DPRD Lampung Soroti Rendahnya Realisasi Retribusi Daerah, Bakal Panggil OPD “Malas”

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 20 Oct 2025 - 20:36

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Yozi Rizal--

“Saya ingin masyarakat merasa diakui. Mereka kontrak tiap tahun, tanah aman, dan sewanya murah. Tapi kesadaran membayar ini yang masih perlu kita dorong,” tutupnya.

Begitu juga, Dinas Sosial Lampung menjadi salah satu dinas dengan realisasi retribusi terendah. Hingga 30 September 2025, pemasukan baru mencapai Rp1 juta atau sekitar 10 persen dari target.

Retribusi bersumber dari rumah dinas milik Dinsos yang ditempati pegawai, seperti honorer petugas penjaga kantor, tukang sapu, dan lainnya. Saat ini, satu penghuni dinyatakan telah membayar sewa sebesar Rp1 juta.

“Kami akan tagih dan surati. Nanti juga diteruskan ke Bapenda dan Inspektorat agar mereka bayar. Lokasinya di seberang kantor Dinsos,” ujar Kepala Dinsos Lampung, Aswarodi.

Sementara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung mencatat realisasi retribusi Rp791,83 juta atau 52,61 persen hingga akhir September 2025. Sumber retribusi antara lain berasal dari, pelelangan ikan, tempat labuh kapal, benih ikan, dan pengujian mutu hasil perikanan.

Kepala DKP Lampung, Liza Derni, mengungkapkan penurunan PAD terjadi akibat penghentian operasional pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sejak 12 Agustus 2025 oleh pemerintah pusat.

“Itu kebijakan kementerian, sekarang dalam evaluasi,” jelasnya.

Sebagai langkah pengganti, DKP mengoptimalkan sektor lain yang masih potensial, seperti produksi benih unggul bersertifikat dan pemanfaatan aset UPTD pelabuhan perikanan serta balai pembenihan.

“Retribusi kami saat ini berasal dari UPTD Pelabuhan Perikanan, UPTD PMHP, pelelangan ikan, tambat labuh, dan retribusi pembenihan,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi retribusi daerah sebesar Rp362,98 miliar hingga 30 September 2025.

Angka ini setara 78,90 persen dari target APBD murni 2025 sebesar Rp450,12 miliar. Sementara dalam APBD Perubahan 2025, target retribusi ditetapkan sebesar Rp460,06 miliar, yang kini dikejar penyelesaiannya hingga akhir tahun. (pip/c1/abd)

dprd lampung soroti rendahnya realisasi retribusi daerah, bakal panggil opd “malas”                             bandarlampung – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) lampung menyoroti capaian retribusi pemprov yang hingga 30 september 2025 baru mencapai rp362,98 miliar atau 78,90 persen dari target apbd murni 2025 sebesar rp450,12 miliar.
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) perubahan 2025, target retribusi bahkan dinaikkan menjadi rp460,06 miliar, yang harus dikejar realisasinya hingga akhir tahun. namun, sejumlah organisasi perangkat daerah (opd) penghasil retribusi tercatat masih memiliki tingkat realisasi di bawah 60 persen.
wakil ketua komisi iii dprd lampung yozi rizal mengatakan pihaknya akan memanggil opd penghasil retribusi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap capaian pendapatan tersebut.
menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar target retribusi yang ditetapkan benar-benar realistis dan berbasis kajian, bukan sekadar disetujui tanpa pertimbangan mendalam.
’’ketika kita bicara target, itu harus dibuat maksimal. karena dengan begitu bisa memicu peningkatan pendapatan. jangan sampai opd malas-malasan dalam mencapai target,” tegas yozi saat dihubungi radar lampung, senin (20/10).
yozi menambahkan, kondisi ini menjadi penting mengingat pemprov lampung tengah menghadapi penurunan apbd akibat pengurangan transfer ke daerah (tkd) dari pemerintah pusat.
“oleh karena itu, potensi pendapatan daerah harus dioptimalkan, termasuk dari sektor retribusi, sepanjang tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
terkait waktu pemanggilan opd tersebut, yozi menyebut akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota komisi iii lainnya.
“besok saya akan komunikasi dengan pimpinan lain agar segera diagendakan rapat dengar pendapat (rdp) dengan seluruh opd penghasil pad,” jelasnya.
ia menegaskan, rdp nanti tidak hanya akan melibatkan badan pendapatan daerah (bapenda) dan badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) seperti biasanya, tetapi juga semua opd yang memiliki potensi pendapatan asli daerah (pad).
yozi menilai, optimalisasi retribusi bukan sekadar solusi sementara atas penurunan tkd, melainkan kewajiban dalam kerangka otonomi daerah.
“mengingat kewenangan daerah terbatas dan masih sangat bergantung pada dana pusat, maka pengurangan tkd jelas berpengaruh besar terhadap kinerja dan program daerah,” katanya.
“maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengoptimalkan kewenangan yang kita miliki, yaitu memungut retribusi, selama tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya. 
sebelumnya, – pendapatan asli daerah (pad) melalui retribusi tidak menyentuh angka 50 persen di triwulan iii, beberapa organisasi perangkat daerah terkesan baru sibuk mau action. 
salah satu opd yang capaian pendapatan asli daerah (pad)-nya tidak sampai 50 persen adalah dinas perhubungan provinsi lampung. 
targetnya tidak sebanyak opd-opd lain, hanya rp167.870.200. namun sudah masuk triwulan iii, baru tercapai rp57. 238.400 atau 34,10 persen dari target total. 
realisasi retribusi terbesar berasal dari pemanfaatan lahan di desa branti raya. dari total potensi lahan seluas 1.124.344 meter persegi, sebanyak 54.552 meter persegi telah disewa oleh 91 penyewa, dengan kontribusi retribusi mencapai rp40.080.000.
sementara itu, di desa taman sari, pesawaran, dari total lahan 4.355 meter persegi, baru 569 meter persegi yang dimanfaatkan oleh tiga penyewa, namun hingga kini belum ada realisasi pembayaran sewa. 
di wilayah tanjung bintang, dari 1.690 meter persegi yang tersedia, baru 30 meter persegi dimanfaatkan oleh satu penyewa dengan realisasi sebesar rp600 ribu.
pada aset terminal mulyojati, dari total lahan 18.010 meter persegi, sebanyak 681,92 meter persegi telah disewa oleh 10 penyewa dan menyumbang rp6.298.400. di kawasan pahoman, dari 450 meter persegi yang tersedia, 111 meter persegi dimanfaatkan oleh tiga penyewa dengan realisasi rp2.220.000.
adapun lahan di kemiling seluas 2.976 meter persegi telah disewa 402 meter persegi oleh 10 penyewa dengan pemasukan rp8.040.000.
kepala dinas perhubungan lampung, bambang sumbogo, menjelaskan bahwa pengelolaan lahan tersebut baru dilimpahkan ke dishub sekitar dua hingga tiga tahun terakhir melalui surat keputusan gubernur. 
sebelumnya, aset berada di bawah badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) dan sebagian besar lahan dimanfaatkan tanpa kontribusi oleh masyarakat.
“selama ini masyarakat memanfaatkan lahan seperti tak bertuan. sekarang kami ajak mereka tertib. sewanya murah, hanya rp300 per meter per tahun. tapi saya tidak bisa langsung keras ke masyarakat, pendekatannya bertahap,” ujar bambang.
ia mengungkapkan, dishub saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif untuk menarik retribusi, terutama pada warga yang menggarap lahan di desa branti raya—area seberang landasan pacu yang nantinya akan digunakan untuk terminal 2 bandara. di lokasi tersebut warga menanam padi, singkong, ataupun komoditas lain.
“beberapa tanaman sebenarnya tidak boleh, seperti padi dan jagung karena bisa mengundang burung yang berbahaya untuk penerbangan. singkong atau tanaman akar masih diperbolehkan,” jelasnya.
bambang menuturkan bahwa jika imbauan tidak diindahkan, dishub siap mengirimkan surat peringatan dan memberikan sanksi, termasuk pengalihan lahan kepada pihak lain yang bersedia menyewa.
“nanti kalau ada temuan, saya bersurat. kalau yang tidak bayar akan kena sanksi atau lahannya kita alihkan. data penyewa dan yang menunggak sedang kami siapkan. kalau perlu, tolong bantu dipublikasikan agar mereka sadar,” tegasnya.
bambang menyebut untuk lahan di desa branti raya total luas lahan yang dimanfaatkan masyarakat diperkirakan sekitar 30–60 hektare dari potensi 100 hektare. optimalisasi retribusi sekaligus menjadi masa transisi sebelum kawasan tersebut disiapkan untuk pengembangan bandara internasional.
“saya ingin masyarakat merasa diakui. mereka kontrak tiap tahun, tanah aman, dan sewanya murah. tapi kesadaran membayar ini yang masih perlu kita dorong,” tutupnya.
begitu juga, dinas sosial lampung menjadi salah satu dinas dengan realisasi retribusi terendah. hingga 30 september 2025, pemasukan baru mencapai rp1 juta atau sekitar 10 persen dari target.
retribusi bersumber dari rumah dinas milik dinsos yang ditempati pegawai, seperti honorer petugas penjaga kantor, tukang sapu, dan lainnya. saat ini, satu penghuni dinyatakan telah membayar sewa sebesar rp1 juta.
“kami akan tagih dan surati. nanti juga diteruskan ke bapenda dan inspektorat agar mereka bayar. lokasinya di seberang kantor dinsos,” ujar kepala dinsos lampung, aswarodi.
sementara, dinas kelautan dan perikanan (dkp) lampung mencatat realisasi retribusi rp791,83 juta atau 52,61 persen hingga akhir september 2025. sumber retribusi antara lain berasal dari, pelelangan ikan, tempat labuh kapal, benih ikan, dan pengujian mutu hasil perikanan.
kepala dkp lampung, liza derni, mengungkapkan penurunan pad terjadi akibat penghentian operasional pengelolaan benih bening lobster (bbl) sejak 12 agustus 2025 oleh pemerintah pusat. 
“itu kebijakan kementerian, sekarang dalam evaluasi,” jelasnya.
sebagai langkah pengganti, dkp mengoptimalkan sektor lain yang masih potensial, seperti produksi benih unggul bersertifikat dan pemanfaatan aset uptd pelabuhan perikanan serta balai pembenihan.
 “retribusi kami saat ini berasal dari uptd pelabuhan perikanan, uptd pmhp, pelelangan ikan, tambat labuh, dan retribusi pembenihan,” tuturnya.
pemerintah provinsi (pemprov) lampung mencatat realisasi retribusi daerah sebesar rp362,98 miliar hingga 30 september 2025.
angka ini setara 78,90 persen dari target apbd murni 2025 sebesar rp450,12 miliar. sementara dalam apbd perubahan 2025, target retribusi ditetapkan sebesar rp460,06 miliar, yang kini dikejar penyelesaiannya hingga akhir tahun. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 21 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan