Namun, keputusan mengenai calon Gubernur Jakarta belum final, serta dua provinsi lainnya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI P.
"Untuk Jakarta, kami masih menunggu keputusan dari Ibu Mega," kata Hasto.
Selain Jakarta, keputusan mengenai calon untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang merupakan provinsi penting, juga belum diumumkan.
Nama Anies Baswedan sempat menjadi perhatian sebagai kandidat potensial dari PDI P untuk Pilgub Jakarta. Masinton Pasaribu, anggota PDI P, sebelumnya mengungkapkan bahwa Anies Baswedan akan diusung oleh partainya, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru.
BACA JUGA: Aliansi Lampung Menggugat Sampaikan 4 Tuntutan Kawal Putusan MK
Masinton menambahkan bahwa PDI P akan menggunakan keputusan MK sebagai acuan untuk pencalonan, mengingat partai harus memenuhi ambang batas suara minimal 7.5 persen.
Ia juga mengkritik revisi yang dilakukan Badan Legislasi DPR, yang mengusulkan ambang batas suara lebih tinggi untuk Pilkada dan Pilpres.
"Biarlah rakyat yang menilai apakah demokrasi di Indonesia berada dalam kondisi baik menjelang Pilkada 2024 ini," tegas Masinton.
Ia mengajak partai-partai lain untuk bersuara dan menolak perubahan aturan yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Sebelumnya DPP PDIP telah mengumumkan para kandidat calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2024 dalam sebuah acara di Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di hadapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, beserta jajaran petinggi partai, termasuk Bendahara Umum DPP PDIP, Olly Dondokambey, dan beberapa Ketua DPP PDIP seperti Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga, dan lainnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu. Menurut Hasto, pengumuman calon kepala daerah gelombang pertama ini dilakukan secara serentak melalui format hybrid, dengan perwakilan dari seluruh provinsi hadir di Kantor DPP PDIP.
Dari 13 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan, tidak ada satupun yang berasal dari Provinsi Lampung. Hasto menjelaskan bahwa partai telah mengumumkan paslon cakada untuk 292 kabupaten/kota, namun nama-nama calon dari Lampung belum diumumkan.
Surat Keputusan (SK) untuk para bakal calon kemudian diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Hingga saat ini, rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Lampung masih belum diputuskan.
Di tingkat provinsi, calon-calon yang diumumkan berasal dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Sulawesi Tengah, dan Maluku.