Wali Kota Jakarta Pusat Ancam Pecat ASN yang Tak Netral di Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 19 Jun 2024 - 21:31

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma menegaskan netralitas ASN dalam Pilkada 2024.-FOTO IST -

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya untuk tetap netral selama Pilkada 2024. Ia menyatakan akan memberikan sanksi pemecatan bagi ASN yang terbukti tidak netral.

’’Jika ada yang terang-terangan tidak netral, bisa dikenakan pemecatan,” ujar Dhany saat berada di KPU Jakarta Pusat pada Rabu (19/6).

Dhany menegaskan bahwa sanksi bagi ASN yang tidak netral diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Menurutnya, Pasal 8 ayat 4 PP tersebut menjelaskan berbagai sanksi bagi ASN yang mendukung pasangan calon dalam Pemilu atau Pilkada.

Sanksi yang diatur dalam PP itu meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Sudah ada ketentuan dari Bawaslu dan sanksi sesuai PP 94 terkait disiplin pegawai, terdapat tujuh item terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu,” tambah Dhany.

Sebagai informasi, Pilkada tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada 27 November 2024.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah menekankan kepada seluruh ASN, terutama jajaran kecamatan hingga kelurahan, agar mengedepankan netralitas menuju pilkada serentak 2024.

Hal itu ditegaskannya saat menghadiri pelantikan panitia pengawas kecamatan (panwascam) se-Kota Bandarlampung oleh Bawaslu setempat di Golden Tulip Springhill Bandarlampung, Jumat (24/5).

“Tentu kita sejalan dengan Bawaslu Provinsi dan Kota, mengenai netralitas. Bahwa dalam pelaksaanaan pilkada nanti pilkada benar-benar berjalan secara baik dan kita utamakan penekanan netralitas terhadap ASN,” ujarnya.

Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Bandar Lampung itu juga menjelaskan, demokrasi di Bandar Lampung tetap harus terjaga menuju Pilkada serentak 2024 ini.

Di mana, salahsatu penekanannya adalah bagaimana seluruh pihak, khususnya ASN di Bandar Lampung bisa menjunjung tinggi netralitas.

“Sudah kami sampaikan ke ASN setiap kita rapat, utamakan netralitas, kawan-kawan di kecamatan, kelurahan bantu penyelenggaraan ini secara baik agar tidak ada hambatan,” ujarnya.

Ini juga lantaran beberapa perangkat kelurahan dan kecamatan pada Pemilu 2024 juga ikut diperiksa Bawaslu Kota Bandar Lampung lantaran kasus di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

“Netralitas ini jadi pokok utama agar demokrasi berjalan baik agar kita bisa jadi contoh baik.

wali kota jakarta pusat ancam pecat asn yang tak netral di pilkada 2024                            jakarta  - wali kota jakarta pusat dhany sukma mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) di wilayahnya untuk tetap netral selama pilkada 2024. ia menyatakan akan memberikan sanksi pemecatan bagi asn yang terbukti tidak netral.
’’jika ada yang terang-terangan tidak netral, bisa dikenakan pemecatan,” ujar dhany saat berada di kpu jakarta pusat pada rabu (19/6).
dhany menegaskan bahwa sanksi bagi asn yang tidak netral diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021. menurutnya, pasal 8 ayat 4 pp tersebut menjelaskan berbagai sanksi bagi asn yang mendukung pasangan calon dalam pemilu atau pilkada.
sanksi yang diatur dalam pp itu meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns.
“sudah ada ketentuan dari bawaslu dan sanksi sesuai pp 94 terkait disiplin pegawai, terdapat tujuh item terkait netralitas asn dalam penyelenggaraan pemilu,” tambah dhany.
sebagai informasi, pilkada tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada 27 november 2024.
sebelumnya  wakil wali kota bandarlampung deddy amarullah menekankan kepada seluruh asn, terutama jajaran kecamatan hingga kelurahan, agar mengedepankan netralitas menuju pilkada serentak 2024. 
hal itu ditegaskannya saat menghadiri pelantikan panitia pengawas kecamatan (panwascam) se-kota bandarlampung oleh bawaslu setempat di golden tulip springhill bandarlampung, jumat (24/5). 
“tentu kita sejalan dengan bawaslu provinsi dan kota, mengenai netralitas. bahwa dalam pelaksaanaan pilkada nanti pilkada benar-benar berjalan secara baik dan kita utamakan penekanan netralitas terhadap asn,” ujarnya.
mantan asisten i bidang pemerintahan pemkot bandar lampung itu juga menjelaskan, demokrasi di bandar lampung tetap harus terjaga menuju pilkada serentak 2024 ini. 
di mana, salahsatu penekanannya adalah bagaimana seluruh pihak, khususnya asn di bandar lampung bisa menjunjung tinggi netralitas. 
“sudah kami sampaikan ke asn setiap kita rapat, utamakan netralitas, kawan-kawan di kecamatan, kelurahan bantu penyelenggaraan ini secara baik agar tidak ada hambatan,” ujarnya. 
ini juga lantaran beberapa perangkat kelurahan dan kecamatan pada pemilu 2024 juga ikut diperiksa bawaslu kota bandar lampung lantaran kasus di beberapa tempat pemungutan suara (tps). 
“netralitas ini jadi pokok utama agar demokrasi berjalan baik agar kita bisa jadi contoh baik.  
nanti kita sampaikan ulang kalau itu ada, tentu kita koordinasi dengan bawaslu. segera kita tegur kita tindaklanjuti,” ujarnya. 
sebelumnya, ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye hingga 27 desember 2023.
dalam keterangan yang diterima, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye periode 21 desember hingga 27 desember 2023 terdapat beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran.
dua daerah yang kedapatan dugaan pelanggaran itu adalah dua dugaan money politics di lampung selatan serta satu dugaan pelanggaran netralitas asn di mesuji.
salah satunya di lampung selatan yang berdasarkan laporan masyarakat. laporan itu pada kegiatan kampanye pertemuan tatap muka/pertemuan terbatas calon anggota dpr ri dari pan  di desa kecapi kecamatan kalianda.
saat itu diduga terjadi pelanggaran ketentuan larangan kampanye pemilu. yaitu salah seorang pengurus dpd pan kabupaten lampung selatan selaku petugas/pelaksana kegiatan kampanye tersebut, didga melakukan perbuatan memberikan/membagi-bagikan uang sebesar rp 50.000.
uang diuga diberikan kepada para peserta kampanye setelah kegiatan kampanye.
kemudian, dugaan hal serupa juga terjadi pada kegiatan kampanye calon anggota dprd provinsi lampung dari pan.
dugaan pelanggaran ini terjadi pada giat kampanye di desa banjarmasin kecamatan penengahan.
dugaannya, salah seorang pengurus dpd pan kabupaten lampung selatan selaku petugas/pelaksana kegiatan kampanye tersebut, melakukan perbuatan memberikan/membagi-bagikan uang sebesar rp 50.000,- kepada para peserta kampanye setelah kegiatan kampanye selesai dilaksanakan.
tidak hanya di lampung selatan saja, dugaan pelanggaran juga terjadi di kabupaten mesuji. 
ini berdasarkan hasil pengawasan langsung kegiatan kampanye tatap muka calon anggota dprd kabupaten mesuji dari partai nasdem. lokasinya di desa pangkal mulya kecamatan mesuji timur.
dugaan pelanggarannya yakni, pelibatan pihak-pihak yang dilarang turut-serta dalam kegiatan kampanye pemilu (yaitu kasi pemerintahan dan ketua badan permusyawaratan desa pangkal mas mulya).
“untuk selanjutnya, masing-masing yang bersangkutan diduga ikut serta melakukan perbuatan membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender kepada peserta kampanye lainnya,” kata dia.
sementara, secara kumulatif, terdapat 1.662 giat kampanye di lampung. ini berdasarkan catatan bawaslu prvinsi lampung dari 28 november 2023 hingga 27 desember 2023.
anggota bawaslu lampung kordiv penanganan pelanggaran tari suhaii melalui rilis yang diterima menjelaskan,  periode  21 desember hingga 27 desember 2023 telah dilaksanakan 498 kampanye pemilu.
rinciannya, 487 kampanye peserta pemilu anggota dpr dan dprd provinsi/kabupaten/kota; 7  kampanye peserta pemilu presiden/wakil presiden; dan  kampanye peserta pemilu calon anggota dewan perwakilan daerah.
merujuk datam lampung selatan terbanyak melakukan kampanye dengan 182 kegiatan.
sementara yang paling sedikit adalah di pesisir barat dengan nol kegiatan dan kota metro sebanyak satu kegiatan.
trend dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan kegiatan kampanye periode 21 s.d 27 desember 2023, adalah perbuatan pemberian dan/atau membagi-bagian materi kepada peserta kampanye pemilu diluar ketentuan mengenai bahan kampanye dan pelibatan unsur pemilih yang dilarang terlibat/turut-serta dalam kegiatan kampanye pemilu.
berdasarkan evaluasi, pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu secara umum telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga menunjang terbinanya kondusifitas dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut. beberapa hal yang menjadi attensi sebagai permasalahan umum dalam kegiatan kampanye pemilu periode 21 s.d 27 desember 2023 diantaranya yaitu:
terdapat beberapa kegiatan kampanye caleg pada suatu tingkatan kampanye pemilu yang dalam pelaksanannya melibatkan caleg lainnya dari tingkatan kampanye pemilu yang berbeda meskipun berasal dari partai politik yang sama, namun kegiatan caleg lainnya tersebut tidak dilengkapi sttp dan/atau materi sttp hanya menerangkan 1 (satu) kegiatan kampanye;
masih terdapat beberapa kegiatan kampanye peserta pemilu calon anggota dprd yang belum menyampaikan surat pemberitahuan kepada jajaran kepolisian dan kelembagaan penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya, atau sttp kegiatan kampanye belum terbitnya pada saat kegiatan kampanye dilaksanakan;
terdapat kegiatan reses/kunjungan kerja/sosialisasi kinerja anggota dpr, dpd dan dprd provinsi/kabupaten/kota yang juga menjadi calon anggota legislatif pada pelaksanaan tahapan kampanye; dan
permasalahan terkait tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu secara umum yaitu (1) dispute kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas vis a vis kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka; (2) kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye belum dilengkapi surat pemberitahuan kepada jajaran kepolisian dan kelembagaan penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan (3) belum disertakannya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye pemilu dalam surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian setempat pada pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan/atau kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka. (dsw/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 20 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan