Bank di Lampung Diduga Langgar Aturan Soal KUR, OJK Cuek

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 22 Oct 2025 - 20:50

Radar Lampung Baca Koran--

Menurutnya, banyak nasabah tetap menyerahkan jaminan karena takut pengajuan kredit ditolak.

“Kami butuh modal, jadi takut nggak di-ACC. Padahal program ini dari pemerintah, harusnya bantu rakyat kecil, bukan malah bikin takut,” katanya, Senin, 21 Oktober 2025.

Seorang mantan karyawan bank daerah di Bandar Lampung menginformasikan adanya praktik tersebut. Ia menyebut kebiasaan meminta jaminan dilakukan hampir di semua bank pelaksana KUR, baik Himbara maupun BPD.

“Semua bank melakukan itu, karena mereka khawatir nasabah tak sanggup bayar cicilan kalau tanpa jaminan,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, pemerintah sudah memberikan ruang bagi pelaku UMKM melalui kebijakan restrukturisasi dan pengampunan kredit macet agar bisa kembali mengakses pembiayaan.

’’Sayangnya, bank tetap takut rugi, padahal semangat program KUR itu untuk membantu usaha kecil bangkit,” katanya. (pip/c1/abd)

bank di lampung diduga langgar aturan soal kur, ojk cuek                            bandarlampung - otoritas jasa keuangan (ojk) yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan tampaknya kecolongan. ini berkaitan adanya dugaan bank yang meminta agunan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (kur) sampai dengan rp100 juta di lampung. bahkan, ojk lampung terkesan hanya menunggu laporan yang masuk ke mereka.
hal tersebut disampaikan kepala ojk lampung otto fitriandy. ia meminta agar masyarakat yang merasa dirugikan melapor ke ojk agar ditindaklanjuti.
’’masyarakat yang merasa dirugikan silakan lapor ke ojk ya. jadi nanti kita follow up berdasarkan pengaduan," ujar otto saat dihubungi radar lampung, rabu (22/10).
otto beralasan pihaknya tidak langsung turun untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemantauan karena tidak mengetahui bank yang meminta agunan tambahan pada kur dibawah rp100 juta.
"itu pertama bank nya saya nggak tau. makanya berdasarkan laporan. secara logika tidak mungkin kami cari satu-satu nasabahnya mana yang dirugikan," dalihnya.
"kalau tidak ada pengaduan, jika saya tanya bank mereka tidak agunan kan lama prosesnya. harus dilakukan pemeriksaan dan lainnya. tapi kalau ada pengaduan masyarakat, nah lebih cepat," sambungnya.
menurut otto, untuk pengawasan himpunan bank milik negara (himbara) pengawasannya ada di ojk kantor pusat. sedangkan ojk lampung mengawasi bank pembangunan daerah (bpd).
kemudian, otto juga mengaku jika kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) merupakan owner dari peraturan kur tersebut.
"pengenaan sanksi pun diketenuan dari pelanggaran permenko berasal dari mereka (djpb, red). dari ojk untuk aspek prudential ya," tuturnya.
saat dimintai ketegasan terkait adanya bank yang meminta nasabah kur dibawah rp100 juta memberikan agunan tambahan, otto terkesan berkelit sebelum akhirnya mengakui jika dibawah rp100 juta tidak perlu adanya agunan tambahan.
otto sempat menjelaskan jika perbankan dalam penyaluran kur berpedoman pada permenko 1 tahun 2023 dan pedoman dari internal masing-masing perbankan.
otto juga menyampaikan kutipan dari permenko pedoman pelaksanaan kur, jika pementasan sanksi bagi penyalur kur yang meminta agunan tambahan pada kur dibawah rp100 juta dibuktikan dengan hasil temuan dari anggota forum koordinasi pengawasan kur.
kemudian, hasil monitoring komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan hasil pemeriksaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sesuai permintaan komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
pengenaan sanksi dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.  subsidi bunga/subsidi marjin kur yang telah dibayarkan dikembalikan ke kas negara.
terpisah, dari informasi yang dihimpun pengawasan terhadap pelaksanaan kur tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan melibatkan sejumlah instansi pemerintah dengan pembagian tugas yang jelas. 
setiap lembaga memiliki peran strategis sesuai kewenangannya dalam memastikan program kur berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.
sebelumnya, ada bank yang diduga melakukan akal-akalan. yakni dengan tetap meminta agunan untuk pinjaman kredit usaha rakyat (kur) dengan nilai di bawah rp100 juta. 
padahal merujuk peraturan menko bidang perekonomian nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, disebutkan bahwa pinjaman kur dengan nilai di bawah rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan selain usaha yang dijalankan nasabah.
sementara yang mencuat, bank yang dimaksud tersebut dua di antaranya himbara (himpunan bank milik negara) dan satu merupakan bank pembangunan daerah (bpd) di provinsi lampung.
sejumlah pelaku umkm di lampung mengaku tetap diminta menyerahkan sertifikat tanah atau buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) sebagai syarat pencairan pinjaman.
uus, warga bandarlampung, mengaku terkejut setelah mengetahui pinjaman kur di bawah rp100 juta sebenarnya tidak memerlukan jaminan.
’’pihak bank justru menanyakan saya mau pakai jaminan apa. saya jawab pakai surat tanah sawah milik saya di pesawaran,” ujarnya.
setelah semua berkas diserahkan, pinjaman cair dengan bunga 6 persen per tahun. “baru belakangan saya tahu kalau seharusnya tanpa jaminan. kalau dari awal dijelaskan, tentu saya tidak akan memberikan sertifikat tanah,” katanya.
hal serupa dialami supri, warga lampung selatan. ia mengaku menyerahkan sertifikat rumah ketika meminjam dana rp30 juta di bank himbara.
“awalnya pinjam rp30 juta lancar, pas mau nambah pinjaman lagi, tetap diminta jaminan rumah. kalau nggak diminta, ya nggak bakal saya kasih,” ujarnya.
menurut supri, kebijakan itu sangat merugikan pelaku usaha kecil. “banyak pedagang kecil yang butuh modal tapi nggak punya jaminan. kalau syarat seperti ini masih dipakai, yang kecil makin susah,” katanya.
cerita lain datang dari fauzi (nama samaran), warga sukarame, yang mengaku pernah mengikuti pengarahan dari salah satu bank daerah (bpd) di bandar lampung sebelum kegiatan di mahan agung, rumah dinas gubernur lampung.
“pihak bank bilang, kalau ada pejabat yang tanya apakah kur mikro pakai jaminan, tolong dijawab tidak ya, karena di bawah rp100 juta memang seharusnya tanpa jaminan,” katanya menirukan.
 “saya sempat mau pakai sertifikat rumah, tapi malah disarankan pakai bpkb motor. saya kira demi memudahkan proses, ternyata cuma akal-akalan mereka biar tetap ada jaminan,” ungkapnya.
menurutnya, banyak nasabah tetap menyerahkan jaminan karena takut pengajuan kredit ditolak.
“kami butuh modal, jadi takut nggak di-acc. padahal program ini dari pemerintah, harusnya bantu rakyat kecil, bukan malah bikin takut,” katanya, senin, 21 oktober 2025.
seorang mantan karyawan bank daerah di bandar lampung menginformasikan adanya praktik tersebut. ia menyebut kebiasaan meminta jaminan dilakukan hampir di semua bank pelaksana kur, baik himbara maupun bpd.
“semua bank melakukan itu, karena mereka khawatir nasabah tak sanggup bayar cicilan kalau tanpa jaminan,” ujarnya.
padahal, lanjutnya, pemerintah sudah memberikan ruang bagi pelaku umkm melalui kebijakan restrukturisasi dan pengampunan kredit macet agar bisa kembali mengakses pembiayaan.
’’sayangnya, bank tetap takut rugi, padahal semangat program kur itu untuk membantu usaha kecil bangkit,” katanya. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 23 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan