KPU Lampung: Temuan Surat Suara Rusak Bakal Dirajam

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 18 Jan 2024 - 12:51

FOTO DOK KPU PROVINSI LAMPUNG-Proses pelipatan surat suara-

Karena itu, sambungnya, Bawaslu Lampung beserta jajaran melakukan pengawasan logistik Pemilu 2024 secara menyeluruh di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, khususnya kelengkapan surat suara.

Diketahui, Bawaslu Lampung sebelumnya melakukan pengawasan langsung proses produksi dan pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh perusahaan percetakan yang menjadi rekanan KPU.

Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Lampung memastikan KPU dan penyedia dalam pengadaan logistik khususnya surat suara sesuai dengan perencanaan.

Kemudian tahapan, waktu, jumlah dan ketepatan yang sudah direncanakan yang dibutuhkan untuk pemilu 2024 di Provinsi Lampung.

Saat ini, Bawaslu Provinsi Lampung beserta jajaran telah melakukan pengawasan secara ketat proses penyortiran dan pelipatan surat suara.

Ini dilakukan sebagai prinsip dasar yang menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu terkait logistik surat suara dalam rangka pemilihan umum tahun 2024.

Pertama, Bawaslu Provinsi Lampung menyoroti pentingnya kualitas surat suara yang harus sesuai dengan rujukan peraturan KPU.

Kedua, jumlah surat suara yang dilipat harus tepat, dengan penyesuaian pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2 persen.

Ketiga, surat suara harus tepat jenis dan seluruhnya berada di dalam daerah pemilihan (dapil) di wilayah yang ada di Provinsi Lampung.

Bawaslu juga memastikan bahwa pelipatan dan penyortiran surat suara harus berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan dikarenakan tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilaksanakan dengan baik, mencakup aspek jumlah, jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, kualitas, waktu, dan tujuan.

Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa petugas pelipatan dan penyortiran surat suara menjalankan tugas sesuai dengan tata cara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

kpu lampung: temuan surat suara rusak bakal dirajam                            jakarta - kpu provinsi lampung menegaskan, belasan ribu surat suara yang rusak merupakan hasil sortir sebelum  pelipatan surat suara oleh kpu di kabupaten/kota.
nantinya, temuan belasan ribu surat suara yang rusak itu bakal dirajam dan dimusnahkan.
hal itu ditegaskan oleh ketua kpu provinsi lampung erwan bustami, kamis (18/1). 
"itu (surat suara rusak) merupakan hasil sortir kpu kabupaten/kota di gudang logistik," ujar erwan. 
jadi, sambung erwan,  sebelum surat suara didistribusikan, maka disortir terlebih dahulu oleh tim dari masing-masing kpu kabupaten/kota. 
baca juga:mahfud m.d. tegaskan tak pernah beri jawaban soal pemakzulan jokowi
"itu gunanya untuk mengetahui surat suara dalam kondisi baik atau tidak.  lalu dilipat surat suaranya.  temuan bawaslu tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan kpu kab/kota dalam sortir surat suara," terangnnya.  
"jadi perlu diluruskan. jadi yang dalam kondisi baik, surat suaranya dilipat nanti didistribusikan," katanya. 
"yang hasil sortir cacat mutu itu, nanti sehari sebelum pemungutan suara surat suaranya dimusnahkan dengan  cara dibakar atau dirajam disaksikan bawaslu dan kepolisian," kata dia. 
baca juga:hasil pengawasan bawaslu lampung, tercatat belasan ribu surat suara rusak 
sebelumnya, belasan ribu surat suara pemilu 2024 di lampung rusak. ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu provinsi lampung. 
merujuk pada catatan bawaslu provinsi lampung, dari 15 kabupaten/kota di lampung, diantaranya yang rusak di pringsewu. 
di mana dari 1.625.910 jumlah kebutuhan surat suara, ada 1.509.745 surat suara dalam kondisi baik. sementara, sebanyak 447 surat suara dalam keadaan rusak. (selengkapnya lihat grafis)
diterima radar lampung menyampaikan logistik pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. 
baca juga:tingginya kebutuhan guru pai, ut buka prodi s-1 pai
karena itu, sambungnya, bawaslu lampung beserta jajaran melakukan pengawasan logistik pemilu 2024 secara menyeluruh di 15 kabupaten/kota se-provinsi lampung, khususnya kelengkapan surat suara.
diketahui, bawaslu lampung sebelumnya melakukan pengawasan langsung proses produksi dan pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh perusahaan percetakan yang menjadi rekanan kpu. 
dalam pengawasan tersebut, bawaslu lampung memastikan kpu dan penyedia dalam pengadaan logistik khususnya surat suara sesuai dengan perencanaan. 
kemudian tahapan, waktu, jumlah dan ketepatan yang sudah direncanakan yang dibutuhkan untuk pemilu 2024 di provinsi lampung.
baca juga:asc xxviii diikuti 276 peserta dari 30 smp/mts se-lampung, para juara diterima tanpa tes di sma al kautsar
saat ini, bawaslu provinsi lampung beserta jajaran telah melakukan pengawasan secara ketat proses penyortiran dan pelipatan surat suara. 
ini dilakukan sebagai prinsip dasar yang menjadi fokus utama pengawasan bawaslu terkait logistik surat suara dalam rangka pemilihan umum tahun 2024. 
pertama, bawaslu provinsi lampung menyoroti pentingnya kualitas surat suara yang harus sesuai dengan rujukan peraturan kpu. 
kedua, jumlah surat suara yang dilipat harus tepat, dengan penyesuaian pada daftar pemilih tetap (dpt) ditambah 2 persen. 
baca juga:operasi bayi tanpa batok kepala lancar dan selamat
ketiga, surat suara harus tepat jenis dan seluruhnya berada di dalam daerah pemilihan (dapil) di wilayah yang ada di provinsi lampung.
bawaslu juga memastikan bahwa pelipatan dan penyortiran surat suara harus berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan dikarenakan tujuan pengawasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilaksanakan dengan baik, mencakup aspek jumlah, jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, kualitas, waktu, dan tujuan. 
bawaslu hadir untuk memastikan bahwa petugas pelipatan dan penyortiran surat suara menjalankan tugas sesuai dengan tata cara dan standar operasional prosedur (sop) yang berlaku.
baca juga:tingginya kebutuhan guru pai, ut buka prodi s-1 pai
mengenai surat suara yang ditemukan rusak, bawaslu provinsi lampung terus melakukan berkoordinasi dengan kpu untuk menentukan langkah yang tepat, baik itu pengembalian, pembakaran, atau tindakan lainnya. (abd)