Kanwil Kemenkum Lampung Integrasikan Sistem AHU dan KI

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 10 Oct 2025 - 21:06

INTEGRASI; Kanwil Kemenkum Lampung melaksanakan kegiatan Diseminasi Rencana Integrasi Sistem AHU-KI yang digelar di kantornya.-FOTO HUMAS KANWIL KEMENKUM LAMPUNG-

“Peningkatan layanan hukum seperti ini bukan hanya berdampak pada kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara,” ujar Benny.

Dalam konteks Lampung, langkah ini dinilai sangat relevan mengingat provinsi ini memiliki banyak potensi industri kreatif dan usaha kecil-menengah di bidang kuliner, kerajinan, dan pertanian yang membutuhkan perlindungan hukum atas merek dan produknya.

Kemenkum melalui Kanwil Lampung menegaskan bahwa suksesnya integrasi sistem ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi lintas sektor menjadi hal yang terus diperkuat.

“Kami di Kanwil siap menjadi garda depan dalam mengawal implementasi integrasi sistem ini di Lampung. Tidak hanya memastikan kesiapan teknis, tetapi juga menyosialisasikan manfaatnya secara berkelanjutan kepada masyarakat,” tutup Benny. (rls/c1/yud)

kanwil kemenkum lampung integrasikan sistem ahu dan ki                            bandarlampung – kementerian hukum (kemenkum) terus melakukan langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik dan memperluas akses perlindungan hukum bagi pelaku usaha di indonesia. salah satunya melalui rencana integrasi sistem administrasi hukum umum (ahu) dengan sistem kekayaan intelektual (ki), yang memungkinkan pendaftaran merek dilakukan langsung oleh perseroan perorangan (ptp).
 
kebijakan tersebut menjadi sorotan utama dalam kegiatan diseminasi rencana integrasi sistem ahu-ki yang digelar kantor wilayah kemenkum lampung, rabu (9/10), di aula kantor wilayah setempat.
baca juga: data bps jadi landasan pengambilan kebijakan publik
kegiatan itu dihadiri berbagai stakeholder terkait, mulai dari pelaku usaha, perwakilan lembaga pemerintah, hingga akademisi.
 
langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional kemenkumham untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) melalui optimalisasi layanan hukum digital yang masif, efisien, dan inklusif.
 
dalam kesempatan tersebut, plt. kepala kantor wilayah kemenkum lampung sekaligus project leader, benny daryono, menjelaskan bahwa integrasi sistem ahu dan ki bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (umk).
 
“melalui sistem ini, pelaku usaha kini tidak hanya dapat mendirikan badan hukum secara perorangan dengan mudah, tetapi juga langsung mendaftarkan merek dagangnya dalam satu sistem terintegrasi. ini akan sangat membantu mereka dalam memperoleh perlindungan hukum dan memperkuat daya saing di pasar,” ujar benny.
 
ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari semangat pemerintah untuk memudahkan berusaha (ease of doing business), sekaligus memperluas perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil.
 
“integrasi ini adalah langkah konkret dalam memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan layanan hukum, serta memperkuat ekosistem usaha di daerah. harapannya, masyarakat khususnya para pelaku umk di lampung dapat merasakan manfaat langsung dari sistem ini,” imbuhnya.
 
menurut benny, kegiatan diseminasi tersebut memiliki tujuan strategis untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai tata cara pendaftaran, mekanisme perlindungan hukum bagi perseroan perorangan, serta detail teknis integrasi ahu-ki dalam proses pendaftaran merek.
 
“strategi yang sudah dibangun tidak akan optimal jika tidak dikenal, dipahami, dan digunakan secara luas,” tegasnya.
 
melalui diseminasi ini, lanjut benny, pihaknya ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami alur layanan digital yang baru, sekaligus siap beradaptasi dengan transformasi sistem hukum berbasis teknologi informasi tersebut.
 
“ini bukan hanya proyek perubahan di atas kertas. kami ingin agar masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dan manfaatnya,” jelasnya.
 
integrasi sistem ahu dan ki juga diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) di sektor hukum.
 
dengan proses pendaftaran yang lebih cepat, mudah, dan transparan, diharapkan minat masyarakat untuk mendaftarkan usaha serta merek dagang semakin meningkat.
 
selain itu, langkah ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat basis data hukum nasional yang lebih terintegrasi dan efisien.
 
“peningkatan layanan hukum seperti ini bukan hanya berdampak pada kemudahan berusaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara,” ujar benny.
 
dalam konteks lampung, langkah ini dinilai sangat relevan mengingat provinsi ini memiliki banyak potensi industri kreatif dan usaha kecil-menengah di bidang kuliner, kerajinan, dan pertanian yang membutuhkan perlindungan hukum atas merek dan produknya.
 
kemenkum melalui kanwil lampung menegaskan bahwa suksesnya integrasi sistem ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi lintas sektor menjadi hal yang terus diperkuat.
 
“kami di kanwil siap menjadi garda depan dalam mengawal implementasi integrasi sistem ini di lampung. tidak hanya memastikan kesiapan teknis, tetapi juga menyosialisasikan manfaatnya secara berkelanjutan kepada masyarakat,” tutup benny. (rls/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 11 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan