Rencana DPRD Tinjau Living Plaza Lampung Belum Jelas, WALHI: Izin Lingkungan Mesti Ditinjau Ulang

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 21 Oct 2025 - 20:20

Komisi III DPRD Bandarlampung menunda rencana kunjungan ke proyek Living Plaza Lampung yang disorot karena masalah amdal. -FOTO DOK. RADAR LAMPUNG -

rencana dprd tinjau living plaza lampung belum jelas, walhi: izin lingkungan mesti ditinjau ulang                            bandarlampung – rencana komisi iii dprd bandarlampung untuk meninjau langsung proyek living plaza lampung (lpl) di rajabasa belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
ketua komisi iii dprd bandarlampung agus djumadi mengatakan pihaknya masih menunggu waktu yang tepat karena padatnya agenda dewan saat ini.
’’belum teragendakan, karena minggu ini kami fokus pada kegiatan badan anggaran (banang) dan panitia khusus (pansus),” kata agus saat dikonfirmasi, selasa (21/10).
ditambahkan, pihaknya akan lebih dahulu berdiskusi dengan anggota komisi iii sebelum menetapkan jadwal resmi kunjungan.
’’saya akan bicarakan dengan rekan-rekan di komisi. nanti hasilnya kami tindak lanjuti,” katanya.
rencana kunjungan komisi iii sebelumnya disebut sebagai tindak lanjut atas sejumlah aduan masyarakat terkait aktivitas usaha dan kelengkapan perizinan di kawasan lpl. namun hingga kini, belum ada kepastian waktu pelaksanaan kunjungan lapangan tersebut.
direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) lampung, irfan tri musri, menilai proyek pembangunan lpl bermasalah sejak awal penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
menurutnya, dokumen amdal tersebut disusun dengan banyak kontroversi dan keberatan dari masyarakat, namun tetap disahkan oleh dinas lingkungan hidup (dlh) kota bandar lampung.
“amdal itu sejak awal bermasalah, tapi tetap disahkan dlh tanpa mempertimbangkan keberatan masyarakat. ini menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap lingkungan,” ujar irfan, kamis, 16 oktober 2025.
irfan menilai, sikap pemkot dan dlh yang meloloskan izin lingkungan merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. ia juga menyayangkan dprd yang dinilai pasif menyikapi persoalan tersebut.
“dprd seharusnya bertindak. mereka punya hak meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan jika ada pelanggaran izin lingkungan. ini bukan hanya soal investasi, tapi juga soal keselamatan masyarakat,” tegasnya.
walhi juga mendesak dprd memanggil dlh dan meninjau ulang izin lingkungan proyek lpl.
“dprd bisa meminta dlh melakukan evaluasi ulang dan menegur wali kota jika dianggap membiarkan terbitnya izin yang bermasalah,” ujarnya.
kepala dlh kota bandar lampung, yusnadi ferianto, memastikan proyek lpl telah memiliki dokumen amdal sejak 2021. ia menjelaskan, proses penyusunan sempat tertunda akibat pandemi covid-19 namun kini dilanjutkan kembali.
“amdal-nya sudah ada sejak 2021. prosesnya memang sempat berhenti karena pandemi dan sekarang diteruskan,” kata yusnadi, rabu, 15 oktober 2025.
ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen sudah melalui mekanisme yang diatur, termasuk melibatkan masyarakat sekitar. “prosesnya panjang dan pasti ada tahap konsultasi publik. semua sesuai ketentuan,” jelasnya.
soal tata letak atau siteplan, yusnadi menegaskan bukan kewenangan dlh.
“untuk siteplan, silakan tanya ke dinas perumahan dan permukiman (disperkim). kalau amdal, itu memang sudah lengkap,” ujarnya.
terkait anggota dprd yang mengaku belum mengetahui keberadaan dokumen amdal, yusnadi menduga hal itu karena pergantian periode keanggotaan dewan.
“mungkin anggota yang sekarang belum tahu karena baru menjabat,” singkatnya.
sebelumnya, ketua komisi iii dprd kota bandar lampung, agus djumadi, menilai proses pembangunan living plaza lampung belum transparan, terutama terkait dokumen amdal dan izin teknis lainnya.
menurutnya, proyek tersebut sudah jadi perhatian sejak 2021 namun masih minim kejelasan.
“hingga kini kami belum menerima dokumen upl atau izin lain dari dlh maupun disperkim,” ujarnya.
sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan rajabasa, agus menekankan pentingnya pengelolaan drainase secara terbuka dan bertanggung jawab.
“kalau tidak dikelola baik, bisa jadi bom waktu. dampaknya bukan hanya ke rajabasa nunyai tapi juga rajabasa induk,” tegasnya.
agus juga mengingatkan agar izin pembangunan tidak hanya bersifat administratif, melainkan memperhatikan risiko sosial dan lingkungan.
“di lokasi itu saja sudah sering banjir. kalau ditambah pembangunan besar, jangan sampai malah memperparah keadaan,” ujarnya.
politisi pks itu menegaskan akan terus mengawal proyek tersebut. “kami akan turun langsung ke lapangan setelah agenda dewan selesai. masyarakat berhak tahu,” ujarnya.
ia juga menyesalkan belum adanya sosialisasi antara pengembang dan dprd.
“amdal-nya belum pernah kami lihat. tidak ada hearing, tahu-tahu sudah peletakan batu pertama. ini seperti main kucing-kucingan,” pungkasnya.
pengamat kebijakan publik universitas lampung (unila), dr. muhammad thoha b. sampurna jaya, menilai pengembang harus membuka dokumen amdal secara transparan agar publik memahami dampak proyek tersebut.
“amdal bukan sekadar formalitas izin, tapi harus disertai bukti nyata pengelolaan dan pemantauan lingkungan,” ujarnya, senin, 13 oktober 2025.
thoha juga menyoroti rencana pembangunan embung di sekitar lokasi proyek. menurutnya, ide tersebut bisa membantu mengurangi risiko banjir, tetapi kelayakannya harus tercantum jelas dalam amdal.
“embung itu bisa membantu limpasan air, tapi kelayakannya harus jelas dalam dokumen. semua harus transparan dan bisa diakses masyarakat,” tegasnya.
setelah sempat vakum selama tiga tahun, proyek living plaza lampung di kawasan rajabasa nunyai kembali berlanjut. sejumlah alat berat terlihat beroperasi di area proyek, menandai dimulainya kembali tahap pembangunan.
namun, di tengah geliat pembangunan tersebut, warga sekitar masih mengeluhkan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek. (mel/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 22 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan