DPRD Lampung Tunggu Juknis Kemendagri

dprd lampung tunggu juknis kemendagri usulan pemberhentian gubernur bandarlampung - di beberapa daerah sudah digelar paripurna usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahkan sudah mengirimkan surat tersebut ke kemeterian dalam negeri (kemendagri). salah satu daerah yang sudah mengirimkan surat usulan pemberhentian kepala daerahnya adalah provinsi jawa timur. untuk di lampung sendiri, dprd lampung belum menjadwalkan paripurna usulan pemberhentan gubernur lampung. beberapa waktu lalu, ketua dprd lampung mingrum gumay menyatakan pihaknya akan mengagendakan pembicaraan pimpinan dprd dan pimpinan fraksi terkait siapa nama-nama yang akan diusulkan. sementara, wakil ketua dprd lampung fauzan sibron menjelaskan saat ini pihaknya belum fokus pada paripurna usulan pemberhentian kepala daerah. ’’kita belum bahas soal ini. masih menunggu petunjuk dari kemendagri,” kata fauzan, rabu (8/11). wakil ketua dprd lampung elly wahyuni menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih menunggu surat dari kemendagri terkait usulan pj. gubernur lampung itu. dalam regulasinya, memang maksimal dprd di daerah mengirimkan surat kembali ke kemendagri 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan. merujuk pada uu nomor 7 tahun 2017 tentang pilkada, kepala daerah produk pilkada tahun 2018 masa jabatannya berakhir desember 2023. artinya, gubernur arinal djunaidi sudah tidak menjabat lagi sebagi orang nomor satu di provinsi lampung per 1 januari 2024. diketahui, beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan pelepasa wakil gubernur lampung chusnunia (nunik) lantaran dia mendftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) dpr ri dapil lampung ii. namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai surat dari kemendagri itu. “kami belum terima surat dari kemendagri (usulan pj. gubernur). nanti kalau sudah ada, diinformasikan ya,” kata elly wahyuni, rabu 8 november 2023. dijelaskan elly, siapa saja berpeluang untuk menjadi pj. gubernur asal memenuhi persyaratan. yakni, jptm madya eselon i baik di lingkungan kementerian maupun daerah. “untuk pejabat di lampung yang memenuhi syarat ya hanya satu saja, eselon i ya sekda prov,” kata dia. sebelumnya, mengenai usulan penjabat (pj) gubernur lampung, dprd lampung akan membahas dalam waktu dekat. diketahui, hingga kini pun, dprd lampung belum menerima surat dari kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait usulan pj. gubernur lampung. ketua dprd lampung mingrum gumay menjelaskan, pihaknya berharap secepatnya kemendagri mengirimkan surat ke dprd lampung terkait usulan itu. “harapannya ada pemberitahuan. tapi, merujuk permendagri juga nanti pimpinan dprd dan pimpinan frakasi akan duduk bareng,” kata mingrum di lingkungan dprd lampung, senin (6/11). dijelaskan mingrum, syarat menjadi pj. gubernur adah pejabat eselon i, baik di tingkat kementerian maupun daerah. di daerah, ada sekdaprov lampung fahrizal darminto. “kalau syaratnya tiga usulannya, kan masih sisa dua. yang dua dari mana ya kita tanyakan dengan temen-temen fraksi,” kata dia. mingrum tidak mempersoalkan nantinya latar belakang pj. gubrenur. yang jelas, sosok yang mengerti lampung. “yang jelas eselon i, badan sehat kan gitu ya. prinsipnya, kita ingin pj ke depan membuat stabilitas pemerintahan. faham geopolitik, kearifan lokal. lampung ini 15 kabupaten/kota, meneruskan program terdahulu dan tegak lurus ke pusat,” kata dia. “tentunya, nanti akan saya serahkan jua ke presiden yang penting belikan lampung ini yang terbaik,” imbuhnya. wakil ketua dprd lampung yozi rizal menambahkan, pembahasan dengan pimpinan fraksi bakal dilakukan dalam waktu dekat. di mana, saat surat kemendagri turun, phaknya bisa lansung siap. (abd)

Tag

• # pemberhentian gubernur
• # juknis
• # dprd lampung
• # kemendagri

Share

• 
• 
• 
• 
•