Kejati Pantau Indikasi Korupsi pada Bansos Lamsel

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:13

RADAR - BACA KORAN--

BANDARLAMPUNG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung diam-diam ikut memantau masalah dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Korps Adhyaksa ini akan mempelajari kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada masalah tersebut. Demikian diungkapkan Kasipenkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan kepada Radar Lampung Media Group (RLMG), Selasa (16/7).

Ricky mengaku telah mendapatkan informasi dan membaca pemberitaan di media terkait adanya masalah dalam proses pengadaan dan penyaluran bansos Lamsel yang ditemukan oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Ricky mengatakan pihaknya sudah meneruskan masalah ini kepada bidang teknis terkait. Dilanjutkan, pihak kejati juga berharap adanya laporan resmi dari masyarakat terkait indikasi korupsi dalam masalah bansos tersebut.

’’Dugaan korupsi bansos ini tetap dipantau oleh kejaksaan atau nantinya dilimpahkan ke daerah terlebih dahulu. Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejari Kalianda,” ujar Ricky.

Selain akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, lanjut Ricky, pihaknya juga tetap menunggu arahan pimpinan terkait langkah-langkah apa yang akan diambil. ’’Namun, kami tetap menunggu arahan pimpinan terkait langkah-langkah yang harus diambil dalam masalah ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan dan penyaluran bansos di Dinas Sosial (Dissos) Lamsel ditengarai banyak permainan.

Hal ini sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lamsel tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Pemkab Lamsel menganggarkan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp7.244.061.505 dengan realisasi sebesar Rp7.083.028.351 atau 97,78 persen dari anggaran.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, pada tahun 2023, Dissos melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada 13.000 masyarakat tidak mampu.

Kegiatan tersebut didasari atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/1791/SJ tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tidak Mampu di Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dissos tahun 2023, anggaran tersebut awalnya berasal dari belanja tak terduga (BTT).

kejati pantau indikasi korupsi pada bansos lamsel                            bandarlampung - kejaksaan tinggi (kejati) lampung diam-diam ikut memantau masalah dalam pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di kabupaten lampung selatan (lamsel). 
korps adhyaksa ini akan mempelajari kemungkinan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada masalah tersebut. demikian diungkapkan kasipenkum kejati lampung ricky ramadhan kepada radar lampung media group (rlmg), selasa (16/7). 
ricky mengaku telah mendapatkan informasi dan membaca pemberitaan di media terkait adanya masalah dalam proses pengadaan dan penyaluran bansos lamsel yang ditemukan oleh bpk ri perwakilan lampung.
baca juga:terlelap tidur, rumah hangus terbakar
ricky mengatakan pihaknya sudah meneruskan masalah ini kepada bidang teknis terkait. dilanjutkan, pihak kejati juga berharap adanya laporan resmi dari masyarakat terkait indikasi korupsi dalam masalah bansos tersebut.
’’dugaan korupsi bansos ini tetap dipantau oleh  kejaksaan atau nantinya dilimpahkan ke daerah terlebih dahulu. kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kejari kalianda,” ujar ricky.
selain akan berkoordinasi dengan kejaksaan negeri (kejari) kalianda, lanjut ricky, pihaknya juga tetap menunggu arahan pimpinan terkait langkah-langkah apa yang akan diambil. ’’namun, kami tetap menunggu arahan pimpinan terkait langkah-langkah yang harus diambil dalam masalah ini,” tandasnya.
baca juga:masuk kemarau, suhu di pesbar lebih dingin dari suhu normal
diberitakan sebelumnya, pengadaan dan penyaluran bansos di dinas sosial (dissos) lamsel ditengarai banyak permainan.
hal ini sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamsel menganggarkan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar rp7.244.061.505 dengan realisasi sebesar rp7.083.028.351 atau 97,78 persen dari anggaran.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pada tahun 2023, dissos melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada 13.000 masyarakat tidak mampu. 
kegiatan tersebut didasari atas surat menteri dalam negeri nomor 100.4.4.1/1791/sj tentang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu di bulan ramadan dan hari raya idul fitri 1444 h. 
pada dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dissos tahun 2023, anggaran tersebut awalnya berasal dari belanja tak terduga (btt). 
setelah dilakukan pergeseran anggaran pada april 2023, kegiatan bantuan sosial tersebut dianggarkan pada rekening belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
dari hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran, pertanggungjawaban serta konfirmasi dengan penerima dan penyalur maka terungkap bahwa ada potensi conflict of interest dalam proses pemilihan penyedia barang. 
dissos mengadakan pengadaan paket sembako sebanyak 13.000 paket sebesar rp1.296.750.000. belanja tersebut terealisasi melalui sp2d nomor 1244/ls/2023 tanggal 6 april 2023. setiap paket terdiri dari beras 5 kg; minyak goreng 1 liter; dan gula pasir 1 kg.
pengadaan barang melalui e-katalog dilakukan oleh ppk (pejabat pembuat komitmen) dinsos. hasil konfirmasi dengan penyedia barang melalui e-katalog, yaitu toko asy, diketahui bahwa toko tersebut dimiliki dan dikelola oleh keluarga dari pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (ppk skpd) dinsos. 
selain itu, dijelaskan bahwa perolehan pesanan tersebut bermula dari tawaran kepala dissos kepada toko asy untuk menyediakan barang berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir (sembako).
atas tawaran tersebut, toko asy menyanggupi untuk memenuhi pesanan beras, minyak goreng, dan gula pasir bagi dinsos. hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi awal antara kepala dissos dengan penyedia sebelum proses pengadaan. 
dengan demikian, pemilihan penyedia barang tersebut berisiko terjadinya conflict of interest pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.
kedua, pendistribusian bantuan sosial dilaksanakan oleh pihak ketiga tidak melalui skpd di lingkungan pemkab lamsel. penerima bantuan sembako ditujukan kepada masyarakat tidak mampu. 
hal ini tertuang dalam surat keputusan (sk) bupati no. b/380/tv.06/hk/2023 tentang penetapan pemberian bantuan sosial berupa bahan makanan pokok yang bersumber dari apbd kepada masyarakat tidak mampu. pemberian bantuan sosial sembako ini adalah upaya pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi di kabupaten lampung selatan.
sebelum sembako didistribusikan kepada calon penerima, dinsos melakukan pengepakan paket atas beras, minyak goreng, dan gula pasir yang diperoleh dari penyedia. 
pengepakan paket sembako dilakukan oleh jajaran pada dissos yaitu taruna siaga bencana/tagana. 
pengepakan dilakukan oleh dissos karena toko asy kekurangan personil pengepakan serta mempercepat pekerjaan agar pendistribusian sembako tepat waktu. 
selanjutnya, dinsos melakukan pengiriman/pendistribusian sembako ke kantor kecamatan. pendistribusian bantuan dilakukan oleh pihak kecamatan yang diberikan wewenang untuk membagi paket sembako kepada warganya.
hasil pemeriksaan secara uji petik kepada camat ketapang dan camat sragi menunjukkan hasil, bahwa pihak kecamatan tidak terlibat dalam penyaluran langsung bantuan sembako tersebut.
pihak kecamatan tidak melakukan koordinasi dengan pihak desa dalam rangka penyaluran secara memadai. lalu tidak ada pula penghitungan atas bantuan sembako yang diserahterimakan oleh dinsos kepada pihak kecamatan sebagaimana tercantum dalam bast.
proses penurunan dan penyimpanan sembako juga dilakukan di rumah pengurus organisasi masyarakat srikandi.
berdasarkan hasil konfirmasi kepala desa jati mulya dan kepala dusun va dan vb di kecamatan jatiagung diketahui bahwa pihak desa dan dusun tidak sepenuhnya dilibatkan dalam penyaluran bantuan sembako oleh dissos.
pihak desa dan dusun tidak pernah dimintai data masyarakat kurang mampu sebagai usulan masyarakat calon penerima bantuan sembako.
hasil konfirmasi kepada pengurus ormas srikandi kecamatan sragi (sdr. sm) dan kecamatan ketapang (sdr. sr), menunjukkan bahwa proses penurunan dan penyimpanan sembako dilakukan di kediaman pengurus organisasi srikandi.
selanjutnya, penyaluran paket sembako kepada penerima bantuan dilakukan oleh pengurus ormas srikandi. 
pendistribusian ini tidak melibatkan aparat kecamatan maupun desa setempat. selanjutnya, sdr. sr menyatakan bahwa penyaluran bantuan diprioritaskan kepada warga kurang mampu dan pengurus aktif organisasi srikandi.
masalah berikutnya adalah, tidak seluruh calon penerima bantuan paket sembako yang tercantum pada sk menerima bantuan paket sembako.
hasil konfirmasi kepada 17 penerima hibah yang tercantum dalam sk penerima di kecamatan sragi, ketapang, dan jati mulyo menunjukkan bahwa 10 orang tidak menerima bantuan paket sembako, 3 orang menyatakan menerima sebagian paket (berupa beras), dan 4 orang menerima paket sembako secara lengkap.
empat orang penerima paket sembako secara lengkap adalah pengurus aktif organisasi srikandi.
keempat, terdapat tanda terima paket bantuan sembako kepada empat penerima di kecamatan sragi yang tidak sesuai bast.
hasil konfirmasi secara uji petik kepada penerima bantuan paket sembako pada kecamatan sragi yang bertanda tangan pada tanda terima paket sembako, menunjukkan bahwa tanda terima tersebut tidak sesuai senyatanya. 
berdasarkan konfirmasi dengan sdr. sm selaku koordinator srikandi kecamatan sragi diketahui bahwa kecamatan sragi hanya memperoleh 223 paket sembako.
hal ini tidak sesuai dengan bast paket sembako antara dinsos dengan camat sragi yang menyatakan bahwa kecamatan sragi memperoleh 529 paket sembako. selanjutnya personel pada organisasi srikandi yang mendistribusikan 223 paket sembako tersebut. 
sedangkan sisa paket sembako sebanyak 306 (529 - 223 paket) dibawa kembali oleh kendaraan lain (bukan kendaraan dinas sosial). sdr. sm tidak mengetahui tujuan pendistribusian paket sembako tersebut maupun pihak yang mengangkut sembako tersebut. 
sdr. sm menunjukkan tanda terima bantuan paket sembako yang ditandatangani oleh penerima bantuan. 
namun hasil konfirmasi kepada empat penerima (sesuai tanda terima tersebut) diketahui bahwa yang bersangkutan tidak menerima paket bantuan sembako.
hasil wawancara dengan kepala dinsos/pptk, diketahui bahwa yang bersangkutan juga tidak mengetahui secara teknis terkait penganggaran maupun pengadaan bantuan sembako. 
pptk menyatakan ikut berperan mendistribusikan paket sembako ke kantor kecamatan. selanjutnya, paket bantuan sembako diantarkan oleh pihak dinsos ke kantor kecamatan. pihak kecamatan dan dinsos menandatangani bast dan melakukan penyerahan bantuan paket sembako secara simbolik ke beberapa penerima (warga tidak mampu). 
kepala dissos mengakui bahwa dinsos telah memberikan arahan kepada pihak kecamatan agar saat pemberian sembako dilengkapi dengan tanda terima yang valid, namun pengujian uji petik menunjukkan terdapat warga yang belum menerima sesuai bast.
permasalahan di atas mengakibatkan persaingan usaha sehat dalam pengadaan barang/jasa tidak tercapai; dan potensi penyalahgunaan dan pemberian paket sembako tidak tepat sasaran sesuai tujuan bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dinsos tidak cermat dalam pembinaan dan pengawasan penyaluran bantuan sembako pada masyarakat.
juga, pptk belanja bantuan yang diserahkan pada masyarakat pada dinsos kurang cermat dalam pelaksanaan tugasnya.
bpk merekomendasikan kepada bupati lamsel nanang ermanto agar memerintahkan kepala dissos untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pada dissos.
serta melakukan evaluasi dan menyusun mekanisme yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemberian sembako kepada masyarakat yang melibatkan pihak-pihak terkait. (leo/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan