Khawatir Disalahgunakan untuk Pinjol, Warga Masih Takut Tunjukkan KTP saat beli Gas Elpiji 3 Kg

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 03 Jun 2024 - 15:56

ATURAN BARU: Rusnawati memotret KTP warga yang membeli gas elpiji 3 kg di kawasan Krembangan, Surabaya (2/6). -FOTO AHMAD KHUSAINI/JAWA POS-

JAKARTA- Sejak 1 Juni lalu, pemerintah mewajibkan masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP.

Seluruh agen dan pangkalan juga diharapkan untuk mendata konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkannya dalam aplikasi atau sistem yang disebut Merchant Application (MAP).

Kebijakan pembelian gas elpiji 3 kg dengan menggunakan KTP ini bertujuan supaya pembelinya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yakin masyarakat bisa mematuhi kebijakan itu.

”Saya kira warga bisa dipercaya dan taat dengan peraturan. Saya kira warga bisa dipercaya,” kata Zulkifli Hasan ketika mengawasi pengisian tabung elpiji 3 kg di stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) bersama Pertamina Patra Niaga di Cimahi, Jawa Brat pada akhir pekan (1/6).

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo memastikan kebijakan pembelian elpiji 3 kg memakai KTP bukan untuk mempersulit masyarakat.

Sebaliknya, hal itu bertujuan agar mempermudah terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhak menerima. Indikasi kecurangan juga diyakini bisa berkurang dengan kebijakan itu.

”Jadi, tujuan pencatatan ini untuk memberikan efektivitas pada target sasaran masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai hak masyarakat membutuhkan yang sesuai peruntukannya ini diambil oleh masyarakat yang tidak berhak,” terang dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memerinci, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah mendaftar subsidi tepat LPG. Dari jumlah itu, mayoritas atau 35,9 juta NIK (86 persen) adalah sektor rumah tangga.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos, di pangkalan gas elpiji 3 kg di wilayah Tambora, Jakarta Barat tidak tampak pembeli yang menunjukkan KTP.

”Nggak pakai (nunjukin KTP), ya beli kayak biasa aja,” ujar Asti, salah seorang pembeli, Minggu (2/6).

khawatir disalahgunakan untuk pinjol, warga masih takut tunjukkan ktp saat beli gas elpiji 3 kg                            jakarta- sejak 1 juni lalu, pemerintah mewajibkan masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg menggunakan ktp. 
seluruh agen dan pangkalan juga diharapkan untuk mendata konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkannya dalam aplikasi atau sistem yang disebut merchant application (map).
kebijakan pembelian gas elpiji 3 kg dengan menggunakan ktp ini bertujuan supaya pembelinya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
menteri perdagangan (mendag) zulkifli hasan yakin masyarakat bisa mematuhi kebijakan itu.
baca juga:beli elpiji 3 kg pakai nik berlaku 1 juni, pertamina pastikan 250 ribu pangkalan sudah siap 
”saya kira warga bisa dipercaya dan taat dengan peraturan. saya kira warga bisa dipercaya,” kata zulkifli hasan ketika mengawasi pengisian tabung elpiji 3 kg di stasiun pengisian bulk elpiji (spbe) bersama pertamina patra niaga di cimahi, jawa brat pada akhir pekan (1/6).
direktur pemasaran regional pertamina patra niaga mars ega legowo memastikan kebijakan pembelian elpiji 3 kg memakai ktp bukan untuk mempersulit masyarakat.
sebaliknya, hal itu bertujuan agar mempermudah terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhak menerima. indikasi kecurangan juga diyakini bisa berkurang dengan kebijakan itu.
baca juga:pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg, sudah 41,8 juta nik mendaftar 
”jadi, tujuan pencatatan ini untuk memberikan efektivitas pada target sasaran masyarakat yang membutuhkan. jangan sampai hak masyarakat membutuhkan yang sesuai peruntukannya ini diambil oleh masyarakat yang tidak berhak,” terang dia.
sebelumnya, direktur utama pertamina patra niaga riva siahaan memerinci, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (nik) telah mendaftar subsidi tepat lpg. dari jumlah itu, mayoritas atau 35,9 juta nik (86 persen) adalah sektor rumah tangga.
berdasarkan pantauan jawa pos, di pangkalan gas elpiji 3 kg di wilayah tambora, jakarta barat tidak tampak pembeli yang menunjukkan ktp.
”nggak pakai (nunjukin ktp), ya beli kayak biasa aja,” ujar asti, salah seorang pembeli, minggu (2/6).
baca juga:bersama bri dan pnm, pegadaian buka 47 co-location di lampung 
rina, pemilik pangkalan gas elpiji 3 kg, beralasan pihaknya sudah memiliki ktp warga sekitar yang merupakan konsumennya. karena itu, mereka tidak perlu menunjukkan ktp saat membeli.
di kawasan bedahan, kota depok, salah seorang pemilik pangkalan gas elpiji 3 kg, ronaldo jerry, mengatakan, pendataan pembeli menggunakan ktp telah lama dilakukan. data itu selanjutnya dilaporkan kepada pertamina lewat aplikasi.
jerry mengakui banyak pembeli yang enggan menyerahkan ktp untuk membeli elpiji 3 kg. apalagi jika mereka hanya membeli satu gas elpiji.
”sosialisasinya harusnya lebih bagus lagi. karena kalau nggak, kami yang di bawah ini harus menjelaskan tentang aturan ini,” ungkapnya.
baca juga:sukses menambah pelanggan, kunci membaiknya kinerja pln 2023, terbanyak dari golongan rumah tangga
sedangkan di surabaya, beberapa agen sudah menerapkan pembelian elpiji 3 kg dengan ktp sejak awal tahun lalu. proses itu dilakukan sebagai langkah pembiasaan.
”sudah sejak awal tahun, pembeli yang datang harus pakai ktp,” ungkap joko sumarsono, salah seorang pengelola agen lpg di kawasan manyar sabrangan, kemarin.
sejumlah warga memang menaati peraturan yang berlaku. tapi sebagian besar pelanggannya merasa keberatan. alasannya beragam. misalnya, tidak mau identitas alamatnya diketahui atau khawatir ktp disalahgunakan pihak lain untuk melakukan pinjaman online (pinjol).(jpc/nca)