga meminta kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan mengenai kesiapan desk pilkada kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.
“Tolong dilaporkan kepada Pak Pj. untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri agar kami semua di Kemendagri fokus mengawasi pilkada, melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, dan memastikan birokrasi tetap netral serta melayani masyarakat,” pungkas Bima. (ant/abd)