Tepis Tudingan Tidak Komitmen Salurkan DBH, Pemprov Telah Salurkan Rp 229,7 Miliar

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 29 Mar 2024 - 16:40

Kabid Evaluasi, Pembinaan Kabupaten l/Kota, dan Investasi BPKAD Lampung, Nurul Fajri--

Disinggung terkait peruntukan DBH provinsi untuk kabupaten/kota, Nurul Fajri menyebut DBH dapat digunakan untuk apa saja.

"Artinya kalau untuk pembayaran THR, pembayaran gaji, pembayaran TPP, dan belanja pegawai lainnya itu bisa melalui DAU yang setia akhir bulan disalurkan oleh pemerintah pusat. Itu biasa digunakan salah satunya untuk pembayaran belanja pegawai," tuturnya.

BACA JUGA:Tim Patroli Samapta Amankan Empat Pemuda Bawa Tembakau Sinte

Ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terdekat DBH untuk belanja pegawai seperti TPP, tunjangan, dan lainnya menurutnya karena pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan anggaran tidak seimbang antara porsi pendapatan dengan belanja.

"Pada saat pemda menyusun anggaran itu seharusnya itu terdapat keseimbangan antara porsi belanja dengan pendapatan," terangnya. Keseimbangan pendapatan yang di maksud, menurut Nuril Fajri, adalah menganggarkan pendapatan yang harus realistis. Terutama terkait pendapat asli daerah (PAD).

"Karena kalau untuk transfer pusat itu sudah diatur UU dan Presiden. Tapi biasanya yang dianggarkan agak kurang realisasi itu PAD. Pada saat pendapatan dianggarkan melampaui dari realisasinya yang bakal masuk. Maka saat pendapatan tidak masuk disitulah terjadi permasalahan karena sudah belanja tapi uangnya tidak masuk-masuk," ungkapnya.

Sebab, sampai saat ini rata-rata pendapatan di kabupaten/kota dari PAD hanya sekitar 5 sampai 10 persen. Terbanyak pendapatan masih bersumber dari pendapatan transfer.

"Pemerintah kabupaten/kota seharusnya menggenjot PAD-nya. Supaya ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin menurun. Semakin besar PAD semakin mandiri suatu kabupaten/kota," tuturnya.(pip/nca)

tepis tudingan tidak komitmen salurkan dbh, pemprov telah salurkan rp 229,7 miliar                            bandarlampung- pemerintah provinsi (pemprov) lampung di tahun 2024 telah dua kali menyalurkan dana bagi hasil (dbh) kepada 15 kabupaten/kota.
penyaluran yang dilakukan mulai dari februari 2024 sebesar rp 80 miliar, kemudian maret 2023 sebanyak rp 149,7 miliar. sehingga total sudah rp 229,7 miliar. pemprov lampung pun membantah terkait adanya tudingan yang mengatakan bahwa pemprov tidak komitmen melakukan pembayaran dbh.
kabid evaluasi, pembinaan kabupaten l/kota, dan investasi bpkad lampung, nurul fajri mengatakan, tidak benar pemprov disebut tidak komitmen dalam pembayaran dbh. sebab, kata nurul fajri, hingga maret 2024, pemprov lampung telah dua kali menyalurkan dbh kepada 15 kabupaten/kota di lampung.
baca juga:dishub temukan 38 bus akdp tidak layak jalan
"menurut kami itu (tidak komitmen, red) sama sekali tidak benar. karena buktinya sampai dengan saat ini di bulan febuari kita sudah salurkan rp 80 miliar. lalu maret beberapa hari lalu kita sudah salurkan rp 149, 7 miliar, " ujar nurul fajri.
menurutnya, penyalur dbh oleh pemprov kepada kabupaten/kota tahun 2024 ini sudah sesuai dari hasil pertemuan gubernur lampung dengan bupati dan wali kota, pada 14 maret 2024 lalu. "jadi itu (pada pertemuan, red) disampaikan terkait skema pembayaran dan mekanisme pembayaran terhadap dbh provinsi ke kabupaten/kota," ucapnya.
"makanya agak lucu ada statmen pemprov lampung tidak komitmen. sedangkan bupati dan wali kota sudah bertemu langsung dengan pak gubernur. juga sudah disampaikan," sambutannya.
baca juga:pelunasan biaya perjalanan haji tahap ii diperpanjang hingga 5 april
skema dan mekanisme pembayaran dbh dari pemprov kepada kabupaten/kota sudah disampaikan pihaknya kepada irjen kemendagri yang melakukan supervisi kepada pemprov lampung.
selain irjen kemendagri, juga sudah disampaikan kepada bpk yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) pemprov lampung.
"semua sudah tersampaikan kepada bupati dan wali kota. jadi nyatanya 14 kabupaten/kota berterima kepada pak gubernur terkait penyaluran dbh yang sudah disalurkan maret," ungkapnya.
baca juga:sidak parcel dan gudang makanan, tim gabungan pemkot bandar lampung temukan hal mengejutkan
lanjut nurul fajri, skema penyaluran dbh hingga desember 2024 mendapat sudah direncanakan dan dibuat. sehingga tinggal menunggu waktu pembayarannya.
"skema penyaluran kita secara gradual februari dan maret sudah. kemudian april sampai desember. terkait penyaluran di april berapa, kami belum bisa sampai, setiap bulan tidak sama, tergantung porsi bagi hasil di triwulan itu," tuturnya.
disinggung terkait peruntukan dbh provinsi untuk kabupaten/kota, nurul fajri menyebut dbh dapat digunakan untuk apa saja.
"artinya kalau untuk pembayaran thr, pembayaran gaji, pembayaran tpp, dan belanja pegawai lainnya itu bisa melalui dau yang setia akhir bulan disalurkan oleh pemerintah pusat. itu biasa digunakan salah satunya untuk pembayaran belanja pegawai," tuturnya.
baca juga:tim patroli samapta amankan empat pemuda bawa tembakau sinte ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terdekat dbh untuk belanja pegawai seperti tpp, tunjangan, dan lainnya menurutnya karena pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan anggaran tidak seimbang antara porsi pendapatan dengan belanja.
"pada saat pemda menyusun anggaran itu seharusnya itu terdapat keseimbangan antara porsi belanja dengan pendapatan," terangnya. keseimbangan pendapatan yang di maksud, menurut nuril fajri, adalah menganggarkan pendapatan yang harus realistis. terutama terkait pendapat asli daerah (pad).
"karena kalau untuk transfer pusat itu sudah diatur uu dan presiden. tapi biasanya yang dianggarkan agak kurang realisasi itu pad. pada saat pendapatan dianggarkan melampaui dari realisasinya yang bakal masuk. maka saat pendapatan tidak masuk disitulah terjadi permasalahan karena sudah belanja tapi uangnya tidak masuk-masuk," ungkapnya.
baca juga:pantau kestabilan harga, tim gabungan turun ke pasar
sebab, sampai saat ini rata-rata pendapatan di kabupaten/kota dari pad hanya sekitar 5 sampai 10 persen. terbanyak pendapatan masih bersumber dari pendapatan transfer.
"pemerintah kabupaten/kota seharusnya menggenjot pad-nya. supaya ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin menurun. semakin besar pad semakin mandiri suatu kabupaten/kota," tuturnya.(pip/nca)