’’2024 Rumah Lebih Murah dengan PPN DTP seperti Tahun Sebelumnya”

Reporter: Taufik Wijaya |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 29 Mar 2024 - 17:19

-FOTO IST-

Walaupun batasan harga jual yang mendapatkan fasilitas adalah sebesar Rp. 5 miliar akan tetapi PPN DTP hanya diberikan untuk bagian harga sampai dengan Rp 2 Miliar saja. Hal ini berarti pembeli yang memiliki kewajiban membayaran PPN atas bagian harga sisanya s.d. maksimal Rp. 5 miliar. Besaran PPN DTP sebesar 100% diberikan untuk untuk penyerahan (BAST) yang dilakukan mulai 1 Januari 2024 s.d 30 Juni 2024 sedangkan untuk penyerahan (BAST) yang dilakukan mulai 1 Juli 2024 s.d 31 Desember 2024 PPN DTP sebesar 50%.

Penjual selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib untuk membuat faktur pajak (FP) sesuai dengan aturan pada PMK 7 tahun 2024. PKP harus memperhatikan kode jenis FP agar tidak merugikan konsumennya. Kode FP 07 menunjukan bahwa penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas PPN DTP sedangkan untuk bagian harga yang tidak mendapatkan fasilitas dibuatkan FP dengan kode 01. Dalam membuat FP, PKP harus memastikan dan mengisi data NPWP atau NIK pada bagian data pembeli, kode identitas rumah pada kolom nama barang, dan mencantumkan keterangan PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 7 TAHUN 2024. PKP harus melaporkan FP yang telah dibuat pada laporan realisasi PPN DTP yang sekaligus merupakan SPT Masa PPN.

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, guna dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah maka PKP penjual wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) paling lambat 1 Juli 2024. Kementerian dan/atau BP-Tapera yang telah menerima data tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan data pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal secara elektronik dengan format yang diatur dalam lampiran PMK-7 tahun 2024.

Sebagai kesimpulan maka dapat kita ketahui bahwa PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung Pemerintah dalam hal:

• Objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;

• Dilakukan pembayaran atau uang muka atau cicilan pertama sebelum 1 September 2023;

• Penyerahannya sebelum 1 Januari 2024 atau setelah 31 Desember 2024;

• Perolehan lebih dari 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) satuan rumah susun oleh 1 (satu) orang pribadi;

• Rumah dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan;

• Tidak menggunakan Faktur Pajak sesuai ketentuan;

• Tidak melaporkan laporan realisasi; dan/atau

• Tidak mendaftarkan BAST di Sikumbang.

Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan PMK 7 Tahun 2024.

Akhirnya, dengan diterbitkannya PMK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Fasilitas PPN DTP diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaku usaha dalam mengelola kewajiban perpajakan terkait dengan PPN DTP. Langkah-langkah yang diatur dalam peraturan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi fasilitas PPN DTP dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional serta memperkuat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. (*)

’’2024 rumah lebih murah dengan ppn dtp seperti tahun sebelumnya”                            oleh: fuad wahyudi anthonie
fungsional penyuluh pajak ahli muda
indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam hal kebijakan ekonomi untuk menghadapi tantangan global dan domestik. salah satu langkah terbaru yang diambil oleh pemerintah indonesia adalah melalui peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 7 tahun 2024, yang menetapkan kebijakan pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (ppn) yang ditanggung pemerintah (dtp) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga sebuah peluang bagi masyarakat indonesia untuk memiliki rumah impian mereka tanpa beban tambahan pajak.
kebijakan fasiltas ppn yang ditanggung pemerintah untuk tahun 2024 ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang ada pada tahun 2023 lalu berdasarkan pmk no.120 tahun 2023. pemberian fasilitas bagi rumah tapak dan satuan rumah susun diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mendorong investasi pada sektor properti dan konstruksi. hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor terkait seperti industri material konstruksi, perbankan, dan jasa properti.
untuk dapat menikmati fasilitas yang diberikan maka para pihak yang bertransaksi harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pmk 7 tahun 2024. fasilitas ini hanya diperuntukan bagi penyerahan rumah tapak (termasuk ruko dan rukan) dan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. penyerahan dianggap telah terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli (ajb) yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (ppat) atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) lunas di hadapan notaris.
penyerahan yang mendapatkan fasilitas diperuntukan bagi unit yang telah diserahkan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang kemudian dibuktikan dengan berita acara serah terima (bast) sejak tanggal 1 januari 2024 sampai dengan tanggal 31 desember 2024. bast yang dibuat harus dilaporkan dalam aplikasi sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.
selain syarat penyerahan yang harus dipenuhi, pmk ini juga mengatur syarat dari objek yang penyerahannya mendapatkan fasilitas, antara lain:
• memiliki kode identitas rumah;
• memiliki harga jual maksimal rp 5 miliar;
• diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 desember 2024
• merupakan rumah baru dalam kondisi siap huni yang pertama kali diserahkan oleh pkp penjual yang membangun; dan
• diberikan maksimal 1 (satu) unit rumah tapak / 1 (satu) satuan rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan.
dari sisi pembeli terdapat juga ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: apabila pembeli merupakan warga negara indonesia (wni) maka harus memiliki npwp atau nik sedangkan apabila pembeli adalah warga negara asing (wna) maka selain memiliki npwp harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak / satuan rusun bagi wna. 
pembeli yang pernah memanfaatkan fasiltas serupa (ppn dtp) sebelum pmk 120 tahun 2023 masih dapat memanfaatkan fasilitas di tahun 2024 berdasarkan pmk 7 tahun 2024 ini. lain halnya apabila pada tahun 2023 lalu pembeli sudah memanfaat fasilitas berdasarkan pmk 120 tahun 2023 maka di tahun 2024 hanya dapat memanfaatkan fasilitas apabila masih terdapat sisa pembayaran di tahun 2024 namun tidak untuk tambahan unit rumah yang lain. berdasarkan hal ini dapat kita ketahui bahwa 1 (satu) orang pribadi hanya berhak untuk 1 (satu) unit rumah.
walaupun batasan harga jual yang mendapatkan fasilitas adalah sebesar rp. 5 miliar akan tetapi ppn dtp hanya diberikan untuk bagian harga sampai dengan rp 2 miliar saja. hal ini berarti pembeli yang memiliki kewajiban membayaran ppn atas bagian harga sisanya s.d. maksimal rp. 5 miliar. besaran ppn dtp sebesar 100% diberikan untuk untuk penyerahan (bast) yang dilakukan mulai 1 januari 2024 s.d 30 juni 2024 sedangkan untuk penyerahan (bast) yang dilakukan mulai 1 juli 2024 s.d 31 desember 2024 ppn dtp sebesar 50%.
penjual selaku pengusaha kena pajak (pkp) wajib untuk membuat faktur pajak (fp) sesuai dengan aturan pada pmk 7 tahun 2024. pkp harus memperhatikan kode jenis fp agar tidak merugikan konsumennya. kode fp 07 menunjukan bahwa penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas ppn dtp sedangkan untuk bagian harga yang tidak mendapatkan fasilitas dibuatkan fp dengan kode 01. dalam membuat fp, pkp harus memastikan dan mengisi data npwp atau nik pada bagian data pembeli, kode identitas rumah pada kolom nama barang, dan mencantumkan keterangan ppn ditanggung pemerintah eksekusi pmk nomor 7 tahun 2024. pkp harus melaporkan fp yang telah dibuat pada laporan realisasi ppn dtp yang sekaligus merupakan spt masa ppn.
selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, guna dapat memanfaatkan insentif ppn ditanggung pemerintah maka pkp penjual wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan pengelola tabungan perumahan rakyat (bp-tapera) paling lambat 1 juli 2024. kementerian dan/atau bp-tapera yang telah menerima data tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan data pendaftaran kepada direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal anggaran, dan badan kebijakan fiskal secara elektronik dengan format yang diatur dalam lampiran pmk-7 tahun 2024.
sebagai kesimpulan maka dapat kita ketahui bahwa ppn terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tidak ditanggung pemerintah dalam hal:
• objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana di maksud pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4;
• dilakukan pembayaran atau uang muka atau cicilan pertama sebelum 1 september 2023;
• penyerahannya sebelum 1 januari 2024 atau setelah 31 desember 2024;
• perolehan lebih dari 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) satuan rumah susun oleh 1 (satu) orang pribadi;
• rumah dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan;
• tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan;
• tidak melaporkan laporan realisasi; dan/atau
• tidak mendaftarkan bast di sikumbang.
kepala kantor pelayanan pajak atas nama direktur jenderal pajak dapat menagih ppn yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan pmk 7 tahun 2024.
akhirnya, dengan diterbitkannya pmk nomor 7 tahun 2024 tentang fasilitas ppn dtp diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaku usaha dalam mengelola kewajiban perpajakan terkait dengan ppn dtp. langkah-langkah yang diatur dalam peraturan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. dengan demikian, implementasi fasilitas ppn dtp dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional serta memperkuat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. (*)