Tindakan Asusila Berujung Pemberhentian Hasyim Asy’ari dari Ketua KPU

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi tegas kepada Hasyim Asy’Ari yang sebelumnya merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku berupa tindakan asusila terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN). DKPP pun memberi sanksi pemecatan.

’’Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Jakarta, Rabu (3/7).

Heddy menjelaskan, putusan ini harus segera dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya. DKPP meminta Jokowi menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari setelah putusan diketut. 

“Presiden RI untuk melakukan putusan ini terhitung 7 setelah putusan ini,” tegasnya. 

Hasyim diadukan ke DKPP karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang panitia pemilihan luar negeri. Pelaporan korban diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI). 

Kuasa hukum korban, Maria Dianita Prosperiani, menyebut Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menggunakan berbagai fasilitas kedinasan. Serta selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan untuk mencapai tujuannya tersebut. 

“Tindakan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU dilakukan dengan cara mendekati, merayu sampai melakukan perbuatan asusila kepada klien kami anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah,” ucap Maria di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (18/4). 

Ia menegaskan, tidak ada kepentingan politik dalam pelaporan ini. Menurutnya, laporan baru diajukan saat ini karena takut mengganggu tahapan pemilu. Sehingga, laporan baru diajukan setelah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan.  

“Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan enggak sederhana, barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban,” tegas Maria. 

Hasyim dituding melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf a dan c jo. Pasal 10 huruf a; Pasal 6 ayat (3) huruf e jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 14 huruf a dan d; Pasal 6 ayat (3) huruf f jo. Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.  

Menurut Mantan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, ketua KPU akan dipilih dari enam orang komisioner yang masih ada. Mereka akan menentukan siapa yang menjadi ketua.  

Setelah itu, para komisioner memilih satu orang lagi untuk mengisi jabatan komisioner yang kosong, sehingga nantinya ketua dan komisioner KPU akan kembali berjumlah tujuh orang.