Viktor juga menekankan perlunya pengawasan ketat dan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan kampanye. Ia berharap MK dapat memproses perkara ini secara cepat, mengingat tahapan kampanye akan dimulai pada 25 September 2024.
“Kami berharap MK tidak memberikan perlakuan yang berbeda dari perkara Pilkada lainnya, terutama yang berkaitan dengan batas usia calon kepala daerah, dan dapat memutuskan perkara ini sebelum masa pencalonan,” ujar Viktor. (mel/c1/abd)
Kategori :