Dirinya berharap kebijakan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi.
"Kita ketahui sektor konstruksi dan perumahan itu multiplier efeknya tinggi,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan target Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 menjadi 200.000 unit. Kebijakan ini juga akan mulai berjalan pada 1 September 2024.
"Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kemampuan kelas menengah dalam mendorong sektor konstruksi. Kita tahu bahwa sektor konstruksi dan perumahan memiliki efek pengganda yang tinggi," tambahnya.
BACA JUGA:Libas Verona 3-0, Juventus Kuasai Klasemen Serie A
Sebagai informasi, PPN rumah dibebankan kepada pembeli dengan tarif sebesar 11% dari harga hunian. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).(Investor.id/pip)