Diberitakan sebelumnya, ratusan kepala SD di Kota Bandarlampung mengeluh. Hal ini dipicu oleh pungutan sebesar Rp4,85 juta per orang untuk kebutuhan study tour ke Bali.
BACA JUGA:Kelompok Preman Bersenjata Aniaya Massa Aksi Tolak Angkutan Batu Bara
Mirisnya, pungutan yang dilakukan oleh oknum kepsek pada Januari lalu tersebut bersifat wajib. Dari 177 SD yang ada di Kota Bandarlampung, terkumpul dana hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp858,45 juta.
Menurut sumber Radar Lampung, pungutan tersebut dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kota Bandarlampung Kusrina.
“Satu orang diminta Rp4.850.000. Kalau belum bayar kami ditagih-tagih seperti punya utang,” kata sumber tersebut.
Saat melakukan pembayaran, mereka dijanjikan akan berangkat pada Maret 2024 lalu. Namun, hingga saat ini agenda itu tak kunjung terlaksana.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan serta kebingungan di kalangan para kepsek. Apalagi, belakangan ada imbauan untuk menabung guna keperluan trip ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). “Sampai sekarang belum ada kejelasan soal study tour ke Bali. Kabar terbaru justru ada rencana mau dialihkan ke Palembang. Itu kadis malah yang ngomong: ‘kita ini mau jalan-jalan ke Palembang, harus nabung dari sekarang’,” jelasnya menirukan pengumuman yang mereka dapat.
Kepada Radar Lampung, sumber lain menyampaikan keberatannya terkait pungutan biaya study tour tersebut. Menurut sumber itu, uang sebesar Rp4,85 juta terbilang besar. Lantaran uang tersebut berasal dari kocek pribadi.
Apalagi, lanjutnya, sebagai orang tua pihaknya harus pula memenuhi beragam biaya kehidupan keluarga. “Kan kami juga harus bayar sekolah anak, bensin, makan dan lain-lain,” cetusnya.
“Bagi saya uang segitu udah besar, sementara pengeluaran untuk keluarga di rumah harus dipenuhi setiap hari,” sambungnya.
Sementara, sambungnya, kegiatan tersebut dinilai tidak benar-benar bermanfaat. “Urgensinya apa gitu lho,” tukasnya.
Dikonfirmasi terkait masalah ini, Ketua K3S yang juga Kepsek SDN 2 Rawalaut Kusrina membenarkan adanya penarikan iuran tersebut. Meski begitu, Kusrina menyatakan, kegiatan itu sama sekali tidak wajib. “Nggak wajib, hanya yang berkenan saja,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 8 Agustus 2024.
Menurutnya, tidak seluruh Kepsek SD di Bandarlampung ikut dalam kegiatan tersebut. Namun, Kusrina mengaku tidak mengetahui angka pasti saat diminta menyebutkan jumlah kepsek yang ikut. “Saya mesti lihat data dulu,” dalihnya.
Kusrina menjelaskan, pihaknya juga telah mengembalikan uang iuran kepada beberapa kepsek yang kebetulan telah pensiun. Ditanya apakah diperbolehkan bagi kepsek membatalkan keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut, Kusrina mempersilahkan.
“Untuk yang memang merasa keberatan ya tidak dipaksakan. Silakan cabut kembali,” tegasnya seraya menyatakan bakal mengembalikan uang iuran bagi kepsek yang membatalkan.
Kusrina menambahkan, ada beberapa alasan yang menyebabkan jadwal kegiatan tersebut mundur. Di antaranya waktu pelaksanaan bertabrakan dengan jadwal pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta inspektorat.