Target Meleset! Kapal Dalom Gagal Sandar di Bakauheni

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG - Kapal Dalom Lintas Berjaya, yang digadang-gadang sebagai ikon baru transportasi laut Lampung, kembali gagal bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Ya, kapal feri mewah senilai Rp170 miliar itu sejatinya ditarget masuk layanan Dermaga Eksekutif Satu Bakauheni–Merak pada Juli lalu. Tetapi hingga pertengahan September 2025, kapal itu justru belum juga berlayar sesuai rencana.

Alih-alih melayani penyeberangan premium yang dijanjikan, kapal baru berukuran 105 meter panjang dan 20 meter lebar ini masih tertahan di Merak hanya untuk penyempurnaan interior dan proses administratif. Target itu pun kandas.

BACA JUGA:Puluhan Sahabat Tunarungu Sampaikan Data Statistik lewat Bahasa Isyarat

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengakui bahwa Kapal Dalom masih menghadapi proses pengurusan dokumen yang panjang. 

’’Sekarang masih dalam proses administrasi. Mudah-mudahan segera selesai sehingga kapal dapat beroperasi,” ujarnya.

Padahal, Kapal Dalom sebelumnya direncanakan melayani dua dermaga eksekutif sekaligus, namun faktanya hingga kini dermaga eksekutif dua belum sepenuhnya siap, sementara akses ke dermaga eksekutif satu juga belum jelas. 

“Kami berharap Kapal Dalom bisa masuk bersama enam kapal ASDP yang sudah ada. Tapi semua harus dibicarakan dengan ASDP sebagai pengelola,” tambahnya.

Sejak awal, Kapal Dalom dipromosikan sebagai kebanggaan baru Lampung. Dirancang khusus di galangan kapal Tiongkok, kapal ini digadang mampu menampung lebih dari 200 kendaraan campuran dan melaju hingga 17 knot, menjadikannya salah satu kapal terbesar setelah Port Link 3 dan Port Link 0.

Dengan interior berhias ornamen khas Lampung, Kapal Dalom dijanjikan membawa pengalaman penyeberangan kelas eksekutif yang lebih cepat dan nyaman.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa pembangunan kapal ini murni menggunakan dana investor, yakni PT Damai Lautan Nusantara, tanpa sepeser pun dana dari APBD. “Ini betul-betul business to business,” ujarnya.

Pemprov Lampung hanya menjadi mitra lewat skema kerja sama dengan PT Trans Lampung Utama, dengan imbalan golden sharing 5 persen per tahun dari keuntungan. Artinya, Pemprov hanya bisa berharap pada pembagian laba, tanpa kuasa penuh atas kecepatan operasional kapal. (pip/c1/yud)

Tag
Share