Bawaslu Awasi Ketat Proses Verifikasi Data Pemilih Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 08 Jul 2024 - 02:54

PERKETAT PENGAWASAN: Anggota Bawaslu RI menekankan jajarannya memperketat pengawasan verifikasi data pemilih Pilkada 2024 untuk mencegah pelanggaran dan memastikan validitas data.-FOTO IST -

Bawaslu Lampung menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Rabu malam (12/06). Rapat ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Lampung, yaitu Suheri, Tamri, Gistiawan, dan Ahmad Qohar.

Dalam acara tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, memberikan sambutan dan membuka rapat. Tamri menyoroti beberapa hal penting yang menjadi bahan evaluasi terkait penanganan pelanggaran pemilu.

“Evaluasi ini merupakan pelajaran berharga dari pemilu sebelumnya dan akan menjadi panduan dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada mendatang,” ujarnya.

Tamri juga menyoroti beberapa pelanggaran di TPS yang penanganannya tidak tepat, seperti pengaduan yang seharusnya ditangani oleh Panwascam namun malah ditangani oleh kabupaten, dan sebaliknya.

“Hal-hal seperti ini harus dievaluasi agar tidak terulang pada pengawasan Pilkada mendatang,” tutur Tamri.

Selanjutnya, ada dua hal yang menjadi fokus pengawasan sebelum penetapan calon kepala daerah. Pertama, pemberlakuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait keputusan pejabat negara, kepala desa, serta mutasi dan rotasi pejabat. Kedua, penanganan pelanggaran netralitas ASN. “ASN harus netral kapan pun dan di mana pun, tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah,” tambah Tamri.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. “Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan dan mempertahankan yang sudah baik,” tutup Tamri. (ant/jpnn/c1/abd)

bawaslu awasi ketat proses verifikasi data pemilih pilkada 2024                            jakarta - badan pengawas pemilu (bawaslu) sedang meningkatkan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pilkada 2024 di seluruh indonesia.
saat ini, bawaslu tengah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses tersebut.
’’kami telah menginstruksikan jajaran kami di seluruh indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (pkd),” ujar koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi bawaslu ri, puadi, di kebon jeruk, jakarta, jumat (5/7).
puadi mengingatkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) untuk selalu melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam mencocokkan data pemilih yang memenuhi syarat. hal ini penting agar pemilih yang berhak tidak dikesampingkan dan sebaliknya, agar pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dimasukkan dalam daftar.
pengawas pemilu, menurut puadi, harus tetap fokus melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan data seluruh warga telah dicocokkan dan diteliti oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
baca juga:jadi wasekjen, adian dinilai mampu dongkrak kinerja pdip
“selain itu, sangat penting memastikan bahwa pantarlih yang hadir ke rumah penduduk benar-benar merupakan pantarlih yang sah, bukan orang lain yang menggantikan peran mereka,” tambahnya.
puadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran atau jika belum terdaftar dalam daftar pemilih ke posko aduan bawaslu setempat.
“jika ada informasi awal tentang dugaan pelanggaran, kami akan melakukan penelusuran dan melaporkannya sebagai hasil pengawasan. jika bukti cukup kuat, dugaan pelanggaran tersebut bisa dijadikan temuan resmi,” jelasnya.
sebagai contoh, puadi menceritakan pengalaman bawaslu saat pantarlih datang ke rumahnya untuk melakukan verifikasi data pemilih.
“bawaslu ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh kpu melalui pantarlih sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pencocokan dan penelitian data pemilih,” ucapnya.
baca juga:kppi lampung dukung kader maju di kontestasi pilkada 2024
ia menambahkan, petugas telah melakukan pemeriksaan silang dan mencatat kesesuaian data di daftar pemilih, terutama di kartu keluarga dan ktp.
“petugas juga melakukan cross-check dengan ktp saya untuk memastikan bahwa saya sudah resmi terdaftar sebagai pemilih untuk pilkada serentak,” tutup puadi. 
sebelumnya, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pilkada menjadi fokus pengawasan badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bandarlampung. 
tidak hanya itu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) juga menjadi fokus pengawasan. 
hal ini terungkap saat rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur/wakil gubernur dan wali kota/ wakil wali kota tahun 2024 di sheraton hotel, jumat (14/6). 
kordiv pencegahan dan parmas bawaslu kota bandar lampung muhammad muhyi menjelaskan, indikasi kerawanan bisa saja terjadi dalam tahapan coklit ini. 
baca juga:pilkada way kanan 2024, ali rahman-ayu dapat lawan resmen kadafi-cik raden
karenana dia menekankan kepada jajaran pengawas di tingkatan bawah untuk gerak aktiv untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pantarlih. 
“tentu yang kita awasi adalah dari perekrutan petugas pantarlih hingga pemungutan suara. personalnya juga harus sesuai dengan aturan. misalnya, tidak terlibat atau terafiliasi dengan parpol, tidak ada hubungan sedarah dengan penyelenggara dan sebagainya,” ujar muhyi. 
jika ada petugas pantarlih yang diluar dari aturan, tentu, sambung muhyi pihaknya akan meminta pkd dan panwascam untuk menindaklanjutinya. 
“jadi nanti kalau ada perekrutan yang bermasalah atau ada diantara yang menjadi petugas pantarlih itu sudah punya catatan hitam dari sebelumnya, pkd harus mencatat dan melaporkan ke panwascam. nanti panwascam akan merekomendasikan sanksinya,” ujarnya. 
dijelaskan dia, ada beberapa kendala yang dihadapi dan rentan kesalahan yang dilakukan oleh pantarlih. diantaranya rentan melakukan pencoklitan secara kolektif. 
“kita minta betul ini benar-benar didatangi. jangan main tembak atau kolektif. bila perlu saat coklit itu diumumkan melalui media-media di tingkat rt itu. misalnya di grup whats app warga, atau disiarakan melalui pengeras suara masjid. nah nanti pengawas akan saya minta untuk mendampingi itu,” jelas muhyi. 
selain itu, bawaslu kota bandarlampung juga melaksanakan instruksi dari bawaslu lampung dengan membuka posko pengaduan terkait daftar pemilih. 
“kami mengarahkan panwaslu kelurahan untuk membuka posko pengaduan sebagai sarana masyarakat berkonsultasi mengenai hak pilih mereka,” ujar seorang perwakilan bawaslu.
diketahui berdasarkan sinkronisasi antara daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (dp4) dan daftar pemilih tetap (dpt) dari pemilu sebelumnya, jumlah pemilih di lampung tercatat sebanyak 6.535.732 orang. 
hasil dari proses coklit oleh pantarlih ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan daftar pemilih sementara (dps) untuk pilkada di lampung. 
bawaslu lampung menggelar rapat koordinasi evaluasi penanganan pelanggaran administratif pemilu pada rabu malam (12/06). rapat ini dihadiri oleh anggota bawaslu lampung, yaitu suheri, tamri, gistiawan, dan ahmad qohar.
baca juga:gerindra usung taufiq qurrohim di pilkada pringsewu 
dalam acara tersebut, koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu provinsi lampung, tamri, memberikan sambutan dan membuka rapat. tamri menyoroti beberapa hal penting yang menjadi bahan evaluasi terkait penanganan pelanggaran pemilu.
“evaluasi ini merupakan pelajaran berharga dari pemilu sebelumnya dan akan menjadi panduan dalam penanganan pelanggaran pada pilkada mendatang,” ujarnya.
tamri juga menyoroti beberapa pelanggaran di tps yang penanganannya tidak tepat, seperti pengaduan yang seharusnya ditangani oleh panwascam namun malah ditangani oleh kabupaten, dan sebaliknya. 
“hal-hal seperti ini harus dievaluasi agar tidak terulang pada pengawasan pilkada mendatang,” tutur tamri.
selanjutnya, ada dua hal yang menjadi fokus pengawasan sebelum penetapan calon kepala daerah. pertama, pemberlakuan pasal 71 uu nomor 10 tahun 2016 terkait keputusan pejabat negara, kepala desa, serta mutasi dan rotasi pejabat. kedua, penanganan pelanggaran netralitas asn. “asn harus netral kapan pun dan di mana pun, tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah,” tambah tamri.
rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. “forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan dan mempertahankan yang sudah baik,” tutup tamri. (ant/jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan