Pengangguran Jadi Penyebab Maraknya Judi Online, Pembentukan Satgas Dinlai Tak Efektif

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 14 Jun 2024 - 13:36

Ilustrasi Judi Online-Foto Dok Disway-

Ia menegaskan penanganan judi online butuh sinergi antara Kominfo, Polri, dan BSSN. Selain itu juga pihak lain seperti operator seluler dan lembaga keuangan. Karena kunci utama judi online adalah pada sistem pembayaran.

Jika pemerintah bisa memutus saluran pembayaran untuk transaksi judi online, maka pencegahannya semakin efektif. Seperti diketahui kasus judol kembali mencuat, setelah ada kasus Polwan yang membakar suaminya di Mojokerto.

Kasus ini dipicu suami yang hobi judol. Kasus memilukan itu, sempat dibahas dalam rapat antara Komisi I DPR dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta beberapa hari lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, berangkat dari kasus tersebut artinya persoalan judi online sangat serius. "Kita dukung Kominfo memaksimalkan pencegahan. Sehingga efek judi online bis akita tekan," katanya.

Dia prihatin karena kasus judi online itu justru pelakunya adalah aparat penegak hukum. Menkominfo Budi menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 17 Juli tahun lalu, sudah memblokir 2 juta lebih konten judi online. Baik itu website judi online, promosi judi online, dan sejenisnya.

Budi mengatakan, masih maraknya judi online di kalangan masyarakat, bahkan di kepolisian dan sebelumnya di TNI, bukan berarti mereka tidak bisa menangani.

Budi menegaskan memberantas judi online bukan hanya kewenangan Kominfo. "Akhirnya saya lapor (Presiden) karena (juga terkait) soal payment system. Kemudian juga perlu lobi internasional, karena internet borderless," katanya.

Sampai akhirnya Presiden Jokowi memutuskan membentuk Satgas Judi Online yang diketuai oleh Menkopolhukam. Sementara itu Kominfo tugasnya di pencegahan dan mendeteksi.

Menurut dia, penanganan judi online juga perlu intervensi dari OJK serta BI karena terkait dengan sistem pembayaran. Selama masyarakat tidak bisa dengan mudah isi saldo untuk judi online, maka dengan sendirinya angkanya akan turun.

Budi juga menyampaikan data dari PPATK bahwa perputaran uang judi online mencapai Rp 100 triliun dalam tiga bulan.(jpc/nca)

pengangguran jadi penyebab maraknya judi online, pembentukan satgas dinlai tak efektif                            jakarta - presiden joko widodo (jokowi) diketahui mengumumkan terbentuknya satuan tugas (satgas) judi online (judol).
menurut sejumlah kalangan, satgas tersebut hanya akan menghabiskan anggaran. sebab akar persoalan maraknya judi online tumbuh suburnya adalah karena ekonomi dan angka pengangguran yang tinggi. 
menurut pengamat kebijakan publik universitas trisakti trubus rahadiansyah, ia pesimistis dengan efektivitas kinerja dari satgas judi online. apalagi satgas tersebut, nantinya lebih berperan pada aspek penindakan hukum.
baca juga:jelang idul adha, pln cek kwh meter pelanggan untuk cegah bahaya kebakaran
"saya khawatir malah menghabiskan anggaran saja," katanya saat dihubungi kamis (13/6) malam kepada jawa pos.
trubus mengatakan, akar dari terus bermunculannya siutus judi online, kaena faktor ekonomi. yaitu sulitnya mencari pekerjaan.
memang kata dia ada pelaku atau pemain judi online yang statusnya pekerja atau pegawai. namun menurut trubus, lebih banyak orang yang sedang kesulitan ekonomi. 
"mereka (pemain) ingin cepat kaya, sementara mau bekerja susah. jadi selama ada yang gabut, judi online muncul terus," ungkapnya.
baca juga:ekonom sebut tapera belum urgensi saat ini 
ia mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya memberantas kasus judi online secara sporadis atau mengandalkan aspek kuratif.
namun juga harus dilihat dari aspek preventif atau pencegahan juga harus ikut ditangani. pemerintah harus bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan yang luas.
trubus menuturkan, selama penanganan judi online bersifat kuratif, pemerintah akan kejar-kejaran dengan inovasi modus judi online. menurut dia, disokong dengan kecanggihan teknologi, praktik judi online sudah sangat beragam.
bahkan dia menerima informasi, ada modus judi online yang sangat privasi hanya lewat percakapan di aplikasi whatsapp (wa).
"mereka sistemnya seperti orang ijon. bayar belakangan," katanya.
baca juga:2023, pertamina catatkan laba rp 72 triliun
ia menegaskan penanganan judi online butuh sinergi antara kominfo, polri, dan bssn. selain itu juga pihak lain seperti operator seluler dan lembaga keuangan. karena kunci utama judi online adalah pada sistem pembayaran.
jika pemerintah bisa memutus saluran pembayaran untuk transaksi judi online, maka pencegahannya semakin efektif. seperti diketahui kasus judol kembali mencuat, setelah ada kasus polwan yang membakar suaminya di mojokerto.
kasus ini dipicu suami yang hobi judol. kasus memilukan itu, sempat dibahas dalam rapat antara komisi i dpr dengan menkominfo budi arie setiadi di jakarta beberapa hari lalu.
wakil ketua komisi i dpr abdul kharis almasyhari mengatakan, berangkat dari kasus tersebut artinya persoalan judi online sangat serius. "kita dukung kominfo memaksimalkan pencegahan. sehingga efek judi online bis akita tekan," katanya.
dia prihatin karena kasus judi online itu justru pelakunya adalah aparat penegak hukum. menkominfo budi menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 17 juli tahun lalu, sudah memblokir 2 juta lebih konten judi online. baik itu website judi online, promosi judi online, dan sejenisnya.
baca juga:lelang 7 surat utang, pemerintah raup rp 22 trilun 
budi mengatakan, masih maraknya judi online di kalangan masyarakat, bahkan di kepolisian dan sebelumnya di tni, bukan berarti mereka tidak bisa menangani.
budi menegaskan memberantas judi online bukan hanya kewenangan kominfo. "akhirnya saya lapor (presiden) karena (juga terkait) soal payment system. kemudian juga perlu lobi internasional, karena internet borderless," katanya.
sampai akhirnya presiden jokowi memutuskan membentuk satgas judi online yang diketuai oleh menkopolhukam. sementara itu kominfo tugasnya di pencegahan dan mendeteksi.
menurut dia, penanganan judi online juga perlu intervensi dari ojk serta bi karena terkait dengan sistem pembayaran. selama masyarakat tidak bisa dengan mudah isi saldo untuk judi online, maka dengan sendirinya angkanya akan turun.
budi juga menyampaikan data dari ppatk bahwa perputaran uang judi online mencapai rp 100 triliun dalam tiga bulan.(jpc/nca)