Walhi Desak DPRD Evaluasi Izin LPL

walhi desak dprd evaluasi izin lpl salah satu penyebab banjir di rajabasa bandarlampung - polemik pembangunan living plaza lampung (lpl) di kawasan rajabasa nunyai, bandarlampung, memanas. wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) lampung menuding pemerintah kota (pemkot) bandarlampung melalui dinas lingkungan hidup (dlh) telah mengabaikan aspirasi masyarakat dengan melanjutkan proyek yang sejak awal bermasalah dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). direktur eksekutif walhi lampung irfan tri musri menegaskan penerbitan izin amdal untuk proyek tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. baca juga:disidang dugaan korupsi proyek tol terpeka, dua pejabat waskita karya melamun ia bahkan mendesak dprd bandarlampung agar memanggil dlh dan menegur wali kota untuk mengevaluasi izin pembangunan lpl. sebab, dlh dinilai membiarkan pembangunan berjalan di tengah persoalan yang belum tuntas. ’’amdal itu dulu disusun penuh kontroversi. baik masyarakat maupun walhi sudah menyampaikan keberatan, tapi dlh tetap mengesahkan dan izin terbit. ini menunjukkan tidak ada perspektif keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” tegas irfan, kamis (16/10). walhi menilai sikap dlh dan pemkot bandarlampung yang meloloskan izin lingkungan merupakan bentuk pengabaian aspirasi masyarakat dan pengkhianatan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. menurut irfan, pemerintah seolah menutup mata terhadap suara warga rajabasa yang khawatir pembangunan pusat perbelanjaan besar itu akan memperparah banjir dan kemacetan di kawasan padat penduduk. ’’ini bukan semata soal investasi, tapi soal keselamatan masyarakat. dprd jangan diam saja. mereka punya hak dan tanggung jawab untuk meninjau, bahkan menghentikan aktivitas pembangunan jika ada pelanggaran,” tegasnya. walhi pun mendesak dprd untuk memanggil dlh dan meninjau ulang izin lingkungan proyek tersebut, serta menegur wali kota jika terbukti membiarkan proyek berjalan tanpa evaluasi amdal yang sahih. “dprd bisa meminta dlh meninjau ulang izin lingkungan, termasuk menegur pemerintah kota jika terbukti membiarkan izin bermasalah,” pungkas irfan. sementara itu, kepala dlh kota bandarlampung yusnadi ferianto membantah tudingan bahwa izin amdal diterbitkan tanpa prosedur. ia menegaskan, dokumen amdal proyek living plaza sudah disusun sejak 2021 dan sempat tertunda akibat pandemi covid-19. “ada izin amdal-nya. itu sempat berhenti karena covid, dan sekarang dilanjutkan,” ujarnya, rabu (15/10/2025). meski begitu, yusnadi mengakui bahwa dokumen tersebut dibuat sebelum ia menjabat, dan tidak menutup kemungkinan ada dinamika di masa lalu. ia juga berdalih bahwa prosesnya melibatkan masyarakat, meskipun belakangan banyak pihak justru mengaku tidak pernah diundang dalam sosialisasi resmi. “amdal itu pasti ada proses persetujuan masyarakat. semua dilakukan sesuai ketentuan,” kata yusnadi. terkait tata letak dan desain kawasan (siteplan), yusnadi menyebut itu bukan kewenangan dlh, melainkan dinas perumahan dan permukiman (disperkim). pernyataan dlh berbanding terbalik dengan keterangan ketua komisi iii dprd bandarlampung, agus djumadi, yang mengaku belum pernah melihat dokumen amdal proyek tersebut. “sejak 2021 proyek ini sudah kami pantau. tapi sampai sekarang kami belum menerima dokumen upl, amdal, atau izin lain dari dlh dan perkim,” ujarnya, selasa (14/10/2025). agus menilai proyek living plaza sarat kejanggalan. ia menyoroti potensi banjir besar di kawasan rajabasa karena lokasi proyek berada di jalur aliran air dari kemiling. “di sana tanpa pembangunan saja sudah sering banjir, apalagi ditambah bangunan besar. kalau izin ini dibiarkan, bisa jadi bom waktu,” tegasnya. politisi pks itu menuding pemkot bermain diam-diam dalam pengurusan izin. “tidak ada hearing, tidak ada sosialisasi, tiba-tiba ada peletakan batu pertama. ini seperti main kucing-kucingan. kami tidak bisa benarkan hal seperti ini,” ujarnya geram. komisi iii berjanji akan mengawal ketat proyek tersebut dan meninjau langsung lokasi pembangunan. hal ini agar jelas seperti apa prosesnya. pengamat kebijakan publik universitas lampung, dr. muhammad thoha b. sampurna jaya, menegaskan bahwa amdal bukan sekadar formalitas izin, tetapi dokumen ilmiah yang wajib transparan. “amdal itu bukan cuma selembar izin. ia harus disertai bukti pemantauan dan pengelolaan lingkungan nyata. masyarakat berhak tahu dampak yang mungkin muncul,” tegasnya, senin (13/10/2025). menurut thoha, pemerintah dan pengembang seharusnya membuka seluruh isi amdal kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan. ia juga menilai, rencana pembangunan embung di kawasan itu sebagai solusi banjir hanya bisa dianggap sah jika benar-benar tercantum dan dikaji dalam dokumen amdal. “embung bisa jadi solusi, tapi kelayakannya harus tertulis dalam dokumen amdal. jangan asal janji,” ujarnya. thoha menambahkan, hak untuk meninjau dan mengkritisi amdal tidak hanya milik warga sekitar, tapi juga lembaga seperti walhi sebagai mitra kritis pemerintah. “pemerintah jangan alergi dikritik. justru dari kritik itulah kebijakan bisa lebih berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. meski kritik terus mengalir, aktivitas pembangunan di lokasi living plaza lampung terus berlanjut. alat berat kembali beroperasi setelah sempat vakum beberapa tahun, seolah sinyal bahwa pengembang tidak tergoyahkan oleh protes warga dan sorotan publik. di sisi lain, warga rajabasa masih dihantui kekhawatiran: banjir, kemacetan, dan hilangnya ruang resapan air. namun hingga kini, tidak ada tanda-tanda pemerintah kota akan meninjau ulang izin lingkungan proyek tersebut. (mel/c1/yud)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•