Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Tegaskan Digitalisasi dan Kepercayaan Publik sebagai Pilar Antikorupsi

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 10 Oct 2025 - 20:28

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sistem digital dan integritas aparatur dalam mencegah korupsi. - FOTO BIRO ADPIM -

gubernur rahmat mirzani djausal tegaskan digitalisasi dan kepercayaan publik sebagai pilar antikorupsi                            bandarlampung – gubernur lampung rahmat mirzani djausal menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif tanpa penguatan sistem, penerapan digitalisasi, dan peningkatan kepercayaan publik.
pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri rapat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program pemberantasan korupsi tahun 2025 di ruang sakai sambayan, jumat (10/10).
rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 24 juli 2025, yang berfokus pada strategi antikorupsi dengan pendekatan monitoring, controlling, surveillance for prevention (mcsp). dua sektor utama menjadi perhatian, yaitu pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi penerimaan daerah.
gubernur rahmat menegaskan, digitalisasi merupakan kunci utama untuk menutup celah penyimpangan dalam birokrasi.
“pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi kinerja aparatur. pemerintahan yang bersih harus dimulai dari sistem yang modern dan transparan,” tegasnya.
ia juga mengingatkan bahwa integritas aparatur harus berjalan seiring dengan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat. menurutnya, kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.
“walau anggaran terbatas, pelayanan publik tidak boleh menurun kualitasnya. masyarakat harus merasakan langsung manfaat dari kinerja pemerintah,” ujarnya.
pemprov lampung menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
rapat ini juga diharapkan dapat memperkokoh komitmen seluruh perangkat daerah dalam pengawasan internal dan pencegahan sistematis.
melalui forum ini, pemprov lampung menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga melalui transparansi layanan, perbaikan sistem, serta peningkatan profesionalisme aparatur.
komite advokasi daerah (kad) antikorupsi provinsi lampung telah melaksanakan rapat pleno perdana di kantor kadin  lampung, senin (10/2). selanjutnya, tegas ketua kad provinsi lampung hi. ardiansyah, s.h., pihaknya akan gas pol menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai mitra komisi pemberantasan korupsi (kpk) dan pemerintah daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. 
sebelumnya, wakil ketua umum bidang organisasi kadin lampung romi j. utama mewakili salah satu pembina kad provinsi lampung yang juga ketua umum kadin lampung muhammad kadafi mengatakan kad sendiri dibentuk kpk atas usulan dari kadin pusat. selanjutnya diturunkan ke daerah dengan melibatkan kadin dan stakeholder. 
’’termasuk di dalamnya perwakilan organisasi profesi terkait juga organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah,” kata romy yang juga ketua ii kad antikoprupsi provinsi lampung tersebut. 
dipertegas bang aca, sapaan akrab ketua kad antikorupsi provinsi lampung ardiansyah, bahwa korupsi masih marak terjadi di indonesia. faktanya selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, juga banyak pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta.
’’jadi, kad diperlukan karena 80 persen perkara tindak pidana korupsi yang ditangani kpk selalu melibatkan pihak swasta. angka tersebut besar sekali. sehingga, kedeputian bidang pencegahan komisi pemberantasan korupsi pun menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerjanya yaitu dengan menjadikan kita (kad) sebagai mitranya," ujar bang aca saat memimpin rapat tersebut. 
lanjutnya, banyak hal yang menjadi penyebab sektor swasta terlibat tindak pidana korupsi. di antaranya terkait masalah perizinan maupun masalah-masalah yang dianggap masuknya tidak pidana suap. 
"karena suap sudah masuk undang-undang tindak pidana korupsi, oleh karena itu suap menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan oleh kpk," tuturnya.
dengan hadirnya kad, bang aca berharap nantinya menciptakan iklim usaha yang sehat. di antaranya dengan adanya transparansi, regulasi-regulasi yang jelas, serta regulasi-regulasi yang tidak menimbulkan celah adanya tindak pidana korupsi. "karena itu, peran dari kad mengkoordinasikan, mengawal agar regulasi yang memungkinkan bisa terjadinya tindak pidana korupsi itu dibahas," tandasnya.
bang aca  pun  menegaskan bahwa kad antikorupsi ini di-backup oleh kpk melalui bidang pencegahan. kad akan menjadi jembatan untuk melakukan koordinasi antara pihak swasta dan dinas-dinas terkait.
"kpk memperbolehkan kad untuk mengundang sektor terkait mengenai masalah perizinan untuk melakukan koordinasi. sampai pada tingkat yang diperlukan apabila undangan itu tidak diindahkan. kad bisa mengeluarkan rekomendasi," ungkapnya.
terkait itu juga, bang aca meminta agar bidang di struktur organisasi kad antikorupsi lampung segera bekerja. yaitu dengan mulai menyusun program kerja, inventarisasi masalah, hingga koordinasi dengan stakeholder terkait.
diketahui berdasarkan sk gubernur lampung, kad antikorupsi mempunyai beberapa tugas. pertama, membentuk forum kelompok kerja antikorupsi (anti corruption working group/awgp) dengan membahas rencana aksi dan rekomendasi.
kedua, melaksanakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai antikorupsi antar pemangku kepentingan.
ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi atas profesi ahli pembangunan integritas (api) sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia (skkni).
keempat, melaksanakan sosialisasi regulasi terkait dengan korporasi dan pelayanan publik. kelima, menyampaikan rekomendasi yang telah disusun kepada para pihak yang dituju baik regulator (kepala daerah) maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh komisi pemberantasan korupsi (kРК).
keenam, melaksanakan koordinasi, mediasi serta memberikan saran dan masukan antar lembaga dalam rangka perbaikan sistem dan hambatan permasalahan pencegahan; dan ketujuh, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada gubernur lampung, ketua kadin lampung, dan komisi pemberantasan korupsi minimal setiap satu tahun.
sementara, kewenangan kad antikorupsi yaitu memberikan informasi terkait kendala-kendala proses bisnis yang berhubungan dengan tindak pidana. korupsi dan memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi kepada inspektorat provinsi lampung. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 11 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan