Heboh Diduga Lecehkan Profesi Wartawan, Anggota DPRD Waykanan Ini Klarifikasi

BLAMBANGANUMPU - Dua hari belakangan jagat maya Waykanan, dihebohkan dengan pemberitaan di beberapa media knline yang memuat tentang adanya dugaan pelecehan profesi yang dilakukan oleh Mazda Yulita, Anggota DPRD Waykanan dari Fraksi Partai Gerindra pada saat pelaksanaan Jaring Asmara di Gedung Serba Guna Kecamatan Banjit, Selasa (2/6) lalu.

Di hadapan ratusan lasang mata pejabat kecamatan, kampung dan tokoh masyarakat serta beberapa anggota DPRD Waykanan yang juga hadir saat itu, Mazda diduga dengan lantang meminta wartawan agar tidak hanya memberitakan proyek yang nilainya ratusan juta saja di bawah Rp200 juta, namun juga proyek bernilai miliaran. 

“Coba wartawan yang duduk di belakang itu jangan hanya mengurusi proyek yang ecek-ecek nilainya di bawah Rp 200 juta, akan tetapi coba jika berani urusi proyek besar yang nilainya miliaran rupiah,” Ujar Maza Yulita. 

Pernyataan Mazda Yulita tersebut tentu saja memicu kemarahan bagi para wartawan yang merasa direndahkan, apalagi mirisnya saat Maza dikonfirmasi tentang proyek yang katanya miliaran tersebut ia tidak mau menyebutkannya, padahal sudah melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan pembangunan sudah melekat dan menjadi salah satu Tupoksi seorang anggota DPRD.

Saat dikonfirmasi sore ini, Mazda Yulita membantah apa yang ditulis wartawan di bannyak media tersebut, karena menurut Mazda apa yang ia katakan itu untuk menjawab pertanyaan seorang Anggota BPK (Badan Perwakilan Kampung), dari Kampung Bali yang mengeluhkan masalah perbaikan irigasi yang menggunakan anggaran cukup besar akan tetapi justru hasilnya banyak merugikan masyarakat, bukan menguntungkan. 

“Yang ditulis media itu sudah menyimpang dari konteks yang sebenarnya, dan ini verifikasi dari saya, dimana saat itu saya sebenarnya menjawab pertanyaan seorang anggota BPK dari Kampung Bali, yang mengeluhkan masalah perehapan irigasi yang menggunakan anggaran yang cukup besar," ungkapnya. 

"Ternyata hasilnya banyak merugikan masyarakat, banyak irigasi yang bocor, yang airnya tidak bisa mengalir ke persawahan, termasuk sawah saya yang juga tidak bisa ditanam padi akhirnya sampai sekarang cuma bisa tanam jagung, karena airnya tidak ada,” terang Mazda saat menirukan perkataan anggota BPK tersebut. 

Masih menurut Mazda, kejadian tersebut terjadi karena lemahnya pungsi pengawasan, padahal pekerjaan proyek yang cukup besar itu bisa diawasi, dikontrol oleh Kepala Kampung, masyarakat dan media, agar proyek tersebut tidak merugikan masyarakat. 

Pernyataan Mazda tersebut seolah-olah lepas tangan atas apa yang ia sampaikan, padahal tupoksinya selaku anggota DPRD juga adalah melakukan pengawasan, dan ia sendiri selaku anggota DPRD Waykanan tidak menjawab saat ditanyakan proyek yang bernilai miliaran tersebut proyek apa dan milik siapa.(*)