Unila dan Itera Serahkan Ratusan SK PPPK

BANDARLAMPUNG – Ratusan tenaga kependidikan dan dosen Universitas Lampung (Unila) menerima surat keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di GSG Unila, Selasa (7/10). Total yang menerima SK sebanyak 514 orang terdiri atas 468 tenaga kependidikan dan 46 dosen.

Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN.Eng. berharap tenaga kependidikan dan dosen yang menerima SK PPPK dapat segera beradaptasi, menyatu dalam budaya kerja, serta menjadi teladan. ’’Saya berharap saudara-saudari dapat segera beradaptasi dan menyatu dalam budaya kerja Unila. Jadilah teladan, berkolaborasi aktif, serta selalu loyal terhadap Pancasila, UUD 1945, dan visi-misi Unila,” ujarnya.

 

Tidak hanya itu. Prof. Lusmeilia Afriani juga berharap seluruh pegawai PPPK yang baru menerima SK dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Unila. ’’Saya harap seluruh pegawai PPPK mampu memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi kinerja, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas,’’ harapnya.

 

Pada hari yang sama, Institut Teknologi Sumatera (Itera) juga menyerahkan 268 SK PPPK di Aula Gedung Kuliah Umum 1 Itera. Penerima SK terdiri atas 231 tenaga kependidikan dan 37 dosen.

 

Penyerahan SK dilakukan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Ir. Arif Rohman, S.T., M.T. didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si., Ketua Senat Itera Dr. Sunarsih, M.A., serta jajaran pimpinan lainnya.

 

Prof. Khairurrijal menyampaikan selamat kepada para pegawai yang resmi diangkat sebagai PPPK dan kini berstatus aparatur sipil negara (ASN). 

 

Prof. Khairurrijal berharap seluruh pegawai dapat menjalankan kewajiban dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya visi-misi Itera. ’’Selamat kepada seluruh PPPK yang hari ini menerima SK. Ikuti setiap aturan dan bersama-sama kita wujudkan visi-misi Itera,” ungkapnya. 

 

Sedangkan Arif Rohman menyampaikan bahwa pelantikan dan pengarahan PPPK akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara bauran (hybrid) di Kantor Kemendiktisaintek.