Pemprov Lampung Mantapkan Sinergi Dukung Target Nasional 3 Juta Rumah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 02 Oct 2025 - 21:10

Forum PKP Lampung menggelar rakor perumahan untuk mendukung target program nasional 3 juta rumah periode 2025–2029. -FOTO IST -

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi di kantor Bappeda Lampung, Kamis (2/10). Agenda ini bertujuan memperkuat peran daerah dalam menyukseskan program strategis nasional (PSN) 3 juta rumah periode 2025–2029.

Kepala Bidang Perumahan Dinas PKPCK Provinsi Lampung August Riko menegaskan bahwa rumah layak huni adalah hak dasar warga negara sekaligus indikator kesejahteraan masyarakat. Namun, backlog perumahan masih menjadi tantangan serius.

“Secara nasional backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit berdasarkan data BPS 2023. Di Lampung sendiri, backlog tercatat 270.147 unit menurut Database Perumahan 2025. Artinya, masih banyak keluarga yang belum memiliki hunian layak,” jelas August Riko.

Ia menambahkan, Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam RPJMN 2025–2029. Fokus Pemprov Lampung ke depan adalah sinkronisasi data, pemerataan pembangunan hingga ke desa, serta optimalisasi pendanaan dan kebijakan.

Rakor Forum PKP sendiri digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dan pembiayaan, mengoptimalkan peran Kelompok Kerja (Pokja) PKP, serta merumuskan solusi percepatan pembangunan hunian layak dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi, kita ingin memastikan target 3 juta rumah dapat tercapai lebih cepat dan merata. Lampung harus menjadi bagian penting dalam kontribusi nasional,” tambahnya.

Berdasarkan data per 19 September 2025, sejumlah kabupaten/kota di Lampung telah merealisasikan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni sebanyak 367 unit. Rinciannya: Tanggamus 2 unit, Lampung Selatan 200 unit, Lampung Utara 2 unit, Pringsewu 109 unit, Lampung Barat 23 unit, Pesisir Barat 24 unit, dan Kota Metro 7 unit.

Dukungan juga datang dari Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Lampung. Ketua DPD REI Lampung memaparkan bahwa kebutuhan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terus meningkat.

REI Lampung menargetkan pembangunan 1.500 unit rumah subsidi di delapan kabupaten/kota dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga akhir 2024, tercatat 728 unit terjual dan 351 unit terbangun belum terjual. Sementara per September 2025, 580 unit terjual dan 221 unit masih tersedia.

“REI Lampung akan terus bersinergi dengan Pemprov dan Forum PKP untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi hingga akhir 2025,” ungkap perwakilan DPD REI Lampung.

SebelumnyaKomitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat kembali ditegaskan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan kesiapan pemprov dalam menyukseskan program nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat sebagai langkah strategis mengatasi backlog perumahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutannya saat membuka Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah Wilayah I Tahun 2025 di ruang Abung Balai Keratun, Selasa (17/6), Jihan mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan papan merupakan hak dasar setiap warga negara.

Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, mendapatkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

pemprov lampung mantapkan sinergi dukung target nasional 3 juta rumah                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung melalui forum perumahan dan kawasan permukiman (pkp) menggelar rapat koordinasi di kantor bappeda lampung, kamis (2/10). agenda ini bertujuan memperkuat peran daerah dalam menyukseskan program strategis nasional (psn) 3 juta rumah periode 2025–2029.
kepala bidang perumahan dinas pkpck provinsi lampung august riko menegaskan bahwa rumah layak huni adalah hak dasar warga negara sekaligus indikator kesejahteraan masyarakat. namun, backlog perumahan masih menjadi tantangan serius.
“secara nasional backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit berdasarkan data bps 2023. di lampung sendiri, backlog tercatat 270.147 unit menurut database perumahan 2025. artinya, masih banyak keluarga yang belum memiliki hunian layak,” jelas august riko.
ia menambahkan, lampung memiliki peran strategis dalam mendukung program 3 juta rumah yang masuk dalam rpjmn 2025–2029. fokus pemprov lampung ke depan adalah sinkronisasi data, pemerataan pembangunan hingga ke desa, serta optimalisasi pendanaan dan kebijakan.
rakor forum pkp sendiri digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dan pembiayaan, mengoptimalkan peran kelompok kerja (pokja) pkp, serta merumuskan solusi percepatan pembangunan hunian layak dan berkelanjutan.
“dengan sinergi, kita ingin memastikan target 3 juta rumah dapat tercapai lebih cepat dan merata. lampung harus menjadi bagian penting dalam kontribusi nasional,” tambahnya.
berdasarkan data per 19 september 2025, sejumlah kabupaten/kota di lampung telah merealisasikan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni sebanyak 367 unit. rinciannya: tanggamus 2 unit, lampung selatan 200 unit, lampung utara 2 unit, pringsewu 109 unit, lampung barat 23 unit, pesisir barat 24 unit, dan kota metro 7 unit.
dukungan juga datang dari dewan pengurus daerah real estate indonesia (dpd rei) lampung. ketua dpd rei lampung memaparkan bahwa kebutuhan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terus meningkat.
rei lampung menargetkan pembangunan 1.500 unit rumah subsidi di delapan kabupaten/kota dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp). hingga akhir 2024, tercatat 728 unit terjual dan 351 unit terbangun belum terjual. sementara per september 2025, 580 unit terjual dan 221 unit masih tersedia.
“rei lampung akan terus bersinergi dengan pemprov dan forum pkp untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi hingga akhir 2025,” ungkap perwakilan dpd rei lampung.
sebelumnyakomitmen pemerintah provinsi (pemprov) lampung dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat kembali ditegaskan. 
wakil gubernur lampung jihan nurlela menegaskan kesiapan pemprov dalam menyukseskan program nasional 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat sebagai langkah strategis mengatasi backlog perumahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.
dalam sambutannya saat membuka rapat sinkronisasi penyelenggaraan program perumahan perkotaan pusat dan daerah wilayah i tahun 2025 di ruang abung balai keratun, selasa (17/6), jihan mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan papan merupakan hak dasar setiap warga negara. 
karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, mendapatkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
’’mari bersatu tingkatkan perumahan agar rakyat hidup sejahtera,” seru jihan di hadapan peserta rapat yang terdiri dari perwakilan kementerian, pemda kabupaten/kota, pengembang perumahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
jihan mengungkapkan pemprov lampung selama ini telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam mendukung keberhasilan program tersebut. di antaranya dengan mengintegrasikan perencanaan pembangunan sektor perumahan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti rpjmd dan renstra organisasi perangkat daerah (opd). sinergi juga dilakukan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperkuat arah dan fokus pembangunan.
salah satu program unggulan yang disebut jihan adalah bantuan swadaya mahan sejahtera (bsms) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni agar menjadi layak pakai. 
selain itu, pemprov juga menjalankan program hunian hijau masyarakat (h2m) yang mendorong terciptanya lingkungan hunian yang sehat dan ramah lingkungan.
“kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana dasar wilayah melalui penataan kawasan kumuh secara terintegrasi,” kata jihan.
di sisi lain, pemprov lampung juga aktif memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam hal percepatan perizinan, penyediaan lahan, serta pembangunan infrastruktur dasar. 
saat ini, seluruh 15 kabupaten/kota di provinsi lampung telah menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dan persetujuan bangunan gedung (pbg), sebagai bentuk dukungan terhadap kemudahan investasi sektor perumahan.
tak hanya itu, jihan menyebut pemprov juga menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat realisasi program ini. kolaborasi dilakukan melalui forum perumahan dan kawasan permukiman (forum pkp), forum csr, serta kemitraan dengan badan amil zakat nasional (baznas) di seluruh kabupaten/kota.
menurutnya, posisi strategis provinsi lampung sebagai pintu gerbang pulau sumatera memberikan keuntungan besar dalam pengembangan kawasan permukiman baru. 
dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, mobilitas dan konektivitas menuju wilayah pengembangan hunian kian terbuka.
“program ini sangat strategis, apalagi lampung memiliki banyak potensi kawasan yang bisa dikembangkan. kita akan berupaya menyerap sebanyak mungkin manfaat dari program ini, terutama untuk masyarakat miskin ekstrem yang sangat membutuhkan rumah layak,” jelasnya.
lebih jauh, jihan berharap agar rapat sinkronisasi ini tidak hanya menjadi forum koordinasi formal, tetapi juga menjadi ajang membangun semangat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mempercepat target pembangunan satu juta rumah di wilayah perkotaan.
"dengan kemauan kuat dan kerja sama yang solid, saya yakin lampung bisa menjadi contoh keberhasilan pembangunan rumah rakyat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” tutupnya. (pip/c1/abd)